Respons Hasto PDI-P Terkait Anggota Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi di Pilpres

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa Komite HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menandakan bahwa persoalan demokrasi di Indonesia turut disoroti oleh lembaga dunia.

“Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia,” kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

“Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,” ujarnya lagi.

Menurut Hasto, berbagai pakar dan ahli juga menyoroti netralitas presiden di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kemudian, Hasto mengatakan, para ahli menyuarakan kepada seluruh publik untuk juga melihat dan mengingatkan presiden tentang pentingnya kedaulatan rakyat.

Hasto lantas menyinggung soal kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh satu keluarga.

“Kita ini adalah suatu negara yang kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga. Itu adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Terakhir, Hasto mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merekayasa pesta demokrasi di Indonesia.

“Karena pemilu, siapa pun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB atau CCPR Bacre Waly Ndiaye menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.

Dia mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres.

Putusan yang dimaksud adalah putusan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan mengabulkan sebagian putusan tersebut.

Ndiaye menyebut bahwa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden terjadi usai putusan tersebut keluar.

“Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu,” kata Ndiaye dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pekan lalu, dikutip dari UN Web TV, Senin.

Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu.

“Langkah-langkah apa yang diterapkan untuk memastikan bahwa pejabat tinggi termasuk presiden dicegah untuk memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap proses Pemilu,” bebernya.