Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
foto
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 pada rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. Salah satu topik yang menjadi perhatian publik setelah penetapan tersebut adalah tentang rencana susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berikut respons Partai Demokrat sebagai pengusung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dan organisasi keagamaan Islam, Muhammadiyah, perihal kabinet mendatang.
1. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono: Telah Membuat Komitmen dengan Prabowo
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengatakan partainya sudah membuat komitmen dengan presiden terpilih Prabowo Subianto soal posisi dalam pemerintahan mendatang. AHY mengaku menyerahkan keputusan posisi dalam kabinet sepenuhnya kepada Prabowo.
“Terkait dengan posisi di kabinet dan berbagai posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Bapak Prabowo Subianto, mari kita percayakan sepenuhnya kepada beliau,” ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.
Dia kemudian meminta berbagai pihak untuk tidak membebani Prabowo mengenai posisi dalam kabinet. “Jangan bebani Pak Prabowo dengan tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Kita harus disiplin,” tuturnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini juga berpesan untuk mempercayakan sepenuhnya kepada dia selaku Ketua Umum Partai Demokrat dalam memilih kader-kader terbaik Demokrat untuk membantu Prabowo-Gibran.
“Percayakan juga sepenuhnya kepada saya untuk pada saatnya memilih kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu Bapak Prabowo Subianto,” kata dia.
Namun AHY tidak menyebutkan nama-nama kader yang akan mengisi posisi kabinet Prabowo-Gibran. “Yang jelas kita ingin Partai Demokrat semakin mengambil peran, baik di eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga setelah ini mari kita semua move on and move forward.”
2. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Itu Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengaku belum ada pembahasan soal formasi atau susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Haedar mengaku dia juga belum memikirkan perihal akan menaruh tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran.
“Belum (persiapkan kader), Prabowo sendiri baru mau memegang posisi Presiden pada 20 Oktober. Jadi masih perlu waktu kita untuk terus mempersiapkan masa depan Indonesia,” ucapnya di Tangerang, Rabu, 24 April 2024 seperti dikutip Antara.
Dia mengungkapkan belum bertemu langsung dengan Prabowo. Apa lagi, lanjutnya, mengenai adanya pembahasan jajaran kabinet pemerintahan.
“Kalau urusan-urusan yang bersifat kabinet tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih,” ujarnya.
Dia menjelaskan kadernya atau tokoh-tokoh dari Muhammadiyah sejak dulu sudah membangun bangsa, sehingga tokoh atau kader yang ada di Muhammadiyah sudah tersebar di berbagai posisi dan tempat, serta berkhidmat untuk kehidupan bangsa di berbagai struktur termasuk di lingkungan masyarakat.
“Jadi dipastikan kami selalu memiliki kader-kader terbaik untuk membangun bangsa dan negara. Jadi kita jangan berpikir terlalu aspek teknis mengenai kabinet, karena itu bukan ranah dan wilayah Muhammadiyah, tapi itu sepenuhnya ranah di presiden terpilih,” tuturnya.
DEFARA DHANYA PARAMITHA | ANTARA
Pilihan editor: Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran