Para Jenderal Polisi Mulai Panaskan Pilkada Jakarta 2024: Mantan Kapolda hingga Sosok Kontroversial

TRIBUNJAKARTA.COM – Bursa calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 tidak hanya datang dari politikus saja, tetapi ada juga para purnawirawan jenderal polisi.

Dharma Pongrekun, purnawirawan jenderal polisi pangkat bintang tiga, menjadi sosok pertama.

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu memilih untuk menjadi bakal calon Gubernur Jakarta dari jalur independen.

Sedangkan, seorang jenderal polisi lain diorbitkan oleh PKS, namun sosoknya masih dirahasiakan.

PKS mengaku menyiapkan sosok eksternal, seorang mantan kapolda, untuk menjadi calon alternatif diusung di Pilkada Jakarta.

Dharma Pongrekun

Dharma Pongrekun yang beberapa tahun terakhir terkenal dengan pernyataan kontroversialnya, menyatakan diri akan maju Pilkada Jakarta 2024.

Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal itu bertekad menjadi cagub Jakarta jalur independen.

Ia tidak mau misinya membangun masyarakat Jakarta ternodai intervensi partai politik.

Deklarasi itu disampaikan di Gedung Joang ‘45, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini , Sabtu (3/2/2024).

“Saya ingin betul-betul visi dan minsi ini berjalan sebagaimana yang sudah disiapkan demi menyelamatkan jiwa keluarga kita, bukan demi saya,” ucapnya usai deklarasi di Gedung Joang ‘45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

“Karena kalau visi-misi ini tidak jalan, maka apa yang diharapkan masyarakat atau rakyat DKI itu tidak akan jauh pandang dari api,” sambungnya.

Dharma Pongrekun saat deklarasi sebagai bacagub DKI di Gedung Joang ‘45 di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). (Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com)

Dharma mengaku siap bersaing dengan kandidat lain, seperti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, eks Gubernur Jawa Barat sekaligus politikus Golkar Ridwan Kamil, hingga eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Ia pun mengaku tak gentar dengan nama-nama beken yang lebih dulu eksis di dunia politik tanah air tersebut.

“Saya tidak gentar, saya cuma takut sama Allah, dia yang maha kuasa. Dia yang punya Indonesia. Indonesia akan diberkati kalau diridhoi yang maha esa,” ujarnya.

Sosok

Jabatan terakhir Dharma Pongrekun adalah sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Pria kelahiran Palu, 12 Januari 1966 ini merupakan lulusan Akademi Polisi (Akpol) tahun 1988.

Di angkatannya, Dharma juga merupakan penerima anugerah Adhi Makayasa, yaitu gelar kehormatan yang diberikan kepada lulusan terbaik Akpol dan Akmil.

Secara latar pendidikan, Dharma memiliki gelar S2 bidang Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2002) dan gelar S2 bidang ilmu hukum Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2006.

Dharma Pongrekun, Purnawirawan Polri pangkat Komjen yang siap maju Pilkada DKI 2024. (Tribun Network)

Dharma juga mendapat gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari MBC University Depok (2023).

Selama aktif berdinasi di Polri, sejumlah jabatan strategis pernah dijabat oleh Dharma Pongrekun.

Seperti Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di tahun 2016 lalu hingga Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di tahun 2019.

Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama delapan jenderal polisi lainnya, termasuk Irjen Firli Bahuri.

Hanya saja, dalam perjalannya Firli yang akhirnya dipilih sebagai ketua lembaga antirasuah tersebut.

Kontroversi LHKPN Ateis

Pada saat proses calon pemimpin KPK itu, Dharma Pongrekun mengeluarkan pernyataan kontroversial soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Saat itu, dia mengkritik polemik soal LHKPN capim KPK yang dipersoalkan.

Sejumlah lembaga mengkritik lolosnya capim KPK yang belum melaporkan LHKPN-nya.

Sementara itu, menurut Dharma, tudingan tersebut hanya rasa tidak suka yang digulirkan kepada para capim KPK yang berhasil lolos seleksi.

Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (ISTIMEWA/www.kpk.go.id)

“Kalau sudah berangkat dari rasa tidak suka, terus apa yang mau kita selesaikan? Orang yang sering menuding, menurut saya pribadi tidak Pancasilais,” ujar Dharma disela rehat seleksi profile assessment capim KPK yang digelar di Gedung Lemhanas, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019), dikutip dari Kompas.com.

Dharma bahkan menyebut bahwa tidak ada salahnya jika tidak melaporkan LHKPN. Apalagi, menurut dia, LHKPN  tidak sesuai dengan konsep agama yang dianutnya.

“LHKPN tidak memiliki relevansi dengan filosofi hukum Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya Ateis. Ini kan yang buat LHKPN awalnya dari KPK. Rezeki orang kok diatur undang-undang?” kata dia.

“Aturan ini membuat orang menjadi gosong. Coba cari sistem yang lebih bagus. Laporan harta kekayaan ya tinggal laporin. Ya sudah. Dijadikan data. Jangan dijadikan sanksi,” pungkasnya.

Konspirasi Covid-19

Selain soal LHKPN, Dharma Pongrekun juga kontroversial berkat pernyataannya soal Covid-19.

