Anggota Komisi VIII DPR RI Tolak Usulan Biaya Haji Pemerintah Rp105 Juta,Seharusnya Bisa Ditekan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, menolak usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diajukan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui Kementerian Agama (Kemenag) RI mengajukan usulan kenaikan BPIH pada tahun depan menjadi Rp 105 juta perjemaah.

Padahal, menurut Maman, BPIH seharusnya bisa ditekan hingga Rp 92,7 juta perjemaah, bukan malah dinaikkan sesuai usulan pemerintah pusat.

Menurut Maman, penekanan BPIH tersebut dikarenakan terdapat sejumlah komponen yang biayanya justru dapat dikurangi.

“Misalnya, biaya penerbangan dan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi,” kata Maman Imanulhaq saat ditemui usai Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Hotel Fitra, Jalan Siti Armilah, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Sabtu (25/11/2023).

Maman mengatakan, asumsi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang dipatok Kemenag dalam usulan BPIH 2024 juga dinilai terlampau tinggi.

Padahal, Fraksi PKB DPR RI telah menghitung asumsi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah diperkirakan pada tahun depan berada di angka Rp 15550 perdolar AS.

Sementara dalam usulan Kemenag RI disebutkan asumsi kurs rupiah terhadap dollar AS mencapai Rp 15625, sehingga Fraksi PKB DPR RI pun menolaknya.

Selain itu, biaya akomodasi yang dihitung Kemenag RI juga masih disamaratakan, padahal harga hotel di Tanah Suci itu berbeda-beda tergantung kondisinya.

“Sebenarnya, komponen biaya akomodasi bisa ditekan banyak, misalnya adalah biaya catering untuk makan para jemaah haji,” ujar Maman Imanulhaq.

Ia menyampaikan, biaya makan jemaah haji masih bisa ditekan, tetapi catatannya tidak boleh mengurangi kualitas makanan yang diterima jemaah haji asal Indonesia.

Selain itu, sejumlah komponen lainnya seperti pencegahan covid-19 hingga komponen kecil-kecil lain yang pada dasarnya bisa didegradasi.

Pihaknya memastikan, Fraksi PKB DPR RI bakal terus menyisir komponen biaya haji hingga ketemu angka yang rasional untuk ditetapkan sebagai BPIH 2024.

Dari sejumlah perhitungan tersebut, nantinya biaya BPIH yang dibebankan kepada calon jemaah haji sebesar 60 persen atau Rp 55,6 juta.

Sementara besaran biaya yang dibebankan kepada BPKH hanya 40 persennya atau kira-kira mencapai Rp 37,1 juta.

“Ini komitmen PKB agar masyarakat Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji tidak terbebani biaya yang cukup tinggi,” kata Maman Imanulhaq. (*)