Nasib Risma di Pilkada Jatim 2024 Setelah PDIP Rayu Khofifah,Bergantung pada Keputusan Megawati

TRIBUNNEWSMAKER.COM – Begini nasib Menteri Sosial Tri Rismaharini di Pilkada Jawa Timur (Jatim).

Seperti diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan ini merayu Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilkada Jatim.

Padahal di kubu PDIP sendiri juga memiliki kader yang sangat berpeluang memenangkan di Pilkada Jatim yakni Risma.

Bahkan, elektabilitas Risma juga dinilai tinggi dalam Pilgub Jatim.

Seperti diketahui, Bagi PAN bergabungnya PDIP ke koalisi akan menjadi energi tersendiri buat Khofifah.

Selain PAN dan Gerindra, Khofifah juga telah mendapat dukungan Demokrat serta Golkar.

Adapun PDIP sebelumnya mengaku tengah melakukan penjajakan peluang kerjasama dengan Khofifah.

“Alhamdulillah kalau PDIP mau bergabung,” ujar Windiarto Kardono, Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Minggu (21/4/2024).

Windi membenarkan jika PAN sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan PDIP sebagaimana disampaikan Ketua PDIP Jatim Said Abdullah beberapa waktu lalu.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. (Kompas.com)

Menurut Windi, pembicaraan memang dilakukan sebagai bagian dari upaya terbuka PAN terhadap kerjasama politik.

PAN pun tak mempersoalkan jika PDIP bergabung ke koalisi kendati masuknya belakangan.

Selain tak mempersoalkan, PAN juga mengaku tidak akan khawatir masuknya partai baru bakal membuat alot pembahasan nama pendamping Khofifah.

Sebab menurut Windi, semua akan bergantung dari keputusan Khofifah dan pembicaraan di internal koalisi untuk menunjuk nama cawagub.

“Tentu setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan kadernya masing-masing tidak terkecuali PDIP jika bergabung,” ujarnya.

“Prinsipnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita nanti serahkan kepada Bu Khofifah. Kita akan menerima dengan tangan terbuka, hangat jika PDIP ingin bergabung dan mengusung Bu Khofifah,” ungkap Windi yang merupakan Wakil Ketua Bidang Litbang.

Sinyal bergabungnya PDIP ke Khofifah terungkap akhir Maret lalu. Sebelumnya, Said Abdullah selaku Ketua DPD PDIP Jatim mengaku telah menggelar pertemuan dengan Khofifah.

Pertemuan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya penjajakan yang dilakukan.

“Kami sudah saling sharing information, terutama bagaimana Jawa Timur ke depan dan bagaimana positioning Mbakyu Khofifah. PDIP lagi merayu Mbakyu Khofifah,” kata Said saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Minggu (31/3/2024) lalu.

Selain penjajakan kepada Khofifah, Said mengakui juga sudah melakukan komunikasi dengan Gerindra dan PAN.

Adapun dua partai tersebut diketahui sudah lebih dulu memberikan tiket pencalonan kepada Khofifah. Namun, Said mengungkapkan untuk urusan Pilgub partainya saat ini masih sebatas penjajakan.

Sementara mengenai mekanisme pencalonan, Said menegaskan memiliki tahapan yang selama ini jadi pegangan.

Pertama, membuka penjaringan kemudian digodok secara internal. Selanjutnya diusulkan kepada DPP untuk dilakukan pembahasan. Baru kemudian ke meja Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

“Ketua umum kami hampir tidak pernah menggunakan hak prerogatifnya kecuali pada pemilihan presiden saja,” ungkapnya

Gerindra Siapkan pendamping

Partai Gerindra serius mengusulkan kader internalnya sebagai pendamping Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Tak hanya satu nama, ada sejumlah nama sekaligus yang ada disiapkan dari internal partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran di Jawa Timur untuk mulai memanaskan mesin di Pilkada tingkat kabupaten/kota maupun Pemilihan Gubernur.

“Ada perhatian dari Ketua Umum, supaya pada Pilkada nanti banyak mengusung kader internal,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad saat dikonfirmasi di Surabaya.

Gerindra saat ini telah berusia 16 tahun. Usia tersebut dinilai telah cukup untuk mengirimkan fungsionaris hasil kaderisasi selama ini ke tingkat eksekutif.

