PPP Tak Lolos Ambang Batas Pemilu 2024, Eks Waketum Bereaksi Keras

PPP Tak Lolos Ambang Batas Pemilu 2024, Eks Waketum Bereaksi Keras

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Zainut Tauhid Sa'adi mengaku prihatin dengan tidak lolos lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu 2024. Sebagai orang yang pernah dibesarkan di partai berlambang Kabah tersebut, Zainut sangat nelangsa melihat nasib PPP saat ini.

Menurut dia, hal ini merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini setia dan istikamah (konsisten) memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi politiknya.

"Keterpurukan suara PPP adalah sebuah harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elit partainya yang tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan publik," tegas Zainut dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Minggu (16/6).

Hal itu, lanjutnya, tercermin dari ketidak mampuannya mengelola konflik internal partai dengan baik. Ironinya sebagian dari elitnya memiliki kegemaran mempertontonkan konflik secara terbuka di depan publik. 

"Wajar jika publik memberikan hukuman dengan tidak memilih PPP di Pemilu 2024, karena muak melihat partai yang mengusung jargon agama tetapi hobinya sering berkonflik," ujarnya.

Sebagai senior PPP, Zainut mengimbau kepada pimpinan, elit dan kader PPP di semua tingkatan untuk :

1. Tidak saling menyalahkan dan mencari biang kerok dari keterpurukan PPP, apalagi melakukan tindakan destruktif yang justru dapat merusak citra PPP.

2. Segera melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat tali silaturahmi, membangun persaudaraan untuk membangkitkan moral kader dan simpatisan PPP di tingkat grassroot

3. Melakukan refleksi secara mendalam atas musibah ini agar dapat mencari solusi yang tepat untuk membangun kembali PPP di masa yang akan datang.

4. Elit politiknya jangan memberikan pernyataan kontroversial, yang dapat mengundang polemik yang tidak produktif.

5. Kepada pimpinan dan elit PPP agar segera meminta maaf secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tidak lolosnya PPP pada ambang batas Pemilu tahun 2024.

"Akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legawa," ucap senior PPP ini. (esy/jpnn)