Ganjar Tegaskan Ada di Luar Kabinet Prabowo Subianto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya ada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, mendatang.
Selanjutnya Ganjar Pranowo memberikan hak kepada pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan kedepan tanpa dirinya.
Ganjar Pranowo menyebut dirinya akan menjadi pihak yang akan melakukan cek dan penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Ganjar ketika ditanya oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra saat wawancara khusus soal peluang Capres terpilih Prabowo Subianto membuka komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Ganjar untuk sama-sama membangun pemerintahan ke depan.
“Saya memberikan kesempatan kepada para pemenang untuk menentukan kabinetnya. Dan akan sangat baik kalau saya tidak di situ,” kata Ganjar saat wawancara khusus secara daring, Rabu (24/4/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menilai, bahwa keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance kepada pemerintah ke depan.
Apalagi, Ganjar mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran Rakabuming yang secara resmi telah ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres terpilih periode 2024-2029.
“Karena di luar pemerintahan itu juga bisa melakukan check and balances. Dan saya kira sama-sama terhormatnya. Jadi saya akan sekali lagi menghormati Pak Prabowo, Mas Gibran untuk memutuskan kabinetnya, jadi alangkah baiknya kalau kita, saya setidaknya di luar,” jelas Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar juga bicara soal peluang partainya, yakni PDI Perjuangan (PDIP) yang akan berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia mengaku punya keyakinan yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa, partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengambil sikap berada di luar pemerintahan.
“Ya mudah-mudahan nanti di Rakernas partai akan memutuskan itu. Meskipun kalau saya spill dari beberapa statement Bu Mega yang sangat ideologis, bersikap yang sangat tegas, rasa-rasanya iya (di luar pemerintahan),” jelas Ganjar.
Berikut petikan wawancara dengan Ganjar Pranowo bersama Direktur Pemberitaan Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra:
Pak Ganjar, setelah adanya proses politik di KPU dan pemilihan, Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, kan aktif melakukan komunikasi politik. Yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini Pak Prabowo juga melakukan komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak?
Sampai hari ini tidak.
Oh tidak, Pak ya. Pak, apakah memungkinkan Pak Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan Pak Ganjar tanpa melalui partai, Pak?
Oh komunikasi. Kalau cuma komunikasi ketemu, dimanapun bisa. Umpama kami seringkali kondangan juga bertemu dengan siapapun. Saya kira kalau kita berbicara bangsa dan negara, komunikasi wajib.
Kan kita ini anak-anak bangsa. Kita itu kan bukan musuh. Kita ini kan bukan musuh.
Musuh kita itu tadi yang dikatakan oleh Bu Mega, bagaimana global warming, musuh kita itu bagaimana kita mendorong agar rupiah kuat, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana nasib negara ini, apakah akan bisa menuju Indonesia emas atau tidak.
Musuh kita itu adalah diri kita yang kemudian mesti punya prestasi untuk bisa menciptakan masyarakat dan menjadi negara kuat dan maju. Kan bukan musuhnya diantara kita.
Saya dengan Pak Prabowo, katakan kalau dikatakan diantara tanda petik bermusuhannya ya dalam kontestasi ini. Kalau sudah selesai, kita sama-sama anak bangsa. Tapi kami belum berkomunikasi.
Jadi kalau ada gak peluang untuk berkomunikasi, namanya komunikasi boleh-boleh saja.
Pak, apakah memungkinkan juga Pak Prabowo meminta Pak Ganjar untuk membantu beliau di dalam pemerintahan, Pak? Memungkinkan gak itu, Pak?
Satu, komunikasi. Dua, substansi.
Kalau komunikasi, boleh. Siapapun ya. Tapi kalau substansi, pasti masing-masing punya penilaian.
Dan saya kira, saya pernah dibawa wawancara seorang wartawan juga. Setelah itu, apakah Pak Ganjar akan bergabung? Jawaban saya, saya memberikan kesempatan kepada para pemenang untuk menentukan kabinetnya. Dan akan sangat baik kalau saya tidak di situ.
Satu, kalau hari ini KPU menentukan, ini kan koalisinya, kerjasamanya gemuk sekali. Pasti semua akan menaruh orangnya, meminta lebih banyak kadernya untuk bisa duduk. Pasti itu.
