Daftar Bantahan Kubu Anies soal Kesaksian 4 Menteri Jokowi: Kamuflase Fakta

Empat menteri menjadi Pemberi Keterangan Lain yang diperlukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024). Foto: Dok. Humas MK

Kubu Anies-Muhaimin (AMIN) selaku pemohon gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) membantah sejumlah kesaksian yang disampaikan empat menteri Presiden Jokowi. Bantahan itu termuat dalam kesimpulan yang disampaikan ke MK pada Selasa (16/4).

Bantahan tersebut fokus terhadap penjelasan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran negara melalui Bansos.

“Bantahan terhadap keterangan para menteri dalam persidangan Mahkamah Konstitusi 5 April 2024 terkait dengan penyalahgunaan anggaran negara melalui Bansos,” demikian keterangan dalam salinan kesimpulan yang disampaikan AMIN ke MK.

Adapun sidang mendengarkan kesaksian para menteri ini digelar pada 5 April 2024. Empat menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menko PMK Muhadjir Effendy; dan Mensos Tri Rismaharini.

Berikut poin-poin bantahannya:

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) saat mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sri Mulyani soal APBN 2024

Dalam persidangan, Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan: “Penyusunan dan Penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh Capres-Cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaftaran”.

Bantahan Kubu AMIN:

Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 pada 29 Mei 2023, jauh sebelum APBN disahkan pada September 2023.

Tanpa adanya usulan dari Kemensos, Jokowi memutuskan Perpanjangan Bantuan El Nino hingga Juni 2024 (bertepatan dengan Pilpres putaran 2) dalam rapat terbatas tanggal 6 November 20 23.

“Oleh sebab itu Intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu Paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata,” demikian kata Kubu AMIN.

Muhadjir soal Jokowi Sambangi Daerah Miskin

Menko PMK Muhadjir Effendy usai mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Muhadjir Effendi dalam keterangannya menerangkan: Kunjungan Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional.

Bantahan Kubu AMIN:

Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrem dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks Kerentanan Pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden.

Presiden mengkonsentrasikan kunjungan ke Jateng: Sebanyak 16 kali atau 50% dari total kunjungan selama masa Pemilu padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10% dari total PSN. Sementara Jawa Barat yang memiliki PSN terbanyak, yaitu sejumlah 32 PSN hanya dikunjungi 2 kali dan dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak berkunjung ke lokasi PSN.

“Dengan demikian keterangan Menko PMK Muhadjir Effendi yang tidak sesuai fakta itu membuktikan bahwa Kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan Paslon 02,” kata Kubu AMIN.

Sri Mulyani dan Airlangga soal Anggaran Perlinsos

Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) bersiap mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto menyatakan, “Kenaikan anggaran perlinsos disebabkan kenaikan belanja Subsidi Energi”.

Bantahan Kubu AMIN:

Setelah mengesampingkan komponen subsidi energi, realisasi Perlinsos di 2023 justru Rp 13 T lebih tinggi dari yang dianggarkan (Realisasi: Rp 156 T; Dianggarkan Rp 143 T).

Perlinsos ditujukan untuk warga miskin, maka anggarannya semestinya turun sejalan dengan tren penurunan jumlah warga miskin (2022: 9,57%; 2023: 9,36%).

“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran dan realisasi Perlinsos (non subsidi energi) terbukti mengalami kenaikan mendekati Pemilu di saat jumlah warga miskin justru menurun,” lanjut kubu AMIN.

Sri Mulyani soal Realisasi Bansos

Sri Mulyani juga menyatakan “kenaikan realisasi Bansos di Januari 2024 disebabkan rendahnya realisasi Bansos di 2023, karena adanya penataan data di awal tahun oleh Kemensos”.

Bantahan kubu AMIN:

Realisasi Bansos pada Januari 2024 naik drastis bukan hanya dibandingkan Januari 2023 tapi juga Januari 2022 di saat tidak ada penataan data oleh Kemensos.

Realisasi Bansos yang melonjak drastis:

– Jan 2022: 3,52 Triliun;

– Jan 2023: 3,88 Triliun (+ 0,36 Triliun);

– Jan 2024: 12,45 Triliun (+8,57 Triliun).

“Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa keterangan Menkeu yang membatasi perbandingan data hanya pada Januari 2023 dan Januari 2024 menunjukkan upaya untuk mengkamuflase fakta yang sebenarnya,” kata Kubu AMIN.

Muhadjir dan Sri Mulyani soal El Nino

Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini bersiap mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Muhadjir Effendi dan Sri Mulyani juga memberikan penjelasan bahwa “dampak El Nino disamakan dengan kedaruratan Pandemi COVID sehingga bantuan pemerintah disalurkan untuk 22 juta penerima manfaat dan diperpanjang hingga 6 bulan di 2024 dalam ratas bulan November 2023 yang dipimpin Presiden Jokowi”.

Bantahan kubu AMIN:

COVID dan El Nino tidak setara dampaknya: Pandemi COVID berdampak kemiskinan pada 70 juta orang, sementara El Nino berdampak kemiskinan pada 4,7 juta orang.

