Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Cawapres terpilih 2024 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin (22/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Niat wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang ingin berkonsultasi dengan Presiden Kelima sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait susunan kabinet pemerintahan dimentahkan oleh sejumlah politikus PDI-P.

Gibran mengaku ingin berkonsultasi dengan banyak tokoh nasional untuk mendapat masukkan perihal penyusunan kabinet pada pemerintahan berikutnya, termasuk Megawati.

“Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain (diminta) masukkan, tidak terkecuali beliau (Megawati),” ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (4/5/2024).

Kendati demikian, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku belum ada komunikasi dengan Megawati sejauh ini.

Rencana Gibran ini lantas direspons dingin oleh sejumlah politikus PDI-P. Masinton Pasaribu, misalnya, menganggap rencana Gibran ingin berkonsultasi ke Megawati hanyalah gimik.

Menurut dia, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimik seperti itu kepada Megawati karena tidak akan direspons oleh Megawati.

“Ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, menurut saya itu cuma gimik-gimik saja, dan itu enggak perlu lah dan Ibu Megawati pasti enggak menanggapi gaya komunikasi gimik-gimik seperti itu,” tegas Masinton, dikutip dari Kompas TV, Sabtu.

Masinton juga menilai, gaya komunikasi yang dibangun Gibran tersebut tak mencerminkan ketulusan dan kejujuran, hanya sebatas gimik.

“Karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur, itu cuma gimik-gimik yang enggak punya makna, dan enggak punya arti tentunya,” ujar anggota DPR ini.

“Pasti kalau kita sendiri tidak lah, masa komunikasi dengan Ibu Megawati cuma mau dijadiin gimik gitu lho, ya enggak lah, bukan levelnya begitu,” kata Masinton.

Menyusun kabinet bukan urusan Gibran

Politikus PDI-P lainnya, Hendrawan Supraktikno, mengingatkan bahwa presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan Gibran.

Oleh karena itu, menurut dia, semestinya Prabowo yang membuka komunikasi dengan Megawati jika ingin berkonsultasi soal penyusunan kabinet.

“Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan,” kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

Anggota Komisi XI DPR ini menyebutkan, rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati pun terus dikomunikasikan.

“Komunikasi terus dibangun. Tinggal tunggu momentum yang pas, bisa sebelum atau setelah Rakernas,” ujar Hendrawan.

Hendrawan pun berpandangan, pernyataan Gibran tersebut tidak perlu diperpanjang karena menurutnya banyak dinamika politik yang akan terjadi.

“Nanti terkesan pencitraan sudah merangkul atau inklusif,” kata dia.

Senada dengan Hendrawan, politikus PDI-P lainnya, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan wakil presiden hanya bertugas untuk membantu presiden, termasuk soal menyusun kabinet.

Hugo tidak menjawab gamblang ketika ditanya mengapa PDI-P bersikap dingin terhadap Gibran, termasuk apakah karena Gibran masih berada dalam bayang -bayang Jokowi.

Anggota Komisi X DPR ini hanya mempertanyakan sikap Gibran yang seolah-olah berperan sebagai presiden dengan ingin berkonsultasi ke Megawati soal penyusunan kabinet.

“Saya enggak tahu urusan Gibran, apakah bayang-bayang atau dayang-dayang. Soal Pak Prabowo akan bicara dengan siapa termasuk kalau mau bicara dengan Ibu Megawati, itu wilayah prerogatif Pak Prabowo. Sebagai politisi senior, beliau (Prabowo) tentu sangat paham dengan siapa dan kapan dia berbicara,” kata dia.