“Sebagai partai politik yang sudah cukup dewasa, perhelatan pilkada serentak sudah harus memprioritaskan kader,” kata Gus Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Menurut Gus Sadad, DPP Gerindra telah menitipkan harapan kepada kader untuk mulai menatap optimis peluang di Pilkada. Apalagi, dengan hasil positif di Pemilihan Legislatif pasca naiknya kursi Gerindra dari 15 kursi menjadi 21 kursi di DPRD Jawa Timur.

Dengan perolehan kursi sebanyak itu, Gerindra menjadi partai yang dengan kursi terbanyak dibandingkan partai lain dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Khofifah saat ini. Sehingga, cukup memiliki nilai tawar dalam pembicaraan antar mitra koalisi.

“Di legislatif, Gerindra sudah sangat terlatih. Di empat edisi pemilu, grafik kenaikan kursi selalu naik, termasuk di Jawa Timur.

Artinya, kita pada posisi sudah bisa meyakinkan pemilih untuk menitipkan harapan perjuangan di legislatif,” tandasnya.

“Sehingga, sudah waktunya bagi kader-kader Gerindra untuk tidak hanya berkiprah di legislatif. Namun, sekarang sudah saatnya untuk mulai masuk di eksekutif (kepala daerah),” kata Anggota DPRD Jatim empat periode ini.

Lantas siapa yang diminta oleh DPP untuk mendampingi Khofifah di Pilgub Jatim? Anwar Sadad pun menjawab secara diplomatis bahwa memiliki banyak kader yang saat ini berada di kursi legislatif hasil Pemilu 2024.

Baik mereka yang terpilih di jenjang DPRD provinsi Jawa Timur maupun DPR RI. Di tingkat DPR RI, ada nama musisi nasional Ahmad Dhani, pengusaha Bambang Haryo Soekartono, Imron Amin, hingga Anwar Sadad sendiri.

“Ada 14 orang anggota DPR RI, 21 Anggota DPRD Provinsi, atau bahkan 218 anggota DPRD Kabupaten/kota. Silakan saja Bu Khofifah memilih,” kata Gus Sadad dengan nada berseloroh.

Sekalipun demikian, usulan dari Gerindra tersebut tidak menjadi harga mati yang harus disetujui seluruh partai koalisi. Sebaliknya, Gerindra akan mementingkan hasil pembicaraan yang mengakomodasi seluruh kepentingan mitra koalisi.

Sebagaimana diketahui, para partai koalisi turut mengusulkan sejumlah kader internal untuk menjadi Wakil Gubernur pendamping Khofifah.

Misalnya, Demokrat yang mengusulkan Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak serta Golkar yang turut mendengungkan nama Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji.

“Partai Gerindra tidak menjadikan target politik jabatan sebagai sesuatu yang fokus. Namun, bagaimana menjalin komunikasi kepada semua elemen masyarakat,” tandas Gus Sadad kembali diplomatis.

Jalur independen

Bakal calon Gubernur Jatim dari jalur perseorangan atau independen harus menyiapkan setidaknya 2 juta KTP untuk mendaftar pada Pilgub Jatim 2024 mendatang.

Jumlah dukungan itu pun harus tersebar di minimal 20 Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Komisioner KPU Jatim Choirul Umam menjelaskan, syarat pencalonan itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada regulasi itu diatur rinci mengenai besaran persentase dukungan berdasarkan jumlah DPT pada Pemilu terakhir.

Adapun Jawa Timur yang memiliki jumlah DPT 31.402.838, masuk kategori provinsi diatas 12 juta DPT.

Sehingga, bakal calon diluar sokongan partai politik yang berniat maju di Pilgub Jatim harus mengantongi dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah DPT tersebut.

“Untuk Jawa Timur 6,5 persen itu setara 2.041.185 dukungan dan sebarannya di minimal 20 kabupaten/kota,” kata Umam yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan KPU Jatim kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (21/4/2024).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam regulasi, dukungan dimaksud adalah berbentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Dispendukcapil yang menerangkan bahwa penduduk itu berdomisili di wilayah tersebut.

Sebagaimana PKPU tahapan Pilkada, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan itu akan digelar mulai 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 mendatang.

Umam memastikan sejauh ini, KPU Jatim masih menunggu aturan lebih rinci mengenai timeline pendaftaran.

Sebab hingga saat ini, KPU masih melakukan pembahasan draft. Hanya saja, sebagai Umam menegaskan KPU Jatim sudah siap untuk menggelar tahapan Pilkada serentak 2024.

“Sementara ini masih belum ada yang melakukan konsultasi kepada KPU Jatim terkait calon perseorangan,” ungkap Umam