Kata Kapuspen TNI soal Eks Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Aksi di KPU

foto

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar merespons keterlibatan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko, dalam unjuk rasa di depan gedung KPU.

“Terkait Mayjen (purn) Soenarko memimpin aksi demo, merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya,” ujar Nugraha dalam keterangannya kepada Tempo pada Senin, 18 Maret 2024.

Unjuk rasa yang dipimpin mantan Danjen Kopassus itu rencananya akan digelar di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga Pukul 12.30, belum tampak massa aksi di sekitar gedung KPU. Namun, jalan di depan KPU sepenuhnya ditutup dan aparat kepolisian sudah tampak berjaga.

Soenarko, sebelumnya mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024. Kecurangan itu memicu Soenarko dan sejumlah massa akan demo di gedung KPU.

“Di sini, (kecurangan) yang paling menonjol adalah campur tangan Jokowi sebagai presiden,” kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Ahad, 17 Maret 2024.

Dia menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut cawe-cawe mendukung pasangan nomor urut dua. Pasangan nomor urut dua di Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, kata dia, menggunakan fasilitas negara, aparat negara, terutama kepala desa. “Kepala desa dikumpulkan dan intimidasi,” tutur dia.

Dia mengatakan, ada juga keterlibatan aparat kepolisian maupun anggota TNI yang digerakkan mendukung salah satu pasangan calon. Tak hanya itu, kecurangan lain, dia menjelaskan, terjadinya pembagian bantuan sosial secara masif.

Anggaran yang dipakai untuk bansos berlipat kali meningkat. “Semuanya untuk menguntungkan pasangan nomor dua. Dan Prabowo pasti tahu,” tutur purnawirawan bintang dua itu. Saat Prabowo tahu kecurangan itu, tutur dia, artinya Prabowo ikut mendukung kecurangan tersebut.

YOHANES MAHARSO | IKHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Golkar Minta 5 Jatah Menteri di Kabinet Prabowo, Gerindra: Jangankan 5, Mungkin Bisa Lebih