Tidak mungkin tidak. Siapa dapat apa, kapan, berapa, di mana, dalam sebuah politik yang pragmatis, pasti akan terjadi. Dan itu biasa saja.
Maka kemudian saya berikan ruang itu. Kalau Ganjar di sana kan nanti ada jatah kursi orang lain diambil. Jadi akan jauh lebih baik buat saya, saya di luar pemerintahan.
Karena di luar pemerintahan itu juga bisa melakukan check and balances. Dan saya kira sama-sama terhormatnya. Jadi saya akan sekali lagi menghormati Pak Prabowo, Mas Gibran untuk memutuskan kabinetnya, jadi alangkah baiknya kalau kita, saya setidaknya di luar.
Pak Ganjar, apakah pemikiran Pak Ganjar ini juga mencerminkan sikap partai ke depan untuk berada di luar pemerintahan, Pak?
Ya mudah-mudahan nanti di Rakernas partai akan memutuskan itu. Meskipun kalau saya spill dari beberapa statement Bu Mega yang sangat ideologis, bersikap yang sangat tegas, rasa-rasanya iya.
Pak Ganjar, dulu Pak Ganjar dikenal orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemana-mana runtang-runtung lah orang Bahasa Jawa nya. Pak, kapan terakhir Pak Ganjar berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan apakah betul sekarang ini komunikasi dengan Pak Jokowi itu sama sekali terputus, Pak?
Ya, terakhir saya kira waktu makan siang dengan para capres, cukup lama. Dan kami paham karena posisi politik yang berbeda membuat situasi seperti ini.
Tapi kalau secara pribadi saya merasakan tidak ada persoalan apapun. Kalau soal pilihan politik kan bisa. Manusia bisa berubah, jadi kita saling menghormati.
Maka mungkin karena itu dan karena kesibukan beliau, kita belum berkomunikasi lagi.
Pak, apakah mungkin nanti komunikasi ini setelah ini semua selesai itu, kan tadi Pak Ganjar mengatakan secara pribadi tidak ada persoalan lah antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Apakah ada upaya nanti dari Pak Ganjar untuk merekatkan kembali komunikasi pribadi dengan Pak Jokowi meskipun beda pilihan politik, Pak Ganjar?
Ya, saya kira kalau silaturahmi untuk kemajuan bangsa dan negara, kenapa tidak.
Jadi oke-oke saja ya Pak, ya? Mungkin-mungkin saja ya Pak Ganjar, ya?
Jadi gini Mas Febby, berbeda sikap politik itu mesti kita hormati.
Tapi relasi antara sesama anak bangsa, sebagai sesama manusia saya kira tidak boleh putus silaturahminya.
Pak Ganjar, bahwa kemarin MK sudah memutuskan itu sudah berlalu, tapi banyak orang tertarik untuk mengomentari mengenai tiga hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Artinya sebenarnya ini belum pernah terjadi dalam sejarah, dalam memutuskan Pilpres itu tiga bulan. Saya ingin tahu komentar Pak Ganjar mengenai dissenting opinion yang dilakukan tiga hakim dan menurut saya isinya luar biasa?
Ya kalau komentar saya yang pertama keputusannya dulu, karena ini final binding tidak ada upaya lain, maka saya bilang suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus terima.
Termasuk saya dan Pak Mahfud maka statement saya di MK saat itu langsung saya sampaikan kepada publik melalui media, kami terima, dan tentu saja proses yang kemarin berjalan publik mengikuti. Awal-awalnya ya, pada saat saya mendengarkan pembacaan kampian dari majelis itu, wah sudah ini, ini sudah pasti ditolak semuanya.
Tapi surprise buat saya ketika kemudian ada tiga anggota majelis yang membuat dissenting dan betul cukup keras. Dan kami komunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Mahfud menceritakan, Mas Ganjar ini belum pernah dalam sejarah ya, ini baru pertama. Maka apapun namanya pembelajaran kita dalam proses demokrasi hari ini, seperti itu kondisinya.
Maka kemudian masyarakat punya penilaian masing-masing, termasuk saya bahkan Pak Arief dissentingnya menurut saya keras sekali. Ini harusnya dikatakan begitu. Kemudian Prof Eni, Pak Sadi Isra juga memberikan catatan yang cukup kritis.