Kondisi pangan di tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022: Rata-rata indeks kerawanan pangan tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2022. El Nino sudah mereda saat Presiden Jokowi memutuskan perpanjangan bantuan: BMKG sudah memprediksi El Nino mereda di ujung tahun 2023 dan berakhir di awal tahun 2024

“Kesimpulannya tidak lain adalah antisipasi yang sangat berlebihan terhadap El Nino adalah justifikasi untuk menggelontorkan Bansos secara masif untuk pemenangan Paslon 02,” kata kubu AMIN.

Airlangga soal El Nino

Airlangga mengatakan, “El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam”.

Bantahan Kubu AMIN:

Penurunan produksi beras nasional di tahun 2023 insignifikan atau hanya 0,44 juta ton, dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah

Produksi beras di Vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat,bukan karena El Nino.

“Kesimpulan dari pernyataan Menko Perekonomian itu bila dihadapkan pada fakta bahwa harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar, menunjukkan penyalahgunaan stok beras bukan untuk stabilisasi harga (operasi pasar, dll) tapi untuk Bansos dan kepentingan politik,” kata Kubu AMIN.

Sri Mulyani soal Automatic Adjustment

Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, “pemblokiran anggaran melalui mekanisme Automatic Adjustment sudah sesuai peraturan perundang-undangan* dan bukan diperuntukkan pada Bansos (Pasal 28 ayat 1 Huruf e, UU No 19/2023 tentang APBN 2024).

Bantahan Kubu AMIN:

Pasal tersebut bukan untuk memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan Belanja Negara dalam kondisi apa pun. Pasal hanya berlaku ketika realisasi penerimaan negara di bawah target sehingga ada rencana pengeluaran yang tidak/belum tersedia anggarannya.

Pernyataan Sri Mulyani dengan sengaja mengabaikan frasa dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: ‘‘Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target”, … Seharusnya, automatic adjustment hanya berlaku dalam hal realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, atau di bawah target. Oleh karena itu, automatic adjustment seharusnya tidak dapat dilakukan pada awal tahun, karena realisasi penerimaan negara belum dapat diperkirakan apakah akan sesuai target.

Selain itu, automatic adjustment yang dilakukan pada awal tahun sebenarnya mencerminkan sebuah fakta dan kondisi, ada pengeluaran atau belanja negara yang tidak ada anggarannya di dalam APBN, tetapi harus segera dikeluarkan/dibelanjakan (pada awal tahun).

Pernyataan Sri Mulyani bertolak belakang dengan pengakuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Februari, seperti dimuat di berbagai media, yang menyatakan dalam kalimat langsung, yaitu antara lain “… Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk) tekniknya kan ada macam-macam cara , salah satunya automatic adjustment.

“Oleh sebab itu dapat disimpulkan Automatic Adjustment melanggar ketentuan perundangan dan dilakukan untuk membiayai Bansos untuk Pemenangan Paslon 02,” kata Kubu AMIN.

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah

Muhadjir soal Bansos CPP

Pernyataan Muhadjir Effendi bahwa “penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan penyaluran Bansos CPP (untuk El Nino) dengan klaim akurasi yang lebih tinggi dan sudah disepakati oleh Presiden di Ratas 6 November 2023”.

Bantahan Kubu AMIN:

DTKS Kemensos adalah basis data yang telah dikembangkan sejak 2008 dan menjadi rujukan seluruh sektor dan Pemda dalam penyaluran bantuan Pemerintah .

Peralihan basis data DTKS Kemensos ke P3KE Kemenko PMK yang menjadi arahan Presiden dalam Ratas 6 November 2023 berimplikasi juga pada peralihan kewenangan dalam menentukan ‘siapa dan berapa besar penerima bantuan’.

“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan basis data penyaluran bantuan pemerintah dari Mensos (PDIP dan Koalisi Paslon 03) di masa Pemilu adalah upaya untuk mengendalikan penyaluran Bansos untuk kepentingan pemenangan Paslon 02. PEMOHON dalam Permohonan hal. 88-89 mendalilkan “untuk kepentingan politisasi Bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Automatic Adjustment dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga”. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam persidangan tanggal 5 April 2024 menyatakan: “automatic adjustment sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L”,” kata Kubu AMIN.

Bambang Widjojanto mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Dalam kesimpulannya, beberapa keterangan menteri juga dinilai malah memperkuat dalil pemohon tentang pengaruh bansos terhadap elektoral. Seperti pernyataan:

Menko PMK Muhadjir Effendi

“Kalau ada yang bilang bahwa 100% netral dan imparsial, pasti bohong”.

“Manusia itu ditakdirkan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan”.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

“Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN”.

Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kemensos mengakui tidak pernah mengusulkan Bantuan El Nino.

Bantuan El Nino tidak lagi dianggarkan di Kemensos di tahun 2024 sehingga terdapat penurunan anggaran Perlinsos sebesar Rp 8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya (2024: Rp 86 Triliun; 2023: Rp 78 Triliun).

Mensos mengaku keberatan untuk menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk beras karena ada persoalan administrasi (temuan BPK). Sehingga penyaluran beras yang sebelumnya ada di Kemensos tidak lagi ditangani Kemensos sejak Risma menjadi Menteri. Namun, enggan menjawab bahwa kewenangan itu digeser ke Bapanas oleh Presiden.