Membedah Target Bea Cukai di Tengah Maraknya Tindakan di Lapangan

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini. Beberapa kinerja Bea Cukai yang menuai pro-kontra, antara lain pengawasan barang bawaan dari luar negeri hingga barang kiriman dari pekerja migran.

Kasus-kasus yang menyeret institusi Bea dan Cukai terungkap satu per satu di media sosial. Mulai dari paket mainan Megatron milik salah seorang Youtuber yang rusak, sepatu bola yang kena denda hingga puluhan juta rupiah, barang bawaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tertahan, serta alat belajar yang kirim dari Korea Selatan (Korsel) untuk sekolah luar biasa (SLB).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Askolani membantah pihaknya baru bertindak usai keluhan terhadap instansinya viral di media sosial.

Menurutnya, penanganan terhadap barang kiriman dari luar negeri selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Enggak ada itu [viral dulu baru bertindak]. Semua kita jalan,” ujar Askolani di DHL Express Service Point di Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/4/2024).

Menurut Askolani, perbaikan komunikasi antar stakeholder terkait impor dan ekspor menjadi strategi mereka untuk mencegah permasalahan di publik. Edukasi ketentuan kepabeanan dianggap perlu digencarkan terhadap Perusahaan Jasa Titip (PJT) dan masyarakat.

Bea Cukai akhirnya menyerahkan hibah alat belajar yang dikirim dari Korea Selatan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sempat tertahan sejak Desember 2022.

Adapun alat belajar tersebut berupa 20 unit keyboard braille untuk penyandang tuna netra telah dibebaskan pajak masuk. Askolani menjelaskan kronologi tertahannya barang hibah untuk SLB tersebut selama hampir dua tahun.

Menurutnya, saat pertama kali keyboard tersebut tiba di Indonesia melalui fasilitas Perusahaan Jasa Titip (PJT) DHL Express memiliki status sebagai barang kiriman pada umumnya.

Askolani mengaku pihaknya tidak pernah diinfokan bahwa keyboard braille asal Korea Selatan itu sebagai barang hibah untuk kebutuhan pendidikan di SLB kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Alhasil, selama hampir dua tahun, keyboard braille hibah itu mandek di gudang DHL tanpa proses lebih lanjut oleh importir karena terkait dengan pajak bea masuk yang dikenakan Bea Cukai.

“Masuk ke kita [sistem] sebagai barang kiriman, sehingga kemudian kita kasih sesuai barang kiriman ada pentarifan yang juga ditetapkan. Kita hitung,” ujar Askolani.

Kemudian, pada 2023, Askolani mengatakan bahwa komunikasi ihwal dokumentasi hanya terjadi antara importir dengan pihak DHL. Sementara Bea Cukai, baru mengetahui bahwa barang tersebut sebagai barang hibah dari kabar yang viral di media sosial pada April 2024.

“Dari situ kemudian kami cek dengan DHL, dan SLB, rupanya baru terbuka bahwa barang itu bukan barang kiriman, tapi barang hibah,” jelasnya.

Sementara itu, Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Muhamad mengakui, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut ihwal ketentuan barang kiriman yang berstatus hibah. Atas kejadian itu, diakui bakal menjadi lesson learn bagi korporasi untuk lebih baik menangani kiriman barang hibah.

“Itu adalah satu hal menarik bagi kami, kalau masukan hibah itu ada pengecualian, itu satu hal yang akan kita dalami dengan Bea Cukai, InsyaAllah akan lebih lancar ke depan kalau ada isu begitu,” tutur Ahmad.

Dirjen Bea Cukai Askolani memamtau proses unboxing barang kiriman di Perusahaan Jasa Titipan (PJT) DHL Express dilakukan oleh petugas dari PJT didampingi petugas Bea Cukai./ BISNIS – Dwi Rachmawati

Target Bea Cukai 

Kinerja Ditjen Bea dan Cukai memang sedikit berbeda dengan institusi lain di Kementerian Keuangan. Jika Ditjen Pajak fokus untuk mengejar penerimaan pajak, maka Ditjen Bea dan Cukai berjibaku untuk menambal penerimaan negara lewat bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pendapatan dari cukai mencapai 246,07 triliun pada 2024 atau naik sebesar 8,3% (year-on-year/yoy) dari tahun 2023 yang sebesar Rp227,21 triliun.

Pendapatan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau, ethyl alkohol, minuman mengandung ethyl alkohol, produk plastik, dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Adapun, pendapatan cukai terbesar berasal dari hasil tembakau sejumlah Rp230,40 triliun. Dalam rincian tersebut, produk plastik dan MBDK kembali ditargetkan dalam pendapatan cukai 2024 setelah pada tahun 2023 tidak masuk dalam perhitungan pendapatan.

Di sisi lain, pendapatan bea masuk pada 2024 ditetapkan sebesar Rp57,37 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,05% (yoy) dari tahun 2023 yang sebesar Rp53,09 triliun.

Sementara itu, untuk pendapatan bea keluar 2024 diperkirakan mencapai Rp17,52 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,49% (yoy) dari 2023 yang sebesar Rp19,80 triliun.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengatakan bahwa penerimaan Bea Cukai sampai dengan Maret 2024 telah mencapai 21,5% target, yaitu sebesar Rp69 triliun.

Namun, Bea Cukai mencatat penurunan 4,5% dibandingkan tahun lalu, karena turunnya penerimaan bea masuk dan cukai. Menurutnya, penerimaan bea masuk turun akibat penurunan rata-rata tarif efektif turun karena pemanfaatan free trade agreement (FTA) dan penurunan bea masuk dari komoditas utama, sedangkan penerimaan cukai turun karena penurunan produksi barang kena cukai, terutama hasil tembakau, yang sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi.

“Namun, di kuartal I/2024, tercatat ada peningkatan di penerimaan bea keluar sebagai dampak positif dari kebijakan pemerintah, seperti relaksasi ekspor,” ujarnya.

Sebagai rincian, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp11,8 triliun atau tercapai 20,6% dari target (-3,8% yoy), penerimaan cukai sebesar Rp53 triliun atau tercapai 21,5% dari target (-6,9% yoy), dan penerimaan bea keluar sebesar Rp4,2 triliun atau tercapai 23,7% dari target (37% yoy).

Walaupun terdapat pelambatan di bea masuk dan cukai, Encep tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai agar APBN dapat terus menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.

Hingga kuartal I/2024, Bea Cukai telah menggelontorkan insentif kepabeanan sebesar Rp7,6 triliun. Atas insentif ini, kawasan berikat telah memberikan dampak nilai ekspor sebesar US$22,6 miliar dan nilai investasi US$912,8 juta per Maret 2024.

Sementara itu, untuk kinerja pengawasan, Bea Cukai telah meningkatkan jumlah penindakan kepabeanan dan cukai hingga mencapai 7.959 penindakan. Diketahui, nilai barang hasil penindakan mencapai Rp2,4 triliun dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, MMEA, NPP, obat, dan tekstil.

“Bea Cukai akan terus berupaya mengoptimalkan perannya dalam APBN, baik di sisi penerimaan, fasilitasi industri, maupun pengawasan. Kami juga berterima kasih atas partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam menjaga kinerja baik APBN,” ucapnya.