Makin Kehabisan Tentara, Zelenskyy Teken UU Wajib Militer Kontroversial demi Hadapi Serangan Rusia

Prajurit Ukraina dari brigade Azov dengan panggilan Chaos, sebelah kanan, membawa selongsong mortir sambil menunggu perintah untuk menembak, di posisi mortir HM 16 122 mm sekitar satu kilometer dari pasukan Rusia di garis depan arah Kreminna, wilayah Donetsk, Ukraina, Jumat, 12 April 2024. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hari Selasa, 16/4/2024, menandatangani undang-undang mobilisasi tentara yang memicu kontroversi. (Sumber: AP Photo)

KIEV, KOMPAS.TV – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hari Selasa, 16/4/2024, menandatangani undang-undang mobilisasi tentara yang memicu kontroversi.

Undang-undang ini disahkan beberapa hari setelah disetujui oleh parlemen, dengan harapan dapat membantu Ukraina meningkatkan jumlah wajib militer guna melengkapi pasukannya yang terkuras demi menghadapi serangan terus-menerus dari Rusia.

Undang-undang mobilisasi, yang telah dipublikasikan di situs web Parlemen Ukraina, dijadwalkan akan mulai berlaku dalam waktu sebulan dan akan mempermudah identifikasi setiap pria dewasa yang masuk kategori wajib militer di negara tersebut.

Selama ini banyak di antara warga Ukraina yang mencoba menghindari wajib militer dengan menghindari kontak dengan otoritas setempat.

Selain itu, undang-undang ini juga menawarkan insentif kepada para prajurit, seperti bonus tunai atau bantuan keuangan untuk membeli rumah atau mobil. Namun, beberapa analis menilai Ukraina mungkin tidak mampu membiayai insentif tersebut.

Ukraina berjuang keras menahan serangan Rusia dan saat ini mulai kekurangan prajurit untuk dikirim ke garis depan. Sejak serangan skala besar dimulai pada Februari 2022, Rusia berhasil merebut hampir seperempat wilayah Ukraina.

Dalam situasi di mana pasukan Ukraina jumlahnya lebih sedikit, perlengkapan senjata kurang memadai, dan kebutuhan akan pasukan dan amunisi semakin mendesak, wacana tentang bantuan militer dari negara-negara Barat pun semakin meragukan.

Prajurit Ukraina dari brigade Azov, yang dikenal dengan panggilan Buk, 24, menunggu perintah untuk menembak, di posisi mortir 122 mm HM 16 sekitar satu kilometer dari pasukan Rusia di garis depan arah Kreminna, wilayah Donetsk, Ukraina , Jumat, 12 April 2024. (Sumber: AP Photo)

Namun, UU yang disahkan ini mengalami penyesuaian dari rancangan awalnya. Salah satu ketentuan yang tidak dimasukkan adalah rotasi prajurit yang telah bertugas selama 36 bulan di garis depan.

Pihak berwenang menyatakan sebuah undang-undang terpisah mengenai demobilisasi dan rotasi prajurit akan disusun dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Ukraina, terutama di kalangan mereka yang memiliki keluarga atau kenalan yang bertugas di garis depan selama dua tahun terakhir.

Prajurit yang telah merasakan kelelahan akibat bertugas di garis depan tidak memiliki kesempatan untuk istirahat karena skala dan intensitas pertempuran yang sedang berlangsung.

Ukraina saat ini juga mengalami kekurangan prajurit yang terlatih untuk bertarung. Jika prajurit di garis depan demobilisasi saat ini, maka pasukan Ukraina akan kehilangan anggota yang paling berpengalaman dan mampu bertahan dalam pertempuran.

Pada bulan Desember, Presiden Zelenskyy menyatakan bahwa militer Ukraina berencana untuk melakukan mobilisasi tambahan hingga 500.000 prajurit.

Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina, Oleksandr Syrskyi, telah melakukan audit terhadap kekuatan militer dan menyatakan bahwa prajurit dapat dipindahkan dari bagian belakang ke garis depan. Namun, angka pasti mengenai jumlah prajurit yang akan dipindahkan belum diumumkan secara resmi.