Rupiah Anjlok ke Rp 16.813 per Dolar AS, BI Sebut Imbas Konflik Iran-Israel
Seorang Teller menghitung uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat di Bank Mandiri, Jakarta, Senin (7/1/2018). Rupiah ditutup menguat 1,26 persen menjadi Rp14.085 per satu Dolar AS. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Bank Indonesia (BI) buka suara soal anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data Bloomberg pukul 11.42 mata uang garuda anjlok 335,50 poin atau 2,12 persen ke level Rp 16.183 per dolar AS.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Edi Susianto bilang anjloknya rupiah dipengaruhi oleh memanasnya konflik antara Iran dan Israel. Di sisi lain, Ia menyebut selama periode libur Lebaran terdapat perkembangan di global salah satunya rilis data fundamental US makin menunjukkan bahwa ekonomi US masih cukup kuat seperti data inflasi dan retail sales yang berada di atas ekspektasi pasar.
“(Rupiah melemah karena) memanasnya konflik di timur tengah khususnya konflik Iran-Israel,” kata Edi kepada kumparan, Selasa (16/4).
Edi menjelaskan, kedua sentimen global tersebut menyebabkan menguatnya potensi risk off atau perubahan dalam aktivitas investasi dalam merespons pola ekonomi global. Sehingga mata uang negara berkembang khususnya Asia mengalami pelemahan terhadap USD.
“DXY selama periode libur lebaran menguat sangat signifikan yaitu dari 104 menjadi di atas 106 (bahkan per pagi ini sudah mencapai angka 106,3). Selama libur Lebaran, Pasar NDF IDR di offshore juga sudah tembus di atas Rp 16.000, atau sudah di sekitar Rp 16.100, sehingga rupiah dibuka di sekitar angka tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi menjelaskan BI akan melakukan tiga langkah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, menjaga keseimbangan supply dan demand valas di market melalui triple intervention khususnya di spot dan DNDF.
Kedua, meningkatkan daya tarik aset rupiah untuk mendorong capital inflow. Misalnya melalui daya tarik SRBI dan hedging cost.
“Terakhir, kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait, seperti dengan pemerintah, Pertamina dan lainnya,” pungkasnya.