Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu usai menghadiri haul ke-45 Kyai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu dukungan dari fraksi lain untuk menggulirkan hak angket penyelidikan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS menginginkan hak angket bergulir namun realitanya dukungan untuk mengajukan hak tersebut masih kurang.

“Nyatanya kan terbatas juga pada sebuah realitas, untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua fraksi dengan 25 penandatangan,” tutur Syaikhu saat ditemui di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

“Itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket,” sambung dia.

Syaikhu juga menegaskan, harapan bergulirnya penyelidikan hak angket untuk meluruskan proses demokrasi di masa depan.

Hak angket dilakukan agar tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi seperti yang dirasakan pada Pemilu 2024.

“Jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu,” tandasnya.

Sebelumnya, Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS ke-X di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (23/3/2024), menghasilkan beberapa keputusan terkait Pemilu 2024.

Salah satunya, mengamanatkan Fraksi PKS DPR untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional DPR.

“Sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional, PKS melalui fraksi di DPR RI terus berupaya mendorong digulirkannya hak angket atas berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan,” kata Syaikhu.

Selain itu, MMS juga memutuskan untuk mengawal proses gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sampai tuntas.