Menteri ATR Serahkan Seribu Sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Menteri ATR Serahkan Seribu Sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BTN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah kasultanan dan kadipaten secara simbolis kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (7/12).

Total ada 1.194 sertifikat tanah kasultanan dan 16 sertifikat tanah kadipaten diserahterimakan pada kesempatan tersebut.

Kemudian, turut diserahkan sertifikat tanah kalurahan asal-usul hak anggaduh yang belum bersertifikat yang didaftarkan menjadi tanah hak milik kasultanan atau kadipaten sebanyak 248 bidang hak milik kasultanan dan 20 bidang hak milik kadipaten.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut langkah ini dilakukan untuk memberikan hak hukum bukti kepemilikan tanah.

“Dimana masing-masing sebagai upaya memberikan hak hukum bukti kepemilikan tanah dan selanjutnya guna meningkatkan harkat dan pemanfaatan tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa percepatan sertifikasi bagi tanah-tanah kasultanan dan kadipaten sejalan dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

“Saya berharap dengan adanya penyerahan sertifikat tanah hari ini, tanah-tanah kasultanan dan tanah kadipaten bisa aman. Sekali lagi, bisa aman dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah serta diharapkan tidak diserobot oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk oknum mafia tanah,” kata purnawirawan TNI tersebut.

Ia mengatakan bahwa tanah kasultanan maupun kadipaten tersebut akan mendatangkan manfaat bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan sebanyak 1.194 bidang tanah kasultanan itu sebagian besar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Perincian pemanfaatannya meliputi kesejahteraan masyarakat sebanyak 663 bidang (55 persen), untuk kepentingan sosial 440 bidang (37 persen) dan untuk pengembangan kebudayaan sebanyak 91 bidang (8 persen).

Kemudian, pemanfaatan tanah kadipaten sebanyak 16 bidang meliputi, pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat 14 bidang (88 persen) dan untuk kepentingan sosial 2 bidang (12 persen). (mcr25/jpnn)