Filipina Bantah Berencana Beri Akses Lebih kepada AS Menuju Pangkalan Militernya

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (tengah) berdiri diapit Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. (kiri) dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam sesi foto sebelum pertemuan trilateral di East Room, Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Kamis, 11 April 2024. (Sumber: AP Photo/Mark Schiefelbein)

MANILA, KOMPAS.TV – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan negaranya tidak berencana untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Amerika Serikat (AS) ke pangkalan militer negaranya di tengah ketegangan dengan Beijing atas sengketa di Laut China Selatan.

“Filipina tidak punya rencana memberikan akses militer kepada AS ke lebih banyak pangkalan,” ujar Marcos dalam forum Asosiasi Koresponden Asing Filipina di Hotel Manila, Manila, Senin (15/4/2024).

Dia mengatakan hal itu hanya beberapa hari setelah pertemuan trilateral bersejarah pada 11 April di Washington, di mana pemimpin AS, Jepang, dan Filipina menentang agresi China di Laut China Selatan.

Presiden AS Joe Biden juga mengumumkan tengah berupaya mendapatkan persetujuan kongres untuk anggaran sebesar USD128 juta (sekitar Rp2 triliun) untuk mengembangkan proyek di pangkalan militer Filipina, tempat tentara AS saat ini memiliki akses.

Pada 2023, Marcos setuju untuk memperluas akses militer AS ke sejumlah pangkalan militer Filipina dari lima menjadi sembilan.

Hal itu bagian dari kesepakatan pertahanan tahun 2014 yang memungkinkan pasukan AS untuk membangun fasilitas, membawa peralatan, dan mengadakan latihan gabungan di pangkalan yang disepakati bersama di Filipina.

Kesepakatan Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (Enhanced Defence Cooperation Agreement/EDCA), begitu kesepakatan itu disebut, juga memungkinkan AS untuk merotasi pasukannya di Filipina agar tinggal lebih lama, tetapi tidak memberikan mereka kehadiran permanen di negara tersebut.

Pasukan AS memiliki akses ke situs-situs militer Filipina di pantai barat negara Asia Tenggara tersebut yang menghadap Laut China Selatan serta daerah utara dekat Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri namun dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Pejabat Filipina sebelumnya mengatakan perluasan EDCA tidak ditujukan untuk menargetkan China, tetapi Marcos mengatakan selama forum Asosiasi Koresponden Asing bahwa keputusannya pada 2023 adalah “reaksi terhadap apa yang terjadi di Laut China Selatan.”

Dalam foto yang disediakan Penjaga Pantai Filipina ini tampak sebuah kapal Penjaga Pantai China (atas) mencoba memblokir kapal pemerintah Filipina di wilayah perairan yang disengketakan di Laut China Selatan pada Kamis, 21 Maret 2024. (Sumber: Philippine Coast Guard via AP)

Namun, Marcos tetap bersikeras mengatakan pertemuan trilateral AS-Jepang-Filipina minggu lalu tidak ditujukan kepada negara tertentu.

“Ini tidak ditujukan kepada siapa pun atau melawan siapa pun. Ini hanya memperkuat atau memformalkan atau menginstitusikan, saya kira, hubungan AS, Jepang, dan Filipina,” katanya.

Ketegangan meningkat antara Manila dan Beijing dalam beberapa bulan terakhir, ketika penjaga pantai China menembaki kapal Filipina yang membawa pasokan untuk tentara yang ditempatkan di kapal perang era Perang Dunia II yang terdampar di Shoal Thomas Kedua di Laut China Selatan.

Karang itu berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, tetapi China mengeklaimnya sebagai miliknya.

Putusan tribunal arbitrase internasional pada 2016 menolak klaim luas Beijing atas sebagian besar Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh empat negara anggota ASEAN yaitu Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam – serta Taiwan.

Namun, Beijing menolak mengakui putusan tersebut dan meningkatkan kehadiran militer serta aktivitas pembangunan pulau buatan di perairan yang diperebutkan tersebut.

Tindakan China mendorong Marcos untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan dengan sekutu militer Filipina seperti AS dan Jepang.

Namun, dia juga terus memperkuat hubungan ekonomi dengan China, yang tetap menjadi mitra perdagangan terbesar negara itu.

Menurutnya, pertemuan trilateral dengan AS dan Jepang tidak memengaruhi investasi China di Filipina.

“Pertemuan trilateral ini terpisah dari investasi China yang diusulkan atau potensial di Filipina… Saya tidak melihat bahwa itu akan memengaruhi (proyek-proyek China di sini), dengan cara apa pun,” katanya.