Misi PDIP Dorong Ahok Lawan Bobby Nasution Mantu Jokowi di Pilkada Sumut,Rencana Golkar Ketahuan

TRIBUN-TIMUR.COM – PDIP partai besutan Megawati ternyata memiliki misi di Pilkada Sumatera Utara.

Untuk melancarkan rencana, PDIP disebut bakal dorong Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sasaran PDIP hanya satu.

Kini nama Ahok sedang menjadi pembahasan.

Selain Pilkada Jakarta, Ahok juga dipersiapkan untuk maju di Pemilihan Gubernur Sumut.

PDIP memiliki strategi jauh lebih canggih, yakni mengutus Ahok untuk maju di Pilkada Sumut.

Sebab, ada lawan berat yang harus dihadapi Ahok, yang terkenal berani itu, yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Seperti diketahui Partai Golkar mengusung Bobby Nasution untuk Pilkada Sumut.

Golkar coba memainkan politik dinasti, mengingat Bobby Nasution adalah menantu pria satu-satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP sendiri telah membuka penjaringan pendaftaran calon bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia mulai 3 April hingga 20 Mei 2024.

Kemungkinan Ahok diusung PDIP di Pilgub Sumut diungkap oleh politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan.

Menurut Sutrisno, Sumut sudah selayaknya dipimpin sosok yang berani melawan mafia.

Sejauh ini, kata Sutrisno telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur (Cagub) Nikson Nababan, Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara (2014-2024), dan Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara (2018-2023).

Menurut Sutrisno Pangaribuan, Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut, Anggota DPR RI terpilih, Bupati Samosir (2015-2020), kandidat potensial sebagai Cagub, tetapi Rapidin tidak berkeinginan.

“Namun, Rapidin Simbolon belum menyatakan keinginan, kesediaan maju, dan mendaftar.

Rapidin Simbolon seperti tidak memiliki ambisi selain fokus mengurus partai menghadapi Pilkada,” kata Sutrisno, Sabtu (27/4/2024).

Karena itu, dirinya meyakini mantan Komisaris Utama Pertamina itu memiliki kans besar untuk menang di Pilgub Sumut 2024.

“Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi salah satu nama cagub yang berpeluang besar untuk menang. Pengalaman sebagai Bupati Belitung Timur (2005-2010).

Lalu pada Tahun 2006, Ahok mengundurkan diri sebagai Bupati karena maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung,” terangnya.

“Kemudian Ahok maju dan duduk sebagai Anggota DPR RI, dari partai Golkar (2009-2014). Ahok kemudian menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta (2012-2017).

Terakhir Ahok diberi amanah sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dan mengundurkan diri (2024),” sambungnya.

Terlebih, dirinya juga melihat daftar kandidat dalam bursa cagub Sumut 2024, ia meyakini Ahok bisa menciptakan sejarah dengan memenangkannya.

“Terutama jika Pilkada Sumut akan diikuti oleh 4 pasangan calon (Paslon), yakni menantu Jokowi, Edy Rahmayadi, dan Musa Rajekshah (Ijeck), maka Ahok akan memenangkan Pilkada Sumut. PDIP akan menciptakan sejarah baru dengan Gubernur baru di Pemilu 2024,” ucapnya.

Bagaimana kekuatan Bobby Nasution di Pilgub Sumut?

Pengamat sosial dan pemerintahan, Arifin Saleh Siregar, mengatakan Bobby Nasution kemungkinan berebut rekomendasi dengan Musa Rajekshah alias Ijeck.

Ijeck merupakan Ketua DPD Golkar Sumut.

Tentu sebelum dipastikan maju dalam Pilgub Sumut, Bobby harus berusaha mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Kemungkinan ada tiga paslon yang bersaing di Pilgub Sumut; Musa Rajekshah, Bobby Nasution, dan Eddy Rahmayadi. Sebelum nama Ahok muncul.

Basis suara jika Ijeck, Bobby, Edy maju masih meraba-raba.

Tapi yang jelas suara kader Golkar yang memilih Golkar kemarin kemungkinan akan tetap ke suara Bobby.

“Tapi waktu menjadi variabel berikutnya. Kita belum tahu faktor politik apa yang tersaji ke publik karena masih panjang ini. Jadi nanti masih banyak hal yang mempengaruhi,” ucapnya.

“Kita lihat basis Politik tentu belum bisa diyakini faktor penentu, apalagi Pileg berbeda jauh dengan Pilkada,” imbuhnya.

Terkait bakal calon Wakil Gubernur dari Musa Rajekshah, sepertinya tidak begitu signifikan mendongkrak suara.

Seringkali atau beberapa kali dalam beberapa daerah justru keberadaan wakil kepala daerah bisa menggerus suara kepala daerahnya.

Makanya Ijeck harus berhati-hati menentukan calon Wakilnya.

Pertama, walaupun tidak memiliki basis massa yang banyak atau berbagai modal setidaknya calon wakil eksistensi tinggi dan penolakan di masyarakat.

“Kalau kita lihat dari mana, tentu dari faktor daerah, suku dan popularitasnya spesifikasi calon wakilnya,” ujarnya.

“Segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam konteks Politik, termasuk seandainya Ijeck berpasangan dengan Bobby atau sebaliknya,” imbuhnya.

