Asia Tenggara Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sampah Impor Ilegal

Aktivis dari lembaga Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menunjukkan contoh sampah impor dalam aksi damai menuntut penghentian masuknya sampah impor di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/5/2021). Mereka menuntut pemerintah untuk tegas menindak perusahaan yang melakukan pencemaran dengan membuang limbah dari olahan sampah impor ke sejumlah sungai besar di Jawa, seperti Brantas, Bengawan Solo, Citarum, dan Ciujung karena merusak ekosistem setempat dan menganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

BERDASARKAN data milik Statista, total sampah plastik yang diproduksi secara global pada tahun 2022 mencapai 400,3 juta metrik ton. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan produksi tahun 2012 yang mencapai 288 juta metrik ton.

Bagi negara-negara di Asia Tenggara, masalah sampah jadi isu yang lebih rumit. Tidak hanya mengurus sampah domestik,  negara-negara di Asia Tenggara juga harus mengurus sampah yang datang dari luar wilayah.

Sampah dari luar negeri atau dikenal dengan sebutan sampar impor sebenarnya tidak selalu ilegal. Faktanya, satu dari delapan sampah yang diproduksi secara global akan diteruskan untuk perdagangan sampah. Banyak negara maju di dunia sengaja mengekspor sampahnya ke negara berkembang untuk diolah kembali. Setibanya di negara tujuan, sampah-sampah ini akan melalui proses pemilahan. Sampah yang dapat digunakan kembali akan digunakan untuk memproduksi barang baru.

Perdagangan sampah juga terbukti dapat membawa keuntungan bagi kesehatan lingkungan global, sekaligus dapat berkontribusi terhadap perekonomian.

China sempat menjadi bagian dari perdagangan sampah itu, bahkan menjadi negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Namun, impor sampah rupanya memperburuk polusi di China. Sampah domestik China saat itu juga sedang meningkat.

Pada Januari 2018, Beijing mulai melarang impor banyak barang bekas dan menolak menerima limbah apapun yang terkontaminasi lebih dari 0,5 persen. Akibat pembatasan drastis itu, negara-negara yang awalnya banyak bergantung kepada China untuk pengelolaan sampah akhirnya mulai mengalami krisis.

Sebagai solusi, negara-negara tersebut kemudian beralih untuk mengekspor sampah ke negara-negara di Asia Tenggara, terutama Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia.

Sampah Menimbun di Asia Tenggara

Antara tahun 2016 dan 2018, impor sampah plastik di Asia Tenggara meningkat menjadi 171 persen. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, antara tahun 2017 sampai 2021, negara-negara ASEAN telah mengimpor lebih dari 100 juta ton sampah logam, kertas, dan plastik yang setara dengan 50 miliar dollar AS.

Namun, kebanyakan sampah yang diterima ini terkontaminasi dan tidak dapat diolah sehingga terpaksa dibuang ke saluran air atau dibakar. Hal inilah kemudian berdampak pada kesehatan lingkungan di Asia Tenggara.

Kondisi sampah di Asia Tenggara diperburuk dengan maraknya perdagangan sampah ilegal. Banyak pengekspor sampah ke Asia Tenggara dengan sengaja memberikan label yang salah pada sampah. Selain itu, beberapa perusahaan daur ulang diketahui menyelundupkan sampah-sampah ke wilayah tersebut.

Sampah Ilegal Banyak dari Eropa

Salah satu kontributor terbesar sampah ilegal di Asia Tenggara adalah negara-negara Uni Eropa. Komisi Eropa memperkirakan bahwa 15-30 persen dari total sampah yang dikirimkan baik ke dalam Uni Eropa atau antara Uni Eropa ke negara ketiga merupakan sampah ilegal. Komisi Eropa melaporkan telah menerima pendapatan tahunan sebesar 9,5 miliar euro dari pasar sampah ilegal tersebut.

Perdagangan sampah ilegal dari Eropa ke Asia Tenggara kini menjadi sebuah usaha kriminal yang terbukti sangat menguntungkan dan memiliki resiko rendah. Terlebih lagi, negara-negara di Asia Tenggara juga tidak memiliki penegakan hukum yang kuat terhadap isu terkait.

Serena Favarin, kriminolog di Università Cattolica del Sacro Cuore Italia, mengatakan bahwa beberapa negara di Asia Tenggara bahkan tidak mengatur hal itu dalam hukum pidana, hanya sebatas peraturan perdata dan administratif. Akibatnya, para pelaku yang terbukti bersalah hanya akan dikenakan sanksi rendah, bahkan ketika pelaku tertangkap berkali-kali.

Indonesia Jadi Pusat Perdagangan Sampah Ilegal

Setelah China memberlakukan pembatasan besar-besaran tahun 2018, Indonesia mengalami peningkatan drastis impor sampah. Menurut Biro Statistik Indonesia, kebanyakan sampah yang diterima Indonesia adalah kertas dan plastik yang berasal dari negara-negara di Eropa. Sampah-sampah yang diterima tidak semuanya dalam kondisi layak.

Ketika ada sampah plastik yang bermasalah, sampah tersebut pada akhirnya akan dibuang atau disumbangkan kepada masyarakat lokal yang kemudian melakukan pemilahan dan pembakaran plastik secara ilegal. Pembakaran sampah sembarangan kemudian dapat menghasilkan dioksin dan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar yang dapat meracuni rantai makanan manusia.

Banyak penduduk desa di Indonesia mengeluhkan penyakit pernapasan dan gangguan perut akibat asap pembakaran dan makanan terkontaminasi yang mereka konsumsi. Dalam kasus yang buruk, beberapa menderita penyakit kanker dan harus meninggalkan rumah mereka.

“Di Indonesia, tidak ada ekosistem yang mendukung konsumsi, produksi, dan daur ulang berkelanjutan,” kata Yuyun Ismawati, penasihat senior di lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan, Nexus3 Foundation, kepada DW.

Respon Negara-Negara Asia Tenggara

Negara-negara di Asia Tenggara telah merespon peningkatan drastis impor sampah ini dengan upaya pengembalian sampah ke negara asalnya, mengumumkan pelarangan impor beberapa jenis sampah, dan memperketat peraturan serta meningkatkan penegakan hukum.

Salah satu contoh upaya Asia Tenggara dalam menghadapi krisis ini seperti yang terjadi pada tahun 2019, ketika pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa Malaysia bukanlah tempat pembuangan sampah dan mengancam akan mengembalikan semua sampah yang ada ke negara asalnya.

Bukan sekedar mengancam, pengembalian sampah ini faktanya benar-benar terjadi. Di tahun yang sama, Malaysia telah mengembalikan lebih dari 4.120 ton sampah plastik ke 13 negara asalnya. Tidak hanya itu, pemerintah Malaysia juga telah menutup hampir 200 pusat daur ulang plastik ilegal di negara itu sejak tahun 2019 sampai dengan 2020.

Di Filipina, presiden mereka kala itu, Rodrigo Duterte, bahkan sampai mengancam akan melancarkan perang sampah di perairan Kanada setelah menemukan kira-kira 2.700 ton sampah Kanada dengan label yang salah.