Menurutnya, Covid-19 adalah konspirasi elite global yang sudah direncanakan sejak 2010.

Hal itu disampaikan Dharma saat berbicara di podcast dengan dr Richard Lee pada 27 Januari 2024.

Dharma kekeh dengan pendapatnyas soal Covid-19 yang merupakan pengendalian terhadap populasi dunia.

“(Covid-19) sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation, dan disimulasikan tahun 2012, lalu dimainkan tahun 2020 untuk di Indonesia. Tapi kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019.”

“Tujuannya adalah percepatan program digitalisasi. Makanya kenapa Covid di belakangnya ada ‘id’ identity digital.”

Bahkan Dharma juga menyebut sains atau science yang selama ini dipelajari bukanlah pengetahuan yang sesungguhnya.

“Lihat saja, time will tell. Kelemahan orang sains di situ. Kalau belum ada bukti, belum ada data belum ada jurnal, dia tidak akan bisa melihat benang merahnya. hanya orang yang punya kemampuan spiritual yang bisa melihat. Udang di balik batu, sains hanya melihat batunya.”

Dia memastikan pendapatnya bukan sembarang.

“Ini intelijen Pak,” ujarnya.

Sosok Dharma Pongrekun, purnawirawan Polri yang deklarasi maju Pilkada DKI 2024. (Instagram Dharma Pongrekun)

Bahkan pada 25 Juli 2020 di channel JT Perspektif, Dharma juga sudah berbicara tentang konspirasi global.

Penulis buku ‘Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan’ ini menuturkan fenomena yang sedang terjadi saat ini.

Yakni warga dunia digiring menuju pada satu sistem dunia yang dikenadlikan oleh elite global.

“One system for all, dan nanti kendalinya ada pada chip. Sebenarnya sudah ada, sedang dibuat tinggal pengumpulan data,”

“Kita nggak perlu bawa apa-apa, semua identitas ada di sini (chip). Data medical record, passport ada di sini,” jelasnya.

Ini bukan kali pertama Komjen Dharma bicara soal konspirasi global.

Sebelum pandemi Covid-19 yakni September 2019 dalam video di youtube, Dharma juga sudah mengingatkan tentang agenda globalis ini.

“Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang mana tak hanya menghancurkan Indonesia tapi seluruh dunia, catat itu,” katanya.

Dharma menyebut elite global bekerja secara struktur, sistematis dan massif.

“Mereka bekerja secara halus sehingga kita terhipnotis,” katanya.

Mantan Kapolda

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, mengatakan, pihaknya menyaiapkan kandidat Calon Gubernur Jakarta dari kader internal maupun eksternal.

Dari eksternal, ada nama Gubernur Jakarta 2017-2022 dan capres pada Pilpres 2024, Anies Baswedan, dan seorang lagi yang merupakan purnawirawan jenderal polisi.

“Di eksternal ada nama Pak Anies Baswedan, kemudian ada juga nama dari kepolisian, mantan kapolda juga ada,” kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Namun, pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI itu enggan membocorkan siapa nama mantan kapolda yang masuk radar PKS untuk dimajukan di Pilkada Jakarta.

Khoirudin memastikan nama itu bukanlah Fadil Imran, mantan Kapolda Metro Jaya yang saat ini juga masih berdinas di Polri sebagai Kabaharkam.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/4/2024). (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)

Ia juga menegaskan nama tersebut bukanlah Adang Daradjatun, kader PKS yang juga merupakan purnawirawan jenderal di Polri dan pernah maju di Pilkada Jakarta 2007.

Khoirudin menyebut Adang Daradjatun yang kini berusia 75 tahun sudah terlalu sepuh untuk dimajukan sebagai calon pemimpin di Jakarta.

“Bukan (Fadil Imran), namanya masih dirahasiakan. Pak Adang sudah terlalu lanjut usianya,” kata Khoirudin.

Khoirudin menegaskan PKS memang membuka diri kepada tokoh eksternal partai untuk dimajukan di Pilkada Jakarta selagi mereka memiliki kesamaan visi misi dengan PKS.

Karenanya, nama Anies Baswedan tetap masuk radar PKS untuk dimajukan kembali di Pilkada Jakarta.

“Buat PKS terbuka peluang siapapun untuk menjadi Gubernur Jakarta sepanjang orang tersebut bisa melaksanakan cita-cita kita bernegara, platform negara kita sudah terbukukan ya mau kader non kader nilainya sama, selagi dia mampu silakan jadi Gubernur DKI Jakarta terbuka untuk semuanya,” paparnya.

Sedangkan dari internal PKS, Khoirudin menyebut sejumlah nama yang masuk radar yakni ada Mardani Ali Sera hingga eks Presiden PKS, Sohibul Iman.

“Kalau orang-orang yang dari kader kita ada Pak Mardani Ali Sera, kemudian ada Sohibul Iman, kemudian nama saya juga ada di survei, namun saya fokus di legislatif,” kata dia.

Namun untuk keputusan siapa yang nantinya akan dimajukan PKS, Khoirudin menyebut masih menunggu momentum yang tepat.

Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News