Maka ya meskipun banyak dikatakan majelis atau keputusan kemarin tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya, maka kami melihat ada pendapat yang lain dan ternyata tidak bulat. Maka kemudian kami meyakini ada sesuatu yang kemarin tidak pas dalam proses demokrasi ini. Saya melihatnya begitu.
Pak Ganjar, Pak kalau nggak salah pada tanggal 24, 25, dan 26 Mei ke depan, PDI Perjuangan akan melakukan rakernas agendanya untuk menentukan sikap politik terkait dengan situasi politik terkini. Kalau boleh saya tahu, apakah Pak Ganjar juga akan ikut hadir dan menyampaikan pendapat Pak dalam forum rakernas yang akan dilakukan bulan depan?
Saya sebagai anggota, jadi saya menunggu saja. Kalau nanti diundang ya kita hadir.
Tapi biasanya dalam rakernas kan menstruktural yang diundang. Tapi biasanya beberapa kali saya diundang. Tentu kalau diundang kami akan datang, tapi agenda detailnya saya belum tahu.
Mungkin kawan-kawan DPP sudah menyiapkan.
Pak Ganjar, apakah terkait dengan hasil Pilpres itu Pak Ganjar juga berkomunikasi intens dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri?
Saya kira sejak satu tahun yang lalu kami sangat intens komunikasinya. Sehingga tanggal 21 April tahun lalu saya dikasih rekomendasi, dan kemudian bertahap sampai kemudian penentuan pasangan calon, terus kemudian sampai dengan kampanye terakhir kami sangat intens berkomunikasi dengan beliau.
Kalau terkait dengan hasil pemilu ini Pak, apakah juga yang terakhir berkomunikasi dengan Bu Megawati Soekarno Putri? Dan kalau boleh saya tahu, apa komentar atau nasihat Bu Megawati Soekarno Putri kepada Pak Ganjar terkait dengan hasil pemilu ini Pak?
Bu Megawati tidak pernah menasihati saya secara individu, termasuk dengan Pak Mahfud. Karena saya kira kita sama dalam sebuah pikiran bahwa agenda bangsa ini tidak hanya sekadar berbicara bagaimana proses, bagaimana hasil, dan cerita kursi. Hanya cerita kekuasaan itu saja.
Tidak. Di balik itu semuanya ada PR yang lebih berat. Justru Bu Megawati menyampaikan kepada kami berdua, dengan tim TPN, kami diskusi beberapa kali, termasuk setelah putusan saya juga langsung ke tempat Bu Megawati, dengan serta Pak Mahfud dan seluruh tim, disampaikan satu, awas, dunia sedang tidak baik-baik saja.
Titik perang sekarang bertambah terus-menerus. Pasti akan ada dampak ke kita. Apakah kemarin terakhir Iran dengan Israel, potensi harga minyak pasti tinggi.
Ingat, sekarang rupiah masih bergerus terus-menerus. Saya baca hari ini sedikit menguat, tapi masih di atas Rp 16.100 sekian. Jadi artinya kita menghitung kalau minyak naik, terus kemudian rupiah ambles, apa yang akan terjadi pada industri dalam negeri.
Bagaimana kemudian daya survival dari setiap perusahaan. Apakah dia bisa bertahan atau tidak akan menjadi PHK. Kalau itu akan terjadi, maka kita mesti menyiapkan bagaimana mencarikan solusi itu.
Termasuk kaitannya dengan global climate change. Ibu selalu mengatakan itu terkait dengan bagaimana kondisi pangan kita hari ini. Karena kalau kita lihat tren impor, berasnya akan naik terus-menerus 3,2 juta.
Jadi artinya, ibu bicara begini. Jar, Coba kamu pikirin sekarang ya, bagaimana kita bisa bertahan seandainya. Kemudian dunia yang sedang tidak baik ini, terus kemudian membuat kebijakan yang berubah-ubah.
Kita mau impor, belum deliver. Kalau kemudian dia mengatakan tidak jadi, apa yang terjadi pada republik ini. Maka ya kami diskusi, kita sampaikan.
Ibu kan pernah perintahkan 10 bahan makanan pendamping beras. Maka orang bicara umbi-umbian, orang bicara porang, bicara sagu, bicara macam-macam potensi kita. Dan itu mesti kita pikirkan.
Dan ibu menyampaikan, ya agar ini menjadi kebijakan publik bagaimana. Ya bu, kita berikan pada pemerintah. Kan kita punya kepanjangan tangan kita yang ada di parlemen, di DPR.
