Menang Telak di Rusia, Putin Ejek Demokrasi di Pilpres AS

Menang Telak di Rusia, Putin Ejek Demokrasi di Pilpres AS

Bisnis.com, JAKARTA – Vladimir Putin telah mengklaim masa jabatannya yang kelima sebagai Presiden Rusia dengan memperoleh kemenangan telak dan mengatakan bahwa demokrasi Rusia lebih transparan dibandingkan demokrasi di negara-negara Barat.

Putin, yang memperoleh kemenangan dengan memperoleh 87% suara dalam pemilihan presiden, mengatakan bahwa pemilihan umum ini transparan dan benar-benar objektif.

Kampanye kepresidenan Rusia juga dinilai jauh lebih maju dibandingkan Negeri Paman Sam, lantaran negaranya melakukan pemungutan suara secara online. Menurut para pejabat Rusia, hal ini berhasil mendatangkan delapan juta pemilih. 

“Tidak seperti di Amerika Serikat (AS) yang melakukan pemungutan suara melalui surat… Anda dapat membeli suara seharga US$10,” jelas Putin, seperti dikutip dari BBC International, Selasa (19/3/2024).

Ia juga dilaporkan membuat klaim palsu yang sama mengenai pemilu AS pada awal 2024, namun tidak pernah memberikan bukti apapun. 

Dilaporkan bahwa para pendukung kritikus Putin yang telah meninggal dunia, Alexei Navalny, melakukan aksi protes simbolis. 

Inisiatif “Noon against Putin” yang dilakukan menyebabkan antrian panjang para pemilih yang terbentuk di tengah hari di kota-kota Rusia, dan dalam jumlah yang lebih besar di luar banyak kedutaan besar di luar negeri. Namun inisiatif ini tidak memberikan dampak apapun pada hasil pemilu. 

Kelompok pemantau OVD-Info mengatakan setidaknya 80 orang Rusia ditangkap. Tidak ada serangan sporadis di beberapa tempat pemungutan suara yang terjadi pada Jumat (15/3).

Sebelumnya, pemerintah negara-negara Barat mengutuk kemenangan telak Vladimir Putin dalam pemilihan umum Rusia karena dianggap tidak adil dan demokratis.

Melansir Reuters, Selasa (19/3), para Menteri Luar Negeri Uni Eropa secara bulat menolak hasil pemilu Rusia tersebut sebagai sebuah kepalsuan. Para menteri juga menyetujui sanksi-sanksi terhadap individu-individu yang terkait dengan penganiayaan dan kematian kritius Rusia, Alexei Navalny.

“Pemilu Rusia adalah pemilu tanpa pilihan,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada awal pertemuan.

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa hasil pemilu tersebut menyoroti kedalaman penindasan yang ada di Rusia.

“Putin menyingkirkan lawan-lawan politiknya, mengontrol media, dan kemudian menobatkan dirinya sebagai pemenang. Ini bukanlah demokrasi,” kata Cameron.

Prancis, Inggris, dan negara-negara lain mengutuk fakta bahwa Rusia juga menyelenggarakan pemilu di wilayah-wilayah yang diduduki di Ukraina yang diklaimnya sebagai wilayah yang dicaploknya selama perang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa Pemilu Rusia tidak memiliki legitimasi.

“Jelas bagi semua orang di dunia bahwa sosok ini (Putin)… sangat haus kekuasaan dan melakukan segalanya untuk berkuasa selamanya,” kata Zelenskiy.

Dalam Pilpres 2024, warga Rusia diketahui mempunya waktu tiga hari untuk memilih. Masyarakat di wilayah yang diduduki Rusia di Ukraina memiliki waktu yang lebih lama lagi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membujuk warga agar dapat ikut untuk mengambil bagian. 

Dilaporkan juga seorang pejabat komisi pemilihan umum tewas di kota Berdyansk yang diduduki pada hari Minggu (17/3). Penduduk berbicara tentang kolaborator pro-Rusia yang pergi dari rumah ke rumah dengan membawa kotak suara ditemani oleh tentara bersenjata.

Namun di saluran TV pemerintah Rusia, yang dikontrol ketat, mengatakan bahwa hasil pemilu dipuji sebagai sebuah kemenangan. 

“Ini adalah tingkat dukungan dan persatuan yang luar biasa terhadap sosok Vladimir Putin,” jelas seorang koresponden, dan melanjutkan bahwa hal ini merupakan sinyal bagi negara-negara Barat.