“Perkembangannya pun hari perhari, di menit terakhir bisa berubah nanti. Sumatra Utara sudah sering mengalami hal seperti itu,” katanya.

“Pernah dulu, sudah mau daftar ke KPU, rupanya salah satunya nggak jadi,” imbuhnya.

“Seandainya Musa Rajekshah, Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution maju kita lihat variabel dukungan partai politik, variabel waktu, variabel persiapan dari Wakil,” katanya lagi.

“Kemungkinan dukungan daerah dan pusat, karena tiga orang ini memiliki peluang yang sama, basis dan kelebihan masing-masing,” imbuhnya.

“Kita juga menunggu proses tarik menarik apakah Golkar memilih Bobby atau Ijeck,” ujarnya.

“Bobby sangat dikenal karena dekat dengan istana. Di Medan juga punya tim yang solid setidaknya yang bermain di media sosial.

Pemilih generasi Z juga kita lihat. Kenapa dia maju punya hitung- hitungan, baik Ijeck, Bobby dan Edy,” tandas Arifin.

Bobby tunjuk paman

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengomentari soal paman Bobby Nasution, Benny Sinomba Siregar, diangkat menjadi Plh Sekda Kota Medan yang kini menjadi sorotan.

Menurutnya saat ini Indonesia tengah menghadapi era normal baru yakni nepotisme.

“Itu semakin menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak mengindahkan kaidah-kaidah reformasi. Yaitu anti nepotisme serta kolusi,” kata Usman kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Menurutnya, pada tingkatan tertentu itu bisa menjadi korupsi. Karena memberikan suatu jabatan dan promosi sebagai sebuah gratifikasi.

“Itu seperti politik yang mengutamakan kepentingan keluarga,” jelasnya.

Atas hal itu ia menilai saat ini Jokowi seperti mengukuhkan bahwa nepotisme itu bukan masalah dan tidak ada masalah.

“Menggunakan bantuan sosial itu bukan masalah. Dan kita memasuki era normal baru nepotisme bukan suatu kesalahan. Dan kasus Bobby memperkuat hal itu,” tegasnya.

Diberitakan Kompas.com Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menjadi pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Medan.

Diketahui Benny merupakan paman Bobby dari keluarga ibunya.

“Iya benar, ditunjuk (sebagai) pelaksana harian,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan, Arrahmaan Pane, saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (28/4/2024).

Arrahmaan menjelaskan, penunjukan tersebut dilakukan pada Rabu (24/4/2024) atau satu hari setelah Sekda sebelumnya, Wirya Alrahman, dilantik menjadi Penjabat (PJ) Bupati Deli Serdang.

Respon Pejabat Medan

Diwawancari Tribun Medan, dua pejabat kepala dinas Pemko Medan mengakui jika penunjukan Benny Sinomba Siregar tak mengejutkan.

Keduanya berbicara senada, mereka menyebut tak ada riak-riak setelah Bobby mengangkat Benny Sinomba Siregar.

“Gak ada (riak-riak), memang layak,” ucap seorang kepala dinas.

Pengangkatan Benny tak melanggar aturan karena golongan untuk jabatan sekda setara dengan IV B.

Tak cuma itu, Benny Sinomba Siregar sudah pernah menjabat dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Bukan mau membela (Benny), secara aturan gak ada dilanggar dan orangnya juga berkompeten,” sambungnya.

Ditelusuri Tribun Medan Benny Sinomba Siregar sudah 22 tahun menjadi aparatur negara.

Ia lama berdinas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, mulai dari jabatan eselon III (kepala bidang dan sekdis) dan eselon II (kepala dinas).

Setelahnya ia dilantik Bobby Nasution menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

Tuduhan nepotisme Jokowi di Pilpres

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkapkan adanya praktik nepotisme dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Nepotisme itu, menurut TPN Ganjar-Mahfud, dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara terbuka demi memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Selain itu, TPN Ganjar-Mahfud juga menyinggung peran mantan Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman dalam dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Todung mengatakan, Anwar Usman sebagai paman Gibran Rakabuming Raka atau ipar Jokowi, memiliki peran dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuluskan Gibran lolos syarat usia sebagai calon wakil presiden.

Sejumlahg hal itu mengemuka dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan pemohon capres dan cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

“Pemohon perlu menyampaikan alat bukti guna dapat menunjukkan adanya nepotisme yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024, dan kemudian Termohon harus menerangkan dan membuktikan bahwa nepotisme tersebut tidak pernah terjadi,” demikian permohonan TPN Ganjar-Mahfud seperti dari materi gugatan.

“Nepotisme yang dilakukan oleh Termohon adalah bagian dari rangkaian nepotisme yang dipelopori dan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, semata-mata untuk membangun dinasti politik di Indonesia,” ujar TPN.

Menurut anggota tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail, nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema, yaitu:

a. Nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024

“Yang dimulai dari dimajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman (ipar Jokowi sekaligus paman Gibran) dalam perkara Nomor 90/2023 sampai dengan digunakannya termohon (KPU) untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika,” ujar Annisa.

b. Nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024.

“Yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024 khususnya ratusan penjabat kepala daerah,” kata Annisa.

c. Nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran,

“Yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial dan tentunya aspek penerima bantuan sosial,” ujar Annisa. (*/)