Pusat Data Nasional Down, Ini Daftar 56 Layanan Publik yang Terhubung
Pusat Data Nasional Down, Ini Daftar 56 Layanan Publik yang Terhubung
Pusat Data Nasional down atau mengalami gangguan, sehingga berdampak terhadap layanan keimigrasian. Berikut daftar layanan publik yang menggunakan infrastruktur ini.
Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan, Pusat Data Nasional down bisa berdampak terhadap sejumlah layanan publik. “Saat ini kami melakukan pemulihan layanan secara bertahap," ujar dia, dikutip dari Antara, Kamis (20/6).
Budi tidak memerinci layanan publik apa saja yang akan terkena dampak Pusat Data Nasional down.
Katadata.co.id juga mengonfirmasi kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengenai kabar terbaru Pusat Data Nasional down dan layanan publik apa saja yang mungkin terkena dampak. Namun belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.
Layanan Pusat Data Nasional yang digunakan oleh pemerintah saat ini bersifat sementara. Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat selesai pada Agustus.
Dengan adanya Pusat Data Nasional sementara diharapkan proses migrasi data center dari instansi pemerintah sudah bisa berjalan secara bertahap. Layanan PDN sementara meliputi:
- Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
- Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
- Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
- Penyediaan teknologi yang mendukung big data dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) bagi IPPD
Merujuk pada laman Kominfo, ada 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021. Selain itu, ada 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota.
Rincian daftar kementerian dan lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional selama 2020 - 2021 di antaranya:
- ANRI
- BKN
- BNPB
- BSSN
- Dewan Kerajinan Nasional
- DKPP
- Kementerian Agama
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pendidikan dan Budaya
- BSN
- Kantor Staf Presiden
- Badan Pengawas Pemilu
- BAPPENAS
- Badan Informasi Geospasial
- Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional atau DKKDN
- Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- BMKG
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI
- BPJS
- BPOM
- Badan Pusat Statistik atau BPS
- BRIN
- Kemenko PMK
- Kementerian ESDM
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Komunikasi dan UKM
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Pertanian
- Kementerian PUPR
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Komisi Yudisial
- Komnas HAM
- LAPAN
- Lembaga Administrasi Negara
- Mahkamah Konstitusi
- Ombudsman
- Perpustakaan Nasional
- PPATK
- Setjen DPR
- Setjen MPR
- BAPETEN
- Kementerian Perhubungan
- LKPP
Salah satu layanan publik yang mengumumkan adanya gangguan akibat Pusat Data Nasional down yakni kantor imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mengatakan, instansi berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin akibat gangguan sistem Pusat Data Nasional.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup Pusat Data Nasional di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” kata Silmy dalam keterangan tertulis.
Dia mengatakan layanan keimigrasian di kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala akibat Pusat Data Nasional down.
Silmy memastikan bahwa masyarakat yang berada di bandara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Ia menyarankan penumpang pesawat untuk datang lebih awal ke bandara guna mengantisipasi pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor, tetap dilayani seperti biasa.
Akan tetapi, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.
“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” ujar Silmy.