Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Pengacara capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nicholay Aprilindo dalam sidang lanjutan sengketa pilpres pada Kamis (28/3/2024) di MK.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 cacat formil, baik yang dilayangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Hal itu diungkapkan pengacara Prabowo-Gibran selaku pihak terkait, dalam sidang lanjutan sengketa pilpres pada Kamis (28/3/2024) di MK.

“Bahwa dengan diajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas, sejatinya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus,” kata pengacara Prabowo-Gibran, Nicholay Aprilindo, membacakan permohonan eksepsi mereka.

“Dan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima,” ujarnya lagi.

Dalam uraiannya, kubu Prabowo-Gibran menegaskan bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud salah kamar jika disampaikan ke MK.

Menurut mereka, dengan dalil-dalil permohonan yang termaktub dalam gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, seperti pelanggaran prosedur pencalonan Gibran maupun pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), seharusnya hal itu kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mereka juga menyoroti soal permohonan sengketa masing-masing kubu tidak memuat argumentasi soal adanya migrasi perolehan suara dari Prabowo-Gibran.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud pun dianggap melanggar Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu.

Dalam beleid itu, MK meminta agar permohonan sengketa dilengkapi dengan kesalahan penghitungan suara serta hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon, pada bagian pokok permohonan dan petitum.

Akan tetapi, Nicholay mengatakan, kubu Anies-Muhaimin tak memasukkan hal itu.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud juga hanya meminta agar suara Prabowo-Gibran dinolkan sebagai perolehan suara yang mereka anggap benar, tanpa ada sedikitpun perubahan/kesalahan pada perolehan suara mereka atau Anies-Muhaimin.