Indonesia-China siapkan proyek satu juta hektare sawah di Kalteng - 'Hanya menghamburkan uang,' kata pengamat

Ilustrasi petani memindahkan bibit padi.

Rencana Indonesia menggandeng China untuk mengembangkan lahan sawah seluas satu juta hektare di Kalimantan Tengah dinilai tak realistis dan hanya akan mengulang kegagalan yang terus terjadi selama 25 tahun terakhir.

Pemerintah Indonesia mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan China untuk bekerja sama mengembangkan lahan sawah seluas satu juta hektare di Kalimantan Tengah.

Ini disebut akan mengatasi masalah beras nasional, apalagi mengingat Indonesia kerap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, bila pengembangan sawah yang dimaksud adalah bagian dari proyek food estate pemerintah, para pakar meragukan keberhasilannya.

Apalagi, selama 25 tahun terakhir, berbagai proyek lumbung pangan telah diluncurkan di Indonesia oleh beberapa presiden berbeda dan berujung kegagalan.

Bagaimana detail kerja sama Indonesia-China?

Pemerintah Indonesia dan China membahas kerja sama ekonomi kedua negara dalam Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama (HDCM) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (19/04).

Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mewakili Indonesia, serta Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.

Luhut lantas membagikan hasil pertemuan itu melalui dua unggahan berbeda di akun Instagram resminya, masing-masing pada 19 dan 22 April.

Di unggahan pertama, Luhut bilang ia dan Yi sempat membahas “rencana proyek penanaman padi di kawasan food estate Kalimantan Tengah”.

Di unggahan kedua, Luhut mengeklaim China bersedia “memberikan teknologi padi” yang membuat mereka sukses mencapai swasembada beras untuk diterapkan di lahan seluas satu juta hektare di Kalimantan Tengah.

“Mereka bersedia, dan kita tinggal sekarang mencari local partner-nya untuk membuat di Kalteng. Karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada, itu sampai 1 juta hektare,” kata Luhut, sebelum menambahkan bahwa Bulog akan membeli hasil produksi beras dari proyek ini.

Menurut Luhut, pengembangan sawah di Kalimantan Tengah bisa dilakukan secara bertahap, misalnya dimulai dengan lahan 100.000-200.000 hektare terlebih dahulu.

Kerja sama dengan China ini diharapkan dapat berjalan “enam bulan dari sekarang” dan menyelesaikan masalah beras nasional. Ini penting, kata Luhut, karena Indonesia rutin mengimpor beras antara 1,5 juta dan 2 juta ton per tahun.

Bila proyek ini berjalan, kata Luhut, “Sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk beras.”

“Kita menjadi lumbung pangan nanti, yang harusnya demikian.”

Meski begitu, Luhut tak menjelaskan secara mendetail teknologi apa yang akan dibawa dari China serta lokasi pasti lahan satu juta hektare yang akan ditanami padi di Kalimantan Tengah.

Unggahan di Instagram-nya mengindikasikan proyek ini akan berlangsung di kawasan food estate yang telah ditetapkan pemerintah di Kalimantan Tengah.

BBC News Indonesia mencoba mengonfirmasi soal teknologi China dan lokasi proyek ini ke dua pejabat Kementerian Luar Negeri, tiga pejabat Kementerian Pertanian, dan dua pejabat Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Namun, mereka tidak merespons, menolak berkomentar, atau menyarankan agar meminta penjelasan langsung dari Luhut.

Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri, mengatakan, “Sebaiknya ditanyakan langsung ke Menkomarves [Luhut].”

Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, bilang, “Konfirmasi ke beliau [Luhut].”

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pun mengatakan, “Sebaiknya dengan Pak Luhut supaya informasinya benar.”

BBC News Indonesia lantas mencoba meminta komentar tiga pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tapi hingga tulisan ini tayang, tidak ada satu pun yang merespons.

‘Konsep food estate pasti gagal’

Ilustrasi petani menggarap sawah.

Food estate atau lumbung pangan secara sederhana adalah proyek pengelolaan lahan pangan berskala besar.

Menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, ada empat pilar pengembangan lumbung pangan.

Pilar pertama adalah kecocokan tanah dan iklim dengan komoditas yang ditanam.

“Di banyak proyek food estate, [pilar pertama] ini pun sudah dilanggar. Tanah tidak cocok, dipaksakan untuk padi, sawah,” kata Andreas.

“Hasilnya apa? Ya pasti gagal.”

