PDIP Ungkap Fakta Baru Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati,Partai Banteng Fokus Masalah Lain
TRIBUN-TIMUR.COM – Pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati dan Prabowo Subianto presiden terpilih hingga kini masih tertunda.
Megawati dan Prabowo tak kunjung bertemu setelah Pilpres 2024 selesai.
Politikus PDIP Chico Hakim mengatakan, saat ini pihaknya fokus dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
“Kalau dari pihak kami PDIP memang sedang fokus untuk terkait dengan gugatan kami di PTUN,” kata Chico kepada Tribunnews.com, Jumat (3/5/2024).
Menurut Chico, PDIP juga tengah fokus melakukan persiapan Pilkada serentak 2024 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei ini.
“Jadi itu yang menjadi hal-hal yang menjadi prioritas kami,” ujarnya.
Dia mengaku tak mengetahui apakah sudah ada komunikasi dari pihak lain dengan Megawati untuk bertemu.
“Namun, tentu kalau kita lihat sebenarnya enggak ada masalah seharusnya terhadap rencana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo,” ucap Chico.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan Megawati akan bertemu dengan Prabowo.
Namun, Prabowo akan bertemu Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani terlebih dulu sebelum Megawati.
Menurut Said, Puan akan memberikan laporan secara komprehensif kepada Megawati terkait hasil pertemuan dengan Prabowo.
“Setelah itu, barulah ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu (Megawati),” kata Said saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (9/4/2024).
Said mengungkapkan Megawati memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.
“Karena Pak Prabowo dan ibu kan selama ini memang enggak pernah ada masalah. Di mana-mana Bapak Prabowo itu memberikan apresiasi kepada Ibu Mega,” ujarnya.
PDIP Opisisi
Beberapa partai politik sedang berusaha merapat ke Prabowo Subianto setelah dinyatakan menang di Pilpres 2024.
Beberapa partai yang merapat ke Prabowo diantaranya partai Nasdem dan PKB.
Terbaru, PKS dikabarkan akan merapat. Namun ditolak oleh Partai Gelora.
Meski beberapa partai berusaha merapat, namun sikap berbeda ditunjukkan PDIP.
Hingga kini, PDIP belum menentukan sikap untuk ganbung ke koalisi Prabowo.
Rencana PDIP pun diprediksi Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad.
Nyarwi Ahmad meyakini oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya hanya diisi oleh PDIP.
“Saya kira sampai hari ini kalau misalnya (NasDem dan PKB) bergabung. Maka partai yang tersisa kemungkinan besar yang tersisa PKS dan PDIP,” kata Nyarwi dihubungi Senin (29/4/2024) malam.
Tetapi menurutnya yang paling bisa memainkan peran oposisi jelas PDI Perjuangan.
“Kalau kita lihat track record PKS dua kali mendukung Prabowo dalam pilpres dan juga kedekatan dengan Prabowo. PKS punya peluang ditarik dalam pemerintahan Prabowo,” jelasnya.
Kemudian ia menyinggung semangat Prabowo untuk merangkul semua pihak.
“Kita bisa simak Prabowo semangatnya merangkul semuanya. Jadi saya kira PKS ini 40 persen masih punya peluang bergabung,” jelasnya.
Menurutnya jika itu terjadi maka oposisi Prabowo-Gibran tinggal diisi oleh PDIP.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi mengaku telah menyiapkan kader-kader partainya yang terbaik jika diminta untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Apalagi, pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyebut, PKS memiliki kader-kader muda yang siap berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan Habib Aboe saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
“Kami siap, menyiapkan orang-orang kami di PKS, anak-anak muda yang cedas-cedas yang siap untuk berkontribusi buat negara. Tergantung dibutuhkan, kita siapkan,” kata Habib Aboe.
Anggota Komisi III DPR RI ini pun mengatakan, bahwa dalam berpolitik tidak ada yang tidak bermanfaat bagi bersama. Apalagi, ada kepentingan bersama yakni demi bangsa dan negara.
Namun, Habib Aboe menyebut PKS dalam posisi nothing to lose dalam mengambil sikap ke depan.
“Tapi prinsipnya namanya kita ada di luar. Dan kita kalau pun dilibatkan juga terima kasih banyak. Kita siap,” tegasnya.
Fahri Hamzah pertanyakan gagasan PKS
Partai Gelora merespons sinyal yang diberikan PKS, untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesian Fahri Hamzah, menilai aneh jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran.
Sebab pada Pilpres 2024, PKS memperjuangkan gagasan perubahan bersama Anies-Muhaimin (AMIN) yang sulit dikompromikan.
“Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun” kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).
Sebab itu, Fahri menyarankan agar sebaiknya PKS berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung.
