Pengamat: Jika PSI Capai Ambang Batas 4 Persen,Rakyat Tak Percaya KPU,Muncul Kekacauan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA–Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket dalam beberapa hari terakhir terus mengundang kontroversi.

Sejumlah pengamat menyebut ada ketidakwajaran dalam pergerakan perolehan suata partai besutan Kaesang Pangarep putera bungsu Presiden Joko Widodo.

Sangat sulit dibayangkan ada lonjakan suara yang sangat signifikan ketika jumlah total suara yang masuk sudah mencapai lebih dari 65 persen.

Hal tersebut disampaikan analis sosial politik, Karyono Wibowo menyikapi lonjakan suara PSI yang tercatat dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data yang ditampilkan di situs https://pemilu2024.kpu.go.id/, awalnya suara PSI berada di angka 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB.

Namun, suara PSI melonjak menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Karyono Wibowo menilai lonjakan suara yang terjadi dalam waktu relatif singkat itu tak lazim karena total suara yang masuk ke Sirekap sudah di atas 65 persen.

“Jika melihat pola loncatnya memang tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,8 persen,” ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Minggu (3/3/2024) petang.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini mengatakan, jika data sudah masuk 65 persen ke atas, pola volatilitasnya tidak akan sedrastis suara PSI.

Rakyat bisa tak percaya KPU

Oleh karena itu, ia menilai wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.

Ia pun mengatakan bahwa lembaga survei dan KPU RI wajib diaudit apabila perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus 4 persen.

Karyono menyebutkan, apabila PSI lolos ambang batas parlemen, berarti ada yang tidak beres dari data tersebut.

“Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen, bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU,” ujar Karyono

Karyono mengungkapkan, sejauh ini, hasil hitung cepat atau quick count selalu presisi. Hal ini karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis, antara 0,1 sampai 1 persen.

Jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya di kisaran 2,6 sampai 2,8 persen.

Sementara itu, margin error 1 persen dengan sampel 3.000 tempat pemungutan suara (TPS).

“Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8 persen, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen, jadi tidak sampai 4 persen,” kata Karyono.

Bantah penggelembungan suara

KPU RI telah membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara PSI dalam Pileg DPR RI 2024.

Melonjaknya publikasi suara PSI di dalam situs pemilu2024.kpu.go.id disebut akibat kesalahan Sirekap yang bukan merupakan dasar yang sah untuk penghitungan suara.

“Tidak ada penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR (optical character recognition) dalam membaca foto formulir model C.HASIL plano.

Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut,” kata anggota KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).

“Sejak awal, sesuai rekomendasi Bawaslu, bahwa Sirekap harus diakurasi datanya sesuai data formulir model C.Hasil plano dan data itu sedang dalam proses akurasi.

Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang,” jelas dia.

Jangan asal tuding curang

Secara terpisah juru Bicara (Jubir) PSI Ariyo Bimmo meminta agar semua pihak tidak terburu-buru menuduh partainya curang buntut adanya dugaan penggelembungan suara di Pemilu 2024.

Ariyo merespons Ketua Majelis Perimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut ada operasi penggerakan aparat untuk memenangkan PSI hingga pengalihan suara tidak sah ke PSI.

Lalu, sejumlah pengamat juga mempertanyakan kenapa bisa PSI mengalami peningkatan suara dalam waktu singkat.

“Sebaiknya tidak terburu-buru untuk menuduh curang,” ujar Ariyo kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).

Ariyo menjelaskan, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi real count. Dia lantas meminta orang-orang yang menuduh PSI curang untuk membuktikan kecurangan tersebut.

“Setiap yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Actori in cumbit probatio,” tuturnya.

Menurut Ariyo, PSI saat ini masih fokus melakukan pengawalan suara di lapangan.

Ariyo mengatakan, PSI justru menemukan hal-hal yang malah merugikan suara mereka.

“Beberapa temuan di lapangan justru merugikan suara PSI dan seketika teman-teman yang bertugas minta koreksi dari penyelenggara,” kata Ariyo.

Sementara itu, Jubir PSI Sigit Widodo yakin Romahurmuziy tidak menuduh PSI melakukan kecurangan, karena PSI dan PPP sama-sama peserta pemilu.

Sigit menyebut, perlu ditanyakan lebih lanjut kepada Rommy, siapa yang dituduh melakukan kecurangan itu agar lebih jelas.

“Kalau PPP menemukan ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan saja ke Bawaslu yang berwenang menerima aduan tentang kecurangan dan pelanggaran pemilu,” jelas Sigit.

“Namun saya kira menganggap PSI tidak bisa masuk ke Senayan merupakan penggiringan opini publik yang tidak sehat.

Semua partai politik peserta pemilu punya peluang masuk ke Senayan jika hasil resmi penghitungan suara KPU melewati ambang batas parlemen 4 persen KPU,” sambungnya.

Sigit berharap semua pihak menghentikan narasi yang menyesatkan. Dia meminta semua pihak menunggu bersama hasil resmi penghitungan suara manual KPU.

Dua modus loloskan PSI ke Senayan

Sebelumnya Romahurmuziy menyebutkan, terdapat dua modus untuk meloloskan PSI ke Senayan.

“(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” kata Gus Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).

Gus Romi mengungkapkan, sejak sebelum pemilu ia telah mendengar informasi mengenai operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat.

Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar partai yang berlogo bunga mawar itu meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa.

“20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” ujarnya.

Operasi itu berjalan dengan membiayai organisasi masyarakat (Ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri.

Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara.

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” jelas Romi.