Pejabat HAM Pemerintahan AS Mundur: Kritik Pasokan Senjata ke Israel Serang Gaza

Warga Iran membakar bendera Amerika Serikat dan Israel saat menghadiri prosesi pemakaman jenazah Jenderal Qassem Soleimani di Teheran, Iran. Foto: Nazanin Tabatabaee / WANA/ via REUTERS

Seorang pejabat hak asasi manusia, Annelle Sheline, mengundurkan diri dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Hal itu dipicu berbagai sikap AS kepada Gaza. Dia menganggap pemerintahan Biden telah melanggar hukum AS dengan terus mempersenjatai Israel.

Dikutip dari Guardian, Sheline berharap dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil AS atas perang Gaza. Namun kini dia merasa kehilangan keyakinan untuk bisa mempengaruhi kebijakan penyaluran senjata AS ke Israel.

“Alasan mendasarnya adalah – saya tidak ingin lagi berafiliasi dengan pemerintahan ini,” kata Sheline kepada Guardian.

“Saya memiliki seorang putri kecil. Dia belum berusia dua tahun, tapi jika suatu hari nanti, dia mengetahui hal ini dan mengetahui bahwa saya berada di departemen luar negeri dan dia bertanya kepada saya [tentang hal itu] – saya ingin dapat mengatakan kepadanya bahwa saya telah melakukan apa yang saya bisa.”

Sheline merupakan pejabat Departemen Luar Negeri kedua yang mengundurkan diri karena kebijakan AS menyikapi perang Gaza. Para koleganya juga menyampaikan keinginan serupa.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Pentagon, Washington, AS, Selasa (26/3/2024). Foto: Jacquelyn Martin/AP PHOTO

Wanita berusia 38 tahun itu mengatakan Departemen Luar Negeri AS mengetahui banyak bukti bahwa Israel melanggar hukum internasional dalam tindakannya di perang Gaza. Pemerintahan Biden juga telah melanggar kebijakan dan hukum AS dengan terus memasok senjata.

Ia merujuk pada Undang-Undang Leahy. UU itu melarang bantuan kepada unit militer asing yang terlibat dalam kekejaman. Pada pasal 620 (I) Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dinyatakan bahwa bantuan tidak boleh diberikan kepada pemerintah mana pun yang “melarang atau membatasi, secara langsung atau tidak langsung, pengangkutan atau pengiriman bantuan kemanusiaan Amerika Serikat”.

Departemen Luar Negeri mengatakan telah menerima jaminan dari para pejabat Israel dan menganggap tidak melanggar hukum kemanusiaan internasional.

“Hukum di sini jelas dan kami memiliki bukti. Namun hal spesifiknya tidak diikuti,” jawab Sheline.

Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya sedang meninjau bukti kerugian sipil berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintahan Biden tahun lalu, beberapa minggu sebelum perang Gaza pecah. Namun Sheline mengatakan hasil penyelidikan itu hanya akan dipublikasikan jika diizinkan Gedung Putih.

“Ada banyak orang yang mengerjakan hal ini di tingkat negara bagian, namun pada akhirnya, kebijakan publik harus menjadi sesuatu yang disetujui oleh Gedung Putih,” kata Sheline.

“Sampai Gedung Putih siap untuk mengambil tindakan yang berbeda, beberapa hal lain yang terjadi di negara bagian ini tidak akan terungkap.”

Ia yakin bahwa kebijakan pemerintahnya didorong oleh pertimbangan politik dalam negeri. Namun politik dalam negeri AS telah mengalami pergeseran pandangan dalam menanggapi isu Gaza.

“Saya pikir pandangan presiden terhadap Israel sangat dipengaruhi oleh kesenjangan generasi,” katanya.

Sheline memuji perubahan ini karena membantu AS abstain pada resolusi Dewan Keamanan PBB pada Senin (25/3). Resolusi itu kemudian disahkan usai AS memveto tiga rancangan undang-undang sebelumnya selama hampir enam bulan sejak perang dimulai.

“Saya senang melihat perubahan kecil ini, namun hal ini belum membawa perubahan apa pun bagi masyarakat di Gaza,” kata Sheline.

“Jadi ini terlalu sedikit, sudah terlambat.”

“Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya menghancurkan masyarakat Gaza, namun menurut saya kebijakan-kebijakan ini juga menghancurkan citra AS di mata dunia,” tegasnya.

“Pemerintahan ini berjanji untuk membangun kembali diplomasi Amerika dan kepemimpinan moral Amerika setelah pemerintahan Trump, namun banyak dari isu-isu yang menurut pemerintah sangat penting – termasuk hak asasi manusia – tampaknya dinilai kurang penting bagi pemerintahan ini dibandingkan dengan hubungan AS-Israel.”