Selain itu, dia menyebut, keinginan PKS untuk bergabung dengan Prabowo-Gibran, tidak ada masalah dengan partai lain.
Apalagi dengan Partai Gelora Indonesia yang belum mendapatkan posisi di legislatif pusat.
“Masalahnya adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologinya juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki, sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan soal dari partai lain,” pungkas politikusnasal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Mardani dan sang istri Siti Oniah menyinggung balik Partai Gelora.
“Oposisi apa koalisi?” kata Mardani seraya tertawa dalam video tersebut, seperti diterima, Senin (29/4/2024).
Siti lalu menjawab Mardani.
Dia melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS.
“Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh,” ujar Siti.
Mardani kemudian menyampaikan pendapatnya.
“Proposalnya kita sama Mas Anis (Ketum Partai Gelora Anis Matta) beda, dan visinya beda,” kata dia.
Namun, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan.
“Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat,” pungkas Mardani.
Sikap PKS Ditentukan Hasil Musyawarah Majelis Syura
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan arah politik partai untuk masa pemerintahan 2024-2029 akan diputuskan dalam musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro.
Diketahui selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) PKS mengambil sikap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Syaikhu pun mengakui banyak pihak yang bertanya soal arah politik PKS pada masa pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Banyak pihak yang bertanya, setelah 10 tahun menjadi oposisi, kemana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang? Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro,” kata Syaikhu, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/4/2024).
Syaikhu kemudian meminjam kata-kata dari Anies Baswedan selaku capres yang mereka usung, bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan sikap yang sama-sama terhormat.
Asalkan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat Indonesia. Tak menyebut secara gamblang, Syaikhu hanya berharap PKS bisa terus konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan dan membela rakyat.
“Maka dalam momentum yang baik inilah kami mohon doa dari bapak ibu saudara-saudara sekalian agar kami bisa terus konsisten istikomah dalam berjuang membela rakyat,” kata Syaikhu.
JK harap ada oposisi
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pentingnya oposisi saat Prabowo Subianto berusaha merangkut semua partai lawan di Pilpres 2024.
Oposisi sangat penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Hal ini merespons upaya Prabowo merangkul partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) .
JK mengatakan upaya merangkul lawan politik memang bagus untuk membangun Indonesia.
“Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri,” kata JK saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024).
Namun, JK menegaskan peran oposisi juga penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dan bagaimana juga perlu ada oposisi supaya ada yang mengoreksi,” ujar JK.
JK mengakui memahami langkah Prabowo untuk merangkul lawan politik, yakni untuk menguasai parlemen.
“Memang semua pemerintah (berupaya) bagaimana mayoritas di DPR, karena kalau tidak (menguasai DPR), mayoritas pemerintah juga tidak akan jalan,” ucapnya.
Adapun, KPU RI telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).
“KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Rabu.
Setelah penetapan, Prabowo langsung bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kantor PKB.
Selanjutnya, Prabowo akan menerima kunjungan dari DPP Partai NasDem di kediamannya pada hari ini.
Prabowo ingin rekrut semua parpol
Ketua relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi mengatakan, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto ingin merangkul parpol di luar koalisi pendukungnya.
Salah satunya, Partai Nasdem yang dikunjungi oleh Prabowo secara langsung pekan lalu.
“Itu nanti (parpol di luar koalisi bergabung). Ya sudahlah semua Indonesia kan semua pengen bersatu,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
“Semua dirangkul. Kata Pak Prabowo semuanya untuk Indonesia Maju,” kata dia.
Arie yang juga merupakan pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menyatakan, saat ini Prabowo terus ikut rapat kabinet bersama Presiden Jokowi.
Tujuannya, bisa memetakan persoalan masyarakat sehingga sudah siap saat nantinya dilantik sebagai Presiden RI terpilih.
“Paling enggak kan Beliau sudah dapet, ya problematikanya, apa yang baik diteruskan, apa yang blm bisa diperbaiki. Sehingga transisinya enggak perlu waktu lagi,” kata dia.
Meski begitu, Budi Arie membantah jika ada perlakuan khusus kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres dengan perolehan suara tertinggi di Pemilu 2024.
Ia menegaskan, meski sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu, Prabowo tetap rajin ikut rapat dengan anggota kabinet lainnya.
“Tidak ada (Pak Prabowo) berjarak, itu mah gosip murahan itu. Itu upaya mengadu domba. Ya gimana orang tiap rapat ikut, gimana sih,” kata Budi Arie.
PDIP siap oposisi
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
Namun, Basarah menegaskan, mengenai sikap partai akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan,” kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dia menyebut, kader PDIP telah dilatih dan dididik untuk harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.
Menurut Basarah, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
“Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” ujarnya.
Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.
Contohnya, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.
“Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” ucap Basarah.
Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.
“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” tuturnya.
Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi.
Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com