Soroti Pernyataan Jokowi,Presiden Boleh Memihak,Eep Saefulloh: Menantang Orang untuk Tetap Waras

TRIBUNKALTIM.CO – Pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak terus menjadi sorotan.

Meski Jokowi dan pihak Istana telah memberikan klarifikasi namum pernyataan yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak ini masih terus menjadi polemik.

Pengamat politik PolMark Research Center Eep Saefulloh Fatah menyoroti pernyataan terbaru Jokowi yang menyebut Presiden boleh kampanye dam memihak yang menurutnya menantang warga untuk berpikir waras.

Pernyataan ini disampaikan Eep Saefulloh Fatah dalam diskusi politik bertajuk ‘Ngobrolin People Power’ di kawasan Cikini, Jumat (26/1/2024).

Pengamat politik dari PolMark Research Center ini menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 ini sudah kentara sikap politiknya memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.

Bahkan, Eep Saefulloh kalau Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya saat ini telah menciptakan suatu kebingungan bagi publik.

Dirinya bahkan mengibaratkan kalau kepemimpinan Jokowi memberikan tantangan bagi warga untuk berpikir waras.

“Jadi menurut saya, sudahlah, kita alhamdulillah punya presiden Jokowi yang sangat menantang di ujung pemerintahannya.

Menantang semua orang untuk berpikir tetap waras, berpikir tetap sehat,” kata Eep seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Kelakar Eep Saefulloh: Kita Punya Presiden yang Alhamdulillah Sangat Menantang Kewarasan.

Tak hanya itu, pria yang karib Kang Eep itu menilai kalau sikap Presiden Jokowi saat ini seperti memberikan tantangan bagi publik untuk bersuara.

Sebab, kata dia, apa yang ditunjukkan Presiden adalah bentuk kekuatan yang digunakan penguasa yang begitu nyata.

“Untuk punya keberanian untuk melawan ketika kekuasaan yang sebegitu pongah dan kuatnya itu ada di hadapan kita benar-benar konkret,” kata dia.

PRESIDEN MEMIHAK – Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak menjadi ramai disorot. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons soal sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres,.

Menurut Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye.

Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

“Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi.

“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh,” imbuhnya.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

“Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkasnya.

Klarifikasi Jokowi

Presiden Jokowi pun akhirnya klarifikasi soal pernyataannya yang menyebutkan presiden boleh berpihak dan kampanye.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh berpihak dan kampanye membuat heboh di media sosial.

Dalam klarifikasinya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Kompas.TV di artikel berjudul Tunjukkan UU Terkait, Jokowi Klarifikasi Ucapan Presiden Boleh Kampanye-Memihak,  Jokowi mengatakan dirinya menjawab pertanyaan wartawan soal ketentuan UU.

Ia memberi klarifikasi sambil menunjukkan Undang-undang yang menyatakan presiden boleh berpihak dan kampanye.

“Itukan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye apa tidak, saya sampaikan ketentuan dari perundang-undangan, ini saya tunjukkan,” ucap Presiden Jokowi.

“UU No 7 Tahun 2017 jelas, menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas, jadi saya sampaikan mengenai ketentuan undang-undang pemilu, jangan ditarik kemana-mana,” lanjutnya.

Presiden Jokowi juga menunjukkan pasal lainnya yang berkaitan dengan presiden dan wakil presiden boleh kampanye di pemilu.

“Kemudian juga pasal 281, jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, itu jelas semuanya

“Jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana,” ucap Jokowi, Jumat (25/1/2024)

Sebelumnya ucapan Jokowi soal presiden boleh memihak dan kampanye menjadi sorotan.

Jokowi menyampaikan hal tersebut didampingi Prabowo sebagai Menhan. Namun, Prabowo juga merupakan salah satu capres di Pilpres 2024.

Wakil Presiden Maruf Amin Beda Sikap

Lantas, bagaimana sikap Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2024?

Beda sikap dengan Jokowi, Ma’ruf Amin menyebutkan jika ia akan netral dalam Pilpres 2024 ini.

Ya, dirinya tegas menyebutkan tidak akan memihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu juga Maruf Amin tidak akan mengungkapkan kandidat pilihannya ke hadapan publik.

Hal ini disampaikan Maruf Amin merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye pada pemilihan presiden.

“Saya sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak, saya bilang saya netral,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/1/2024) dikutip dari Kompas.com.

“Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu,” kata dia.

Lebih lanjut, Ma’ruf tidak mau banyak berkomentar mengenai pernyataan Jokowi soal keberpihakan presiden yang menimbulkan pro dan kontra di tengah publik.

Ma’ruf mengatakan, secara aturan, presiden memang boleh untuk berpihak dan berkampanye, tetapi ia mempersilakan kepada publik untuk menilai sikap tersebut.

“Saya kira sudah jelas ya aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, nah silakan saja nanti urusannya itu publik saja,” ujar Ma’ruf Amin.

Walaupun demikian, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti.

“Saya kira enggak ada masalah ya, ini bukan perbedaan dengan rpesdien, memang presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral,” kata Ma’ruf Amin.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pemilu.

Jokowi mengatakan, presiden maupun para pembantunya memiliki hak politik dan demokrasi untuk berkampanye dan berpihak.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” katanya melanjutkan.

Namun demikian, Jokowi mengaku belum memutuskan apakah akan berkampanye untuk salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

“Ya nanti dilihat,” ujar mantan wali kota Solo itu.

Seperti diketahui, salah satu kontestan dalam Pilpres 2024 adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.

Gibran menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto yang merupakan menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Kandidat lainnnya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.