Mengapa masih ditemukan kasus 'tidak tepat sasaran' dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar? - Kesaksian sejumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah

Ilustrasi: Mahasiswa berdemonstrasi menuntut pendidikan gratis, upah tinggi, asuransi kesehatan yang lebih baik, dan penarikan kembali Omnibus Law.

Kekecewaan warganet terhadap ulah sejumlah mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dituding bergaya hidup mewah di media sosial, memunculkan lagi persoalan terkait proses pemberian bantuan keuangan dari pemerintah itu yang dianggap tidak transparan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, proses pengelolaan KIP Kuliah yang dia sebut tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabilitas, menyebabkan banyak kasus pemberian bantuan tidak tepat sasaran.

Selain itu, pendataan untuk keluarga miskin yang tidak terintegrasi juga menjadi penyebab bantuan KIP Kuliah rawan terjadinya penyelewengan, kata pemerhati pendidikan Doni Koesoema.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) meminta setiap perguruan tinggi, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses seleksi, untuk melakukan penyaringan yang tepat sasaran hingga evaluasi bagi para penerima KIP Kuliah.

Bantuan pendidikan KIP Kuliah menjadi sorotan usai akun X (Twitter) @undipmenfess mengunggah kekecewannya kepada beberapa mahasiswi di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, yang menerima bantuan dianggap kerap pamer gaya hidup mewah.

Setelah mendapatkan kritikan dari warganet, salah satu mahasiswi berinisial CMJ yang disebut dalam akun itu mengundurkan diri dari bantuan KIP Kuliah.

KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun terkendala keterbatasan ekonomi.

Bantuan ini meliputi biaya kuliah sebesar Rp2,4 juta hingga Rp12 juta per semester dan juga uang saku dari Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan.

Kesaksian mahasiswa penerima KIP Kuliah

Apakah bantuan KIP Kuