Bahas RPJPD Kabupaten,Akademisi Usul 5 Poin Penting Pengembangan Jangka Panjang Ekonomi Malinau
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Sektor ekonomi menjadi bahasan penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Akademisi, Direktur Politeknik Malinau, Henri Tetiawadi memandang sejumlah rumusan RPJPD Malinau 2025-2045 mengacu pada poin berdasarkan prioritas nasional hingga provinsi dan kabupaten.
Mulai dari diversifikasi komoditas unggulan, sumber ekonomi alternatif, peluang perdagangan dan pertanian hingga kebijakan fiskal antardaerah menghadapi inflasi di masa mendatang.
Usulan tersebut sejalan dengan sejumlah program pemerintah Malinau yang sedianya berjalan. Seperti Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang disusun Tim ahli dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malinau.
Akademisi Malinau, Direktur Politeknik Malinau, Henri Tetiawadi saat memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan pembangunan Malinau jangka panjang daerah, Rabu (8/5/2024). (TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI) (TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD SUPRI)
“Pentingnya ada kekhususan komoditas pada bidang ekonomi. Melalui komoditas unggulan yang sedang dikerjakan melalui Raperda RPIK,” ungkapnya, Rabu (8/5/2024).
Raperda RPIK bermuatan kebijakan ekonomi terkait pengaturan wilayah, komoditas unggulan per distrik atau kecamatan hingga kebijakan hilirisasi bagi UMKM.
Begitupun terkait pergeseran bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Saat ini, program energi hijau menjadi prioritas nasional dan koorporasi. Sepwrti pengembangan energi hydro dan biomassa.
“Sebagaimana rancangan awal, dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, produksi batu bara diperkirakan turun menjadi 24,16 persen sehingga diperlukan alternatif. Sesuai rencana awal yakni sektor pertanian dan perdagangan,” katanya.
Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan baru berkontribusi sebesar 8,61 persen dan perdagangan di angka 5,54 persen maka dibutuhkan upaya ekstra mencapai target.
Terakhir, Henri Tetiawadi juga menyampaikan rekomendasi dari Kementerian dalam Negeri terkait penanganan inflasi daerah.
Berisi anjuran bagi daerah untuk membangun kerjasama regional atau antarkabupaten kota dalam aspek barter komoditas.
“Seperti di Malinau, produk kita beras, dan di Nunukan contohnya tanaman Palawija. Ada kerjasama antarkabupaten/kota bisa mengendalikan angka inflasi daerah sesuai Rekomendasi Tim pengendalian inflasi Nasional,” ungkapnya.
Kebijakan ekonomi terukur menjadi faktor penentu arah ekonomi Malinau skala 20 tahun mendatang. Jika pada saat ini Malinau mengandalkan APBD yang cukup besar, pola yang lain perlu dipikirkan agar pemerintah tak sepenuhnya bergantung pada dana bagi hasil.
(*)
Penulis : Mohammad Supri