Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mendukung ucapan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi yang menitikberatkan syarat kepada Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina jika ingin menormalisasi hubungan dengan Indonesia.

Namun, menurut Dave, ada syarat lain yang mesti ditambahkan yaitu Indonesia mendesak Israel tidak menghalangi kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya, bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi ekonomi yang saat ini mencakup 38 negara dengan perekonomian terkemuka di dunia.

“Jangan OECD dijadikan alat untuk menekan kebijakan luar negeri Indonesia,” kata Dave kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Menurut dia, OECD adalah wadah perekonomian yang memiliki asas manfaat kepada semua pihak.

Oleh karena itu, Dave mengatakan, Indonesia semestinya tidak dihalangi oleh siapa pun, termasuk Israel, jika memang ingin bergabung dalam organisasi tersebut.

“Seluruh anggota OECD akan menikmati akses kepada pasar dan sumber daya masing-masing anggota,” ujarnya

Terkait kemerdekaan Palestina, Dave menegaskan bahwa hal tersebut terus diperjuangkan Indonesia dan dicarikan jalan keluarnya.

Menurut dia, pernyataan Retno Marsudi yang meminta syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina juga menjadi salah satu jalan keluar dari konflik berkepanjangan tersebut.

“Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan, di mana ratusan warga Palestina tiap harinya tewas akibat pemboman brutal. Ini yang wajib kita bela dan carikan jalan keluarnya,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini.

Dave mengatakan, apa yang disampaikan sudah sesuai dengan semangat Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”.

“Sesuai dengan ideologi kita yang tertera dalam UUD 1945,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia tidak menutup pintu upaya normalisasi hubungan dengan Israel.

Hanya saja, Indonesia memberikan syarat kepada Israel, yakni mengakui kemerdekaan Palestina.

“Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan saya sampaikan kita tidak menutup diri,” ujar Retno dalam acara “Sapa Indonesia Malam” sebagaimana dilansir YouTube KompasTV, Sabtu (13/4/2024).

“Tetapi ada syaratnya, yaitu two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel,” katanya lagi.

Retno mengungkapkan, pelaksanaan two state solution atau solusi dua negara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Israel.

Jika hal tersebut direalisasikan, maka Indonesia siap melakukan normalisasi dengan Israel.

Adapun Israel dan Indonesia telah mengadakan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan antara kedua negara selama tiga bulan terakhir.

Namun, laporan yang tidak bersumber tersebut mengatakan bahwa sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan dengan Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi Indonesia untuk bergabung dengan OECD.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menepis isu bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel demi keanggotaan OECD.