Pilar kedua adalah infrastruktur pertanian, termasuk pengairan atau irigasi.

“Air kalau enggak bisa dikelola, selesai,” ujar Andreas.

“Ketika musim penghujan, banjir. Lalu ketika musim kemarau, kering.”

Infrastruktur lainnya adalah jalan usaha tani, yang dibutuhkan untuk mobilitas alat dan mesin pertanian serta pengangkutan hasil produksi menuju tempat pengumpulan.

Pilar ketiga adalah budaya budi daya dan teknologi.

Ini mencakup budaya bertani masyarakat setempat serta ketersediaan varietas atau kelompok tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan bersangkutan, kata Andreas.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah teknologi untuk pengendalian hama, pemupukan, dan pengelolaan lahan gambut atau lahan sulfat masam – lahan dengan tingkat keasaman rendah yang mengganggu pertumbuhan tanaman.

Pilar keempat adalah pilar sosial dan ekonomi, termasuk yang menyangkut tenaga kerja dan perhitungan keuntungan badan usaha.

Satu petani di Indonesia biasanya mampu menggarap lahan 2.000 meter persegi, kata Andreas.

Katakanlah para petani dibantu sejumlah teknologi modern sehingga masing-masing bisa mengelola lahan hingga 2 hektare. Berarti, butuh setidaknya 500.000 petani untuk menggarap sawah 1 juta hektare.

“Dari mana bisa dapat 500.000 petani?” kata Andreas.

Ilustrasi petani menggarap sawah.

Ah Maftuchan, direktur eksekutif lembaga riset The Prakarsa, mengatakan hal senada.

Menurutnya, selama ini pemerintah kerap meluncurkan proyek-proyek food estate ambisius dengan luas lahan besar, tapi kebingungan mencari orang-orang untuk mengerjakannya.

“Yang akan mengerjakan siapa?” kata Maftuchan.

“Apa yang dilakukan dengan proyek [food estate] selama ini kan akhirnya melibatkan tentara. Tentara disuruh nanem. Apa itu? Enggak masuk akal.”

Selain itu, Andreas bilang sawah yang ada mesti bisa menghasilkan setidaknya 4 ton gabah kering per hektare tiap kali panen. Bila tidak, biaya produksinya akan lebih besar daripada keuntungannya sehingga badan usaha yang terlibat akan merugi.

“Siapa yang mau bertani untuk rugi?” kata Andreas.

“Kalau badan usaha berusaha untuk rugi, enggak ada yang mau.”

Bila satu saja dari empat pilar tersebut tak terpenuhi, maka proyek lumbung pangan hanya akan berujung kegagalan, kata Andreas.

Dan, tambahnya, itulah yang terjadi pada berbagai proyek lumbung pangan di Indonesia dalam setidaknya 25 tahun terakhir.

Karena itu, bila pemerintah masih bersikeras mendorong pengembangan food estate melalui kerja sama dengan China, Andreas menilai itu akan sia-sia.

“25 tahun gagal, lalu apakah kali ini kemudian berhasil?” kata Andreas.

“Ya jawabannya pasti gagal.”

Maftuchan pun pesimistis melihat proyek 1 juta hektare lahan sawah di Kalimantan Tengah, meski pemerintah mengatakan akan mengembangkannya secara bertahap, dimulai dengan 100.000-200.000 hektare.

“Pemerintah jangan mengulang kegagalan yang sudah pernah terjadi terkait dengan megaproyek food estate,” kata Maftuchan.

“Meskipun bertahap, tapi 100.000-200.000 hektare itu tetap huge number untuk lahan pertanian.”

Ilustrasi petani memanen padi.

Alih-alih mengembangkan food estate seluas 1 juta hektare, lebih baik pemerintah memilih lahan di lokasi-lokasi tertentu dalam area itu yang memenuhi segala persyaratan, sejalan dengan empat pilar pembangunan lumbung pangan, kata Andreas.

Lalu, pemerintah diusulkan membuka program transmigrasi untuk mendatangkan petani dari berbagai daerah untuk menggarap lahan-lahan pilihan tersebut.

“Dikembangkan mungkin hanya beberapa ratus hektare atau beberapa ribu hektare dulu di lokasi-lokasi yang betul-betul dipilih dengan saksama,” kata Andreas.

“Jadi, konsepnya pembangunan lahan pertanian yang berbasis petani kecil, bukan food estate.”

