Hilirisasi Nikel Jadi Perdebatan, WALHI Sulteng: Tidak Ada yang Bisa Dinikmati untuk Rakyat

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Departemen dan Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (Walhi Sulteng) Aulia Hakim mengatakan hilirisasi nikel mestinya tidak menjadi perdebatan kubu pemerintah dan kubu calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres). Menurutnya, ada hal lebih substansif yang mesti dibahas dan diselesaikan.

“Saya pikir perdebatan soal hilirisasi tidak ada gunanya,” kata Aulia kepada Tempo, Ahad, 28 Januari 2024. “Harusnya orang-orang itu sudah bicara soal masa depan rakyat dan sumber daya alam.”

Kurang lebih sepekan terakhir, hilirisasi nikel menjadi perdebatan pemerintah dengan kubu calon presiden-calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin. Hal ini bermula dari kritikan Muhaimin alias Cak Imin saat Debat Cawapres 2024, yang kemudian dibantah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Aulia mengatakan, alih-alih diperdebatkan, hilirisasi sebaiknya dihentikan karena merugikan rakyat dan berdampak pada lingkungan. Belum lagi, hilirisasi berulang kali menyumbang kasus kecelakaan kerja. Sebagai contoh, ledakan smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada 24 Desember 2023 yang menewaskan 21 pekerja.

“Sejak pertambangan nikel dimulai hingga hilirisasi saat ini, tidak ada yang bisa dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, khususnya di wilayah-wilayah tambang seperti di Morowali dan Morowali Utara,” kata Aulia.

Oleh karena itu, alih-alih memperdebatkan hilirisasi nikel, Aulia mengatakan pemerintah maupun Capres-Cawapres mestinya memikirkan masa depan sumber daya alam yang makin habis karena terus ditambang. Harapannya agar rakyat bisa berdaulat atas sumber daya alam di wilayahnya masing-masing.

“Kalau masih mengandalkan hilirisasi yang disokong modal asing dan swasta, sudah pasti rakyat tidak dapat untung,” kata Aulia.

Dalam Debat Cawapres 2024 pada Ahad malam, 21 Januari 2024, Cak Imin menyebut hilirisasi tambang dan bisnis tambang dilakukan pemerintah secara ugal-ugalan. Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga masalah dominasi tenaga kerja asing.

Cawapres pasangan Anies Baswedan itu juga menyinggung masalah kemiskinan. Ia sempat menyebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah bisa naik 13 persen. “Tinggi sekali, tetapi rakyatnya tetap miskin dan tidak menikmati,” kata Cak Imin.

Kritik tersebut kemudian dibantah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaita. Ia menuding Cak Imin berbohong kepada publik. Luhut kemudian mengklaim angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menurun seiring adanya hilirisasi nikel. Ia mengatakan pada 2015, angka kemiskinan di sana tercatat 14,7 persen. Kemudian, pada 2023, menurun menjadi 12,4 persen.

Sementara itu, kemiskinan di Morowali menurun dari 15,8 persen pada 2015 menjadi 12,3 persen pada 2023. “Jadi, terjadi cukup perbaikan-perbaikan di sana,” kata Luhut melalui video yang ia unggah di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Rabu, 24 Januari 2024.

Luhut menyatakan keinginannya mengundang Cak Imin untuk melihat langsung hilirisasi di Weda Bay dan Morowali. “Seeing is believing, daripada Anda berbohong kepada publik,” ujarnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia–yang masuk dalam tim pemenangan calon presiden Prabowo Subianto–juga membantah kritik Cak Imin. Bahlil mengatakan, hilirisasi dan industri tambang saat ini teah wajib dan memenuhi kaidah norma dalam aturan pemerintah. Misalnya, kata dia, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Termasuk perizinan dan masalah lingkungan lainnya.

“Jadi, kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang ugal-ugalan?” kata Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024.

RIRI RAHAYU | ADINDA JASMINE PRASETYO