Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dalam diskusi ‘Jalan Keluar Sengketa Natuna’ di Cikini, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah akan tetap meminta Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebelum membangun hubungan diplomasi.

Baginya, langkah itu diambil karena ketentuan konstitusi. Bukan karena hubungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan sejumlah pihak di Israel.

“Tidak benar itu. Posisi Indonesia kan berdasarkan pada konstitusi kita yang menyebutkan bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi,” ujar Hikmahanto pada Kompas.com, Senin (15/4/2024).

Adapun Prabowo disebut cukup dengan dengan Israel.

Dikutip dari Kompas.id, mantan Danjen Kopassus itu pada 21 November 2021 sempat bertemu dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain, Itay Magner dalam sebuah forum di Manama, Bahrain.

Kala itu, sejumlah media massa Israel mengatakan bahwa pertemuan itu sebagai pertemuan tingkat tinggi yang bisa dicapai antara Israel dan Indonesia selama hampir tiga dekade.

Tapi, Hikmahanto yakin, meskipun nantinya Prabowo menjadi presiden, sikap Indonesia tidak akan berubah.

“Jadi, selama Israel tidak mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka, selama itu pula Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” tuturnya.

“Mau presidennya nanti Pak Prabowo atau siapapun itu,” imbuh dia.

Diketahui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan Indonesia tak menutup pintu menormalisasi hubungan dengan Israel.

Tapi, syaratnya Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina.

Ia memaparkan, banyak pihak yang memberikan tekanan untuk Indonesia agar membuka komunikasi dengan Israel.

“Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan saya sampaikan kita tidak menutup diri,” papar Retno dalam acara “Sapa Indonesia Malam” sebagaimana dilansir YouTube KompasTV, Sabtu (13/4/2024).

“Tetapi ada syaratnya, yaitu two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel,” sambungnya.