Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai akan Mirip Periode Kedua Jokowi: Kuat di Parlemen, Minim Oposisi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin tanggapi wacana pemasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil di Pilpres 2024 dalam Kompas Petang, KOMPAS TV, Minggu (30/10/2022). (Sumber: Tangkapan layar KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai akan sama seperti era periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pemerintahan.

Di periode kedua, pemerintahan Jokowi mendapat dukungan dari hampir seluruh partai politik yang duduk di parlemen.

Hanya Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Bahkan di akhir periode pemerintahan Partai Demokrat ikut bergabung.

Analis Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, banyaknya partai politik yang masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah bisa membuat pemerintah Prabowo-Gibran berjalan stabil.

Di sisi lain, koalisi gemuk pemerintahan ini akan berdampak kurangnya kontrol legislatif terhadap pemerintah.

Sebagai contoh di pemerintahan kedua Jokowi, hampir semua kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari parlemen.

Termasuk kebijakan yang dinilai tidak pro aspirasi masyarakat, semisal revisi UU KPK, pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Minerba.

Pada saat itu partai oposisi yang menentang kalah kuat dengan partai koalisi pendukung pemerintah.

“Ini karena kekuatan Jokowi-Ma’ruf mayoritas di parlemen. Formula seperti itu kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ujang di program Rumah Pemilu KOMPAS TV, Senin (29/4/2024).

Ujang menambahkan, jika nantinya pemerintahan Prabowo-Gibran membuat kebijakan yang tidak berpihak rakyat, akan sulit bagi partai oposisi untuk menentang kebijakan tersebut di parlemen.

Sejauh ini baru PDI Perjuangan saja yang sudah meyakinkan diri akan berada di luar barisan pendukung pemerintah Prabowo-Gibran.

Partai di luar Koalisi Indonesia Maju, seperti PKB, Partai NasDem, PKS dan PPP sudah membuka jalur komunikasi untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya mudah-mudahan walaupun formulasinya sama, kekuatan parlemenya sama-sama kuat, tetapi Prabowo-Gibran bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat,” ujar Ujang.

“Tapi demokrasi yang sehat ada kekuataan oposisi yang bisa mengawal, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintah agar tidak salah jalan. Ini penting karena tanpa oposisi, demokrasi akan mudah dibelokkan, oleh karena itu kita butuh penyeimbang,” pungkas Ujang.