Sinyal PDIP dan PKS Ditinggal,Tak Ada Pembicaraan Langsung dengan Prabowo,Beda dengan Nasdem-PKB

TRIBUNKALTIM.CO – Sinyal PDIP dan PKS bakal ditinggalkan di luar Koalisi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming makin menguat.

Hingga kini, elite PDIP dan PKS belum ada bertemu langsung dengan Prabowo Subianto.

Beda dengan PKB dan Nasdem yang sudah menyatakan bergabung usai bertemu Prabowo Subianto.

Terbaru, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, berbicara mengenai keinginan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul seluruh partai politik ke dalam pemerintahan.

Menurutnya, setelah Pilpres 2024 selesai, Prabowo menginginkan seluruh pihak bersama-sama membangun Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wihadi dalam program SATU MEJA, Rabu (1/5/2024).

“Ya, itu adalah salah satu keinginan Pak Prabowo bahwa semuanya setelah kontestasi presiden ini selesai, kita saatnya membangun, artinya bersama-sama membangun,” tuturnya, dilansir YouTube Kompas TV.

Setelah sidang sengketa Pilpres 2024 berakhir, tak berselang lama NasDem dan PKB menyatakan dukungannya kepada Prabowo.

Kini tersisa dua partai lolos ambang batas parlemen Pemilu 2024 yang belum menentukan langkahnya ke depan.

Ketika ditanya kapan pihaknya akan bertemu dua partai itu, PDIP dan PKS, Wihadi menyebut komunikasi terus dijalankan.

Meski begitu, PDIP dan PKS belum berkomunikasi secara langsung dengan Prabowo.

Pasalnya, PDIP masih menunggu Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) sedangkan PKS menunggu Dewan Syuro.

“Pertemuan-pertemuan itu tetap komunikasi tetap dijalankan di level-level pimpinan partai dalam komunikasi untuk bagaimana memberikan satu pengertian terhadap satu visi dan misi,” sambungnya.

“Tapi kita melihat bahwa masing-masing mempunyai batasan-batasan. Misalnya, yang belum berkomunikasi dengan Pak Prabowo langsung itu adalah PDI Perjuangan menunggu daripada Rakernas, dari PKS juga masih menunggu dari Dewan Syuro.”

“Tetapi komunikasi tetap terjalin dengan pimpinan-pimpinan,” jelas Wihadi.

PDIP

Sebelumnya, DPP PDIP menggelar Rapat Koordinasi Nasional untuk persiapan menghadapi Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Rapat tersebut juga membahas persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Munas) yang ke-IV PDIP.

Rapat koordinasi PDIP ini digelar seusai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres dari PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan, termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional ke-IV partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Rakernas ini, lanjut Hasto, sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi.

Termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.

Bukan hanya itu, dalam Rakernas juga dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.

“Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik,” ucap Hasto.

Majelis Syuro

Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan arah politik partainya untuk masa pemerintahan 2024-2029 akan diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro.

Sebagaimana diketahui, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlangsung, PKS mengambil sikap menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Syaikhu pun mengakui banyak pihak yang bertanya soal arah politik PKS pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Banyak pihak yang bertanya, setelah 10 tahun menjadi oposisi, ke mana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang?”

“Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro,” kata Syaikhu di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

PSI Harap PKS dan PDIP Diluar

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berharap PDIP dan PKS tetap berada di luar pemerintahan.

Ketua DPP PSI, Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Sehingga ia berharap tidak semua partai bisa dengan mudah bergabung koalisi pemerintahan yang akan datang.

“Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan.”

“Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan,” ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

“Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen,” ungkap Furqan.

Menurutnya, PDIP sudah memiliki pengalaman bagus 10 tahun menjadi partai penyeimbang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Maka kalau itu bisa diperankan kembali oleh PDIP, saya kira akan bagus,” ungkap Furqan.

Seperti diketahui Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.

Serta empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Analisis Pengamat

Presiden Terpilih Prabowo Subianto merangkul partai politik yang menjadi lawannya di Pilpres 2024.

Sebut saja PKB dan Nasdem yang sebelumnya, mengusung Anies Baswedan.

Meski demikian, Bos Gerindra ini belum memberi sinyal akan menggandeng PKS ke dalam pemerintahannya nanti.

Padahal, PKS sudah memberi kode siap jika diajak bergabung ke dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi, Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bakal sulit menerima Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk masuk ke dalam pemerintahannya.

“Prabowo tampaknya akan sulit menerima PKS,” ujar Jamiluddin, Senin (29/4/2024).

Jamiluddin menyampaikan, ada dua penyebab Prabowo diprediksi sulit menerima partai pengusung Anies Baswedan tersebut.

Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Jokowi.

Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.

“Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati,” ucap dia.

Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan, Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.

Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.

“Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024,” kata Jamiluddin.

Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo.

Sementara itu, PKB dan Nasdem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.

Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM.

Dua partai ini, bagi Prabowo, memang tidak ada persoalan, baik dilihat dari sisi politis maupun sosiologis.

“Selain itu, PKB dan Nasdem memang cenderung pragmatis.

Dua partai ini akan terus berupaya merapat karena menguntungkan secara ekonomis dan politis,” ucap Jamiluddin.

“Hal itu tampaknya ditangkap Prabowo, sehingga dua partai ini akan diterima dengan terbuka.

Sebab, kehadiran dua partai ini akan menguntungkan sehingga nantinya partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas,” kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Elite Gerindra Sebut PDIP dan PKS Belum Komunikasi Langsung dengan Prabowo

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.