Opsi lainnya, menurut Maftuchan, pemerintah bisa fokus meningkatkan produktivitas lahan sawah yang sudah ada dibanding membuka lahan baru dengan luas “fantastis”.

“Tinggal bagaimana pemerintah menemukan atau mencari teknologi dari berbagai negara, kemudian didorong produktivitasnya naik, pupuk diberesin, bibit diberesin, teknologi tepat guna diberesin, skill petani dinaikkan, dan seterusnya,” kata Maftuchan.

“Itu justru akan lebih menjanjikan bagi saya dibanding mencetak lahan yang jumlahnya fantastis seperti itu. Karena siapa yang mengerjakan itu enggak jelas kan.”

Sejarah kegagalan food estate di Indonesia

Ide untuk membangun lumbung pangan seluas lebih dari 1 juta hektare di Kalimantan Tengah telah muncul sejak era Orde Baru.

Pada 1985-1986, Indonesia di bawah pimpinan presiden otoriter Soeharto berhasil mencapai swasembada sehingga sama sekali tidak mengimpor beras.

Setelahnya hingga 1993, impor besar relatif minim. Hanya pada 1987, 1991, dan 1992 angkanya sempat menyentuh ratusan ribu ton per tahun.

Namun, kemarau panjang pada 1994 dan menyusutnya lahan pertanian di Jawa membuat produksi beras turun drastis.

Karena itu, Soeharto melempar ide pada jajaran menterinya pada Juni 1995 untuk membuka lahan pertanian raksasa di lahan rawa seluas 5,8 juta hektare di Kalimantan Tengah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah, merujuk catatan Tempo.

Saat itu, ia meminta agar panen pertama dari proyek itu bisa terjadi dalam dua tahun.

Lalu, terbitlah Keputusan Presiden No. 82/1995 tentang pengembangan lahan gambut (PLG) pada Desember 1995. Dikebut, proyek ini mulai berjalan pada 1996.

Dalam prosesnya, luas area PLG menciut jadi “hanya” 1,46 juta hektare.

Berdasarkan laporan Tempo, proyek ini kental dengan kolusi dan korupsi, entah terkait pembukaan lahan, pembangunan perumahan transmigran, pencetakan sawah, ataupun pengembangan saluran irigasi.

Saluran primer induk sepanjang ratusan kilometer yang dibangun saat itu pun justru memotong lahan gambut tebal dan memicu berbagai kerusakan ekologis, termasuk punahnya puluhan satwa liar, meningkatnya potensi banjir dan kebakaran, serta pencemaran tanah dan air.

Pada Maret 1997, Soleh Solahuddin yang saat itu menjabat rektor Institut Pertanian Bogor pun mengatakan hanya 586.700 hektare dari total 1,46 juta hektare lahan proyek PLG yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, seperti dilaporkan Kompas.

Alhasil, produksi beras dari proyek PLG jauh dari harapan. Pada 1999, banyak lahan sawah telantar dan wilayah permukiman transmigran pun mulai ditinggalkan.

Akhirnya, Presiden BJ Habibie membatalkan proyek PLG melalui Keputusan Presiden No. 80/1999 yang terbit pada Juli 1999.

Namun, kegagalan ini tak menghentikan presiden-presiden selanjutnya untuk mendorong pengembangan lumbung-lumbung pangan baru.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat punya program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang diluncurkan pada Agustus 2010 dan membutuhkan lahan seluas 2,5 juta hektare di Merauke, Papua (kini di Papua Selatan).

Pemerintahan SBY pun sempat meluncurkan proyek food estate di Bulungan, Kalimantan Utara, pada 2011 dan di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 2013. Dua proyek ini ditargetkan mencetak sawah masing-masing seluas 30.000 dan 100.000 hektare.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, food estate pun sempat masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) yang dirilis pada Januari 2016.

Rencananya, food estate akan dibangun di Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan total luas lahan mencapai 1,7 juta hektare.

Ilustrasi lahan sawah di Indonesia.

Proyek di Papua rencananya akan jadi kelanjutan MIFEE dari era SBY, meski dengan alokasi lahan lebih kecil, yaitu 1,2 juta hektare.

Namun, seluruh proyek food estate itu keluar dari daftar PSN sejak 2017, karena dianggap “tidak strategis lagi” dan tidak mendapat dukungan dari daerah.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, mengatakan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan food estate di Indonesia selama ini “konsisten gagal”.

“Bisa dibayangkan setiap presiden ganti lokasi. Uang dihambur-hamburkan,” kata Andreas.

“Puluhan triliun dihambur-hamburkan untuk proyek itu. Untuk apa? Untuk gagal.”

Namun, ide lumbung pangan kembali hidup pada 2020 setelah pandemi Covid-19 merebak. Saat itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan menyatakan bahwa pandemi berisiko memicu krisis pangan global.

Karena itu, Jokowi meminta jajaran menterinya untuk menyiapkan program food estate di lima provinsi: Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

Namun, fokus utama ada di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara, berdasarkan catatan Sekretariat Kabinet.

Lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Dari sana, muncul kembali ide untuk memanfaatkan lahan bekas proyek PLG era Orde Baru.

Dalam rencana induk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah yang terbit pada Maret 2023 pun disebutkan bahwa wilayah bekas PLG menjadi prioritas.

Rinciannya, 885.517,18 hektare dari wilayah bekas PLG merupakan kawasan dengan fungsi lindung ekosistem gambut, 497.133,23 hektare dengan fungsi budi daya ekosistem gambut, dan 87.618,95 hektare adalah lahan di luar kawasan hidrologi gambut.

“Pengembangan food estate atau kawasan sentra produksi pangan di wilayah ini berfokus pada wilayah yang berada di luar fungsi lindung ekosistem gambut,” seperti tertulis di rencana induk itu.

Total luas lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai 2,3 juta hektare, dengan 743.793 hektare di antaranya merupakan wilayah eks proyek PLG.

Lumbung pangan itu bakal melintasi empat wilayah: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Selatan, dan Kota Palangkaraya.

“Kebijakan di area bekas PLG itu kita nilainya tidak cermat. Dia bertentangan dengan asas kecermatan, karena potensinya itu akan bikin bencana ekologis kembali bertambah,” kata Lola Abas, koordinator nasional Pantau Gambut.

“Bencana ekologisnya yang kemarin masih belum selesai sekarang akan ditambah lagi.”

Seberapa hebat teknologi dari China?

Sejauh ini, pemerintah belum menjelaskan secara mendetail teknologi pertanian macam apa yang akan dibawa China untuk mengembangkan lahan sawah di Kalimantan Tengah.

Namun, sejumlah pengamat menduga teknologi yang dimaksud terkait pengembangan benih hibrida.

China memang terkenal dengan padi hibridanya, yang berhasil mencegah kelaparan di negara itu pada 1970-an, dan kini sudah menyebar ke sejumlah negara di Afrika dan Asia.

Ilustrasi petani memanen padi di China.

Meski begitu, Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menilai tak semudah itu untuk menanam benih hibrida dari China di Indonesia.

“China itu negara dengan empat musim, sementara Indonesia negara dengan dua musim. Perbedaan ini bakal memengaruhi karakter budi daya, karakter tanah. Perilaku iklim atau cuaca juga berbeda,” kata Khudori.

“Ahli di China bisa saja jagoan dalam penanaman padi di sana, tapi ketika teknologi serupa diterapkan di Indonesia belum tentu berhasil.”

Khudori mencatat, Indonesia pernah mengimpor dan membagikan benih hibrida dari China kepada petani lokal di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, hasilnya disebut tak menggembirakan, salah satunya karena padi hibrida itu justru terserang penyakit di sejumlah lokasi.

“Ini menandakan, tidak mudah mengintroduksi sistem usaha tani, benih salah satunya. Pasti butuh inovasi tambahan. Inovasi ketahanan penyakit misalnya,” kata Khudori.

Teknologi padi dari China pun diragukan dapat mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi Indonesia, seperti tingginya ongkos sewa lahan dan tenaga kerja.

Ilustrasi petani menggarap sawah.

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, juga berpandangan sama.

“Saya tidak percaya varietas dari China bisa cocok di sini,” katanya.

“Apalagi berhadapan dengan lahan gambut. Tidak akan mungkin-lah varietas mereka akan cocok. Karena apa? Hibrida mereka sudah diuji coba di Indonesia sebelumnya dan gagal.”

Di luar benih hibrida, Andreas pun merasa Indonesia justru lebih unggul untuk teknologi pengendalian hama serta pengelolaan lahan gambut atau lahan sulfat masam, sementara teknologi pemupukan yang ada dirasa tak jauh berbeda dengan China.

“Enggak ngerti lah aku China mau bawa apa,” katanya.