Saldi Isra: Politisasi Bansos Terbukti
Wakil Ketua Hakim Konstitusi Saldi Isra mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebut politisasi bantuan sosial (bansos) yang merupakan salah satu dalil dari pemohon Anies-Cak Imin terbukti terjadi di Pilpres 2024.
Hal itu, disampaikan Saldi saat membacakan dissenting opinion putusan MK yang menolak seluruhnya gugatan Anies-Cak Imin.
Saldi berpandangan seharusnya MK menerima dalil politisasi bansos untuk menghindari praktik serupa terjadi di Pilkada November 2024 mendatang. Dia pun yakin politisasi bansos benar-benar terjadi.
“Dengan menyatakan dalil a quo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (deterrent effect) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa,” kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
“Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum,” sambungnya.
Masyarakat menerima bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi di depan Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (6/4/2024). Foto: Dok. Biro Pers Setpres
Menurut Saldi, adanya ‘banjir’ bansos selama proses Pilpres 2024 tak bisa sama sekali dilepaskan dari upaya pemenangan calon tertentu.
“Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan electoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali,” tutur Saldi.
Sebagi kewajiban moral, ia menuturkan MK perlu memberikan keputusan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu.
“Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan,” tutup dia.