Paripurna DPR RI sepakati pendahuluan RAPBN dan RKP tahun 2023

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (30/06/2022). (ANTARA/Agatha Olivia)

Laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam peresmian RAPBN tahun anggaran 2023Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

“Laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam peresmian RAPBN tahun anggaran 2023,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Adapun hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan RKP tahun 2023 dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said.

Ia menyebutkan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan RKP tahun 2023 menyepakati aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Dengan demikian target pembangunan disepakati tetap sama dengan RKP 2023, yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 persen sampai 6 persen, tingkat kemiskinan ditekan ke level 7,5 persen sampai 8,5 persen, serta indeks rasio gini sebesar 0,375 – 0,378.

Target indeks pembangunan manusia juga tetap akan sama dengan RKP 2023 yaitu dalam rentang 73,31 – 73,49, begitu pula dengan NTP sebesar 105 – 107 dan NTN di level 107 – 108.

Baca juga: Banggar DPR RI dan pemerintah sepakati postur makro fiskal 2023

Muhidin melanjutkan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2023 juga kurang lebih disepakati tetap sama seperti pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, namun terdapat sedikit perubahan pada target harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi.

Dengan begitu, target indikator ekonomi makro yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen sampai 5,9 persen, inflasi yang akan dijaga pada level 2 persen sampai 4 persen, dan nilai tukar rupiah Rp14.300 per dolar AS sampai Rp14.800 per dolar AS.

Target tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun disepakati sebesar 7,34 persen sampai 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 90 dolar AS per barel hingga 110 dolar AS per barel.

Kemudian lifting minyak bumi disepakati berubah menjadi 660 ribu barel per hari sampai 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari sampai 1,15 barel setara minyak per hari.

Untuk postur makro fiskal, dirinya menjelaskan terdapat beberapa perubahan di hampir seluruh pos sehingga disepakati kisaran pendapatan negara tahun depan menjadi 11,19 persen sampai 12,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan belanja negara sebesar 13,8 persen sampai 15,1 persen PDB.

Selanjutnya untuk keseimbangan primer disepakati dalam kisaran 0,46 persen sampai 0,61 persen terhadap PDB, defisit sebesar 2,61 persen hingga 2,85 persen PDB, dan pembiayaan sebesar 2,61 persen sampai 2,85 persen PDB.

Baca juga: Ketua DPR sambut baik KEM dan PPKF RAPBN 2023
Baca juga: Sri Mulyani targetkan ekonomi RI 2023 tumbuh 5,3-5,9 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022