Itu bisa disampaikan sebagai kontrol kita. Tapi di lain pihak, kita kan punya kawan-kawan yang menjadi kepala daerah. Saya kira di daerah masing-masing itu bisa dilakukan.
Sehingga kita bisa bekerja secara paralel untuk menjaga ketahanan tangan kita. Jadi ibu lebih bicara itu ya, dibanding dengan sekedar bicara kalah dan menang saja. Ya meskipun tentu dalam proses kan, bu Mega dua kali saya kira membuat tulisan yang mengejutkan publik.
Satu tulisan di Kompas pada saat itu, yang kedua membuat amitus curae. Dan itu disampaikan. Nah, ibu itu jarang sekali menulis seperti ini.
Maka pasti beliau punya perhatian yang sungguh-sungguh terkait dengan ini. Dan beliau tunjukkan melalui setidaknya dua tulisannya.
Pak Ganjar, beberapa waktu lalu Pak Ganjar sempat melontarkan wacana hak Angket terkait dengan Pilpres 2024. Namun kemudian wacana itu merdu Pak. Bagaimana komentar Pak Ganjar terkait dengan wacana Angket yang kemudian hilang terterang angin ini Pak?
Karena ruangnya berbeda. Saya dan Pak Mahfud ini sebagai prinsipal, ruang kita ada di Penyelenggara Pemilu.
Ketika kemudian terjadi hal-hal yang tidak sesuai, kami laporkan kepada Bawaslu untuk kontrol. Atau kami protes kepada KPU. Ketika semua itu kemudian tidak sesuai dengan yang kami harapkan, maka satu-satunya lembaga adalah MK.
Maka kami mencari keadilan kesana. Alhamdulillah, MK memproses dari awal, tidak menolak dari awal, tidak sekadar mahkamah kalkulator, tapi kemudian menyampaikan proses itu, bahkan mengundang para menteri dan sebagainya, dan itu saya apresiasi betul sama MK yang memproses itu. Bahwa hasilnya seperti itu, itulah yang terjadi dan publik bisa melihat.
Kalau mau ada eksaminasi dari hasil itu, biarlah nanti ruang-ruang akademis dan masyarakat akan bisa melihat, tapi suka tidak suka, mau tidak mau, itu mesti diterima. Nah, kalau kita melihat sisi lain, maka tugas saya sampaikan, maka perjalanan panjang ini kami dan Pak Mahfud berhenti di sini. Karena sudah tidak ada upaya lagi.
Nah, kalau kemudian ada cerita penggunaan hak konstitusional, saya kira ini relevan, karena Hakim MK kemarin yang membuat dissenting itu juga menyampaikan, MK tidak bisa menjadi keranjang sampah.
Maka ada lembaga yang lain yang namanya Penyelenggara Pemilu, ada lembaga yang lain yang namanya gakumdu, gabungan penegak hukum ini yang terpadu untuk penanganan kasus-kasus pemilu. Bahkan disampaikan juga, ada DPR yang punya hak konstitusional untuk melakukan kontrol.
Jadi saya kira ruangnya berbeda, maka ketika ide itu kita sampaikan, kalau sebuah sistem ini diakui semua berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa, selesai.
Tapi kalau kemudian merasa bahwa ini ada sesuatu yang mesti dikontrol, mesti di-check, setelah proses MK ini, memang DPR saya kira yang punya kewenangan. Nah, kalau sudah masuk kamar sana tentu, itu wilayah DPR yang nanti akan melanjutkan.
Bahwa ini adem, bahwa ini panas, anget-anget gitu ya, itu saya kira proses yang akan berjalan di sana. Saya sudah menduga, karena pasti kalau dalam situasi seperti ini, blocking politiknya akan kelihatan. Blocking politik yang setuju dan tidak setuju, dan itu akan butuh negosiasi politik.
Jadi biasa saja, nanti akan terjadi on-off, bisa jadi ini juga batal, tidak akan terjadi, bisa jadi ini berproses, terus kemudian masuk bamus, kemudian meninggal prematur di Paripurna, atau barangkali bisa jadi ini jalan terus, dan itu semua bergantung pada DPR. Maka tugas saya berikutnya adalah menghormati proses politik yang ada di DPR, dan saya kira masyarakat juga akan menyaksikan proses itu.
(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)