ANGGARAN Makan Gratis Capai Rp 400 Trilun,Orangtua: Pemborosan dan Berpotensi Menjadi Lahan Korupsi

TRIBUN-MEDAN.COM – Anggaran untuk makan siang gratis bisa mencapai dari Rp 253 triliun hingga Rp 400 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

“Per anak kira-kira Rp 15.000,” kata Airlangga, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (2/3/2024).

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara bertahap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.

Sementara itu, program makan siang gratis ini sudah mulai dibahas oleh pemerintah dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Tanggapan wali murid

Wali murid bernama Nung (38) mengatakan, dana program makan gratis sebaiknya dialokasikan untuk pengadaan transportasi ke sekolah.

Diketahui, program tersebut milik capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika resmi terpilih jadi pemimpin Indonesia periode berikutnya.

“Dari pada kasih makan gratis, mending sediain transportasi ke sekolah,” kata Nung, Jumat (1/3/2024).

Nung menceritakan, anaknya yang bersekolah di Cimalaka, Kabupaten Sumedang, kesulitan karena jarak sekolah dan rumah yang jauh.

“Di kampung, anak saya untuk berangkat dan pulang sekolah yang ada di tengah kota sering alami kesulitan,” kata Nung.

Sehari-hari, anak Nung perlu menempuh perjalanan hingga kurang lebih 30-40 menit menggunakan motor pribadi.

“Dari rumah saya ke tengah kota tuh biasanya pakai motor, kalo enggak ada motor, jelas anak saya pakai angkot. Itu juga angkot umumnya ada pas pagi, kalau menjelang sore sudah susah,” tutur Nung.

Keterbatasan transportasi publik bagi anak sekolah, terlebih di wilayah tinggalnya Nung, membuatnya resah sebagai orangtua.

Hal ini yang membuat Nung supaya pemerintah bisa menyediakan transportasi untuk anak sekolah seperti bus yang ada di kota besar.

Menurut Nung, hal ini dapat lebih bermanfaat untuk anak-anak yang mempunyai masalah serupa.

“Jadi alokasi dana sebesar itu lebih efisien, efektif, dan jelas juntrungannya,” ucap dia.

Tetap jaga pola makan anak

Di samping itu, saat ditanya tentang jaminan asupan anak, Nung menuturkan, ibunya atau nenek juga turut terlibat menjaga pola makan sang anak.

“Makan anak saya tetap dan selalu terjamin karena di rumah ada neneknya yang urus, enggak pernah dan enggak tega bikin anak kurang gizi, apalagi sampai kelaparan,” kata dia.

Orang tua lainnya, Eliana, mengatakan, anggaran makan siang gratis yang bisa mencapai ratusan triliun itu, selain pemborosan juga berpotensi menjadi lahan korupsi.

Menurutnya, keluhan rakyat yang harus didengarin, seperti beras mahal, dan kebutuhan lainnya. “Gimana mau dapat asupan bergizi kalau kebutuhan mahal,”ujarnya.

Lagi pula menurutnya, banyak orang makan untuk anak bukan menjadi hal yang susah, hanya sedikit yang benar-benar tidak mampu.

“Hasilnya cuma buang-buang anggaran,”pungkasnya.

Sama halnya dengan Setyawan, ia menyampaikan, program sekolah gratis lebih masuk akal daripada makan gratis.

“Biar pendidikan merata ke seluruh Indonesia, jangan biarkan anak Indonesia ketinggalan pendidikan terutama di pelosok daerah dan daerah terpencil. Sediakan juga angkutan sekolah yang gratis daripada buat makan siang dan susu gratis yang bisa saja tak selamanya steril,”ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil. “Per anak kira-kira Rp 15.000,” kata Airlangga.

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara bertahap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.

Sementara itu, program makan siang gratis ini sudah mulai dibahas oleh pemerintah dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya melaporkan terdapat sekitar 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP).

“Jumlah penerima sudah ada, kami sudah punya angka,” ujarnya, Senin (26/2/2024).

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan dari 70,5 juta tersebut terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanan-kanak (TK), sebanyak 28 juta siswa Sekolah Dasar (SD), serta 12,5 juta SMP yang akan masuk dalam program ini. Di samping itu, pemerintah juga telah menetapkan bujet senilai Rp15.000 per anak untuk makan siang tersebut.

Berdasarkan penghitungan, dengan mengalikan total penerima dengan bujet Rp15.000 per anak, artinya kebutuhan untuk makan siang gratis per harinya mencapai Rp1,06 triliun.

Dengan asumsi pemberian makan gratis sebanyak 20 kali dalam satu bulan, artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun.

Alhasil untuk satu tahun, Menteri Keuangan perlu merogoh kocek senilai Rp253,8 triliun untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak.

Jumlah ini terpantau lebih besar dari anggaran pendidikan yang ditargetkan pemerintah pada 2024 melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp241,5 triliun.

Jumlah ini belum termasuk dengan jatah bagi ibu hamil dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana yang direncanakan Prabowo-Gibran dalam visi-misi pasangan tersebut.

Mengutip data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), setiap tahunnya tercatat terdapat 4,8 juta ibu hamil. Di mana 1,2 juta anak di antaranya lahir dengan kondisi stunting.  Bila memasukkan data ibu hamil dalam porsi makan siang gratis, anggaran yang dibutuhkan akan semakin meningkat, yakni Rp72 miliar per hari atau 17,28 triliun per tahun.

Jumlah ini belum termasuk anak SMA serta tambahan susu gratis di luar bujet Rp15.000/anak.

Sebagaimana diketahui, kebutuhan anggaran selain dari penerimaan pajak hingga bea cukai, juga berasal dari penarikan utang.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyampaikan target defisit dalam APBN 2025 akan dipatok pada rentang 2,4 persen hingga 2,8 persen.

Lebih tinggi dari target awal APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen terhadap PDB.   “Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 persen hingga 2,8 persen dari GDP,” ujarnya.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini diolah dari Kompas.com