Alasan Teguh Prakosa Belum Ambil Formulir Pendaftaran Cawalkot di PDI-P Solo

Bakal Calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2024.

SOLO, KOMPAS.com – Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengaku belum mengambil formulir pendaftaran calon wali kota Solo dari PDI-P pada Pilkada Serentak 2024.

Rencananya, dalam dua hari ke depan dirinya baru akan mengambil formulir sekaligus mendaftar sebagai calon wali kota.

“Untuk daftar (calon wali kota) saya kan belum. Mungkin dua hari ke depan (daftar),” kata Teguh di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/4/2024).

Teguh menyampaikan, alasan dirinya belum mengambil formulir pendaftaran karena waktunya masih panjang.

“Waktunya kan panjang. Ini kegiatan lebaran kita tidak ke mana-mana. Artinya kita hanya keliling Kota Solo saja untuk menjaga Solo tetap kondusif sampai benar-benar para pemudik kembali ke tempatnya masing-masing,” ungkap dia.

Mengenai namanya yang muncul di survei Pilkada Solo, kata Teguh, PDI-P tetap melihat figur dari internal.

Figur di internal tersebut disaring untuk kemudian didukung maju dalam Pilkada Serentak 2024.

“Baru yang eksternal juga tersaring mana yang wali kota mana yang wakil wali kota. Nanti kalau ambil formulir saya kontak (kabari),” terang Teguh.

Bentuk komitmen Teguh

Meski Pemilu 2024 mendapat 20 kursi DPRD, terangnya PDI-P Solo berpotensi bisa mengusung calon sendiri di Pilkada serentak.

Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu keputusan DPP.

“Nanti kita lihat keputusan DPP seperti apa. Kita sebagai petugas partai yang hidup dan lahir dari partai, maka taat kepada keputusan partai. Saya kira itu menjadi pedoman kami dalam Pilkada ini untuk keberlanjutan pembangunan di Kota Solo ini. Apa pun keputusan DPP atau keputusan hasil MK menjadi pijakan partai,” jelas Teguh.

Mengenai namanya yang disebutkan masih dikenal kuat di kalangan akar rumput, Teguh menilai karena bagian komitmen.

Menurut dia, komitmen tidak hanya ditunjukkan ke parpol. Tetapi juga kepada masyarakat.

Sebagai kepala daerah dirinya harus bisa membagi waktu kepada partai maupun kepada masyarakat.

“Karena komitmen saja. Saya kira orang komitmen tidak hanya pada partai, tapi pada masyarakat sebagai wakil kepala daerah. Jadi memang harus membagi mana posisinya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, mana posisinya sebagai partai,” kata Teguh.