Jokowi: Jangan sampai Pemerintah Pusat Bangun Pelabuhan, Jalan Provinsinya Tidak Dikoneksikan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) saat penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Pemerintah menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024 yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat sinergi, terutama terkait masalah pembangunan infrastruktur.

Hal itu diungkapkannya dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dia tidak ingin pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah pusat tidak dukung oleh pemerintah daerah.

“Khusus untuk pemerintah daerah perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Jangan sampai nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah tidak dilakukan, untuk apa?” kata Jokowi dalam acara tersebut, Rabu.

Kepala Negara meminta agar pemerintah daerah meneruskan pembangunan infrastruktur pendukung di daerah masing-masing sesuai kewenangannya.

Sebab, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat tidak ada gunanya bila tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung di daerah.

“Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu, untuk apa,” ujar Jokowi.

“Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan. Sekali lagi, sinergi dan harmonisasi biar inline semuanya,” tutur Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta pemda memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik.

Hal itu meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sekaligus mengembangkan alternatif inovasi-inovasi pembiayaan.

“Agar segera juga tetap menjaga iklim investasi karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya satu, investasi. Karena yang lain berat, sehingga kuncinya investasi, sehingga iklim investasi di seluruh daerah, di seluruh Tanah Air, harus kita jaga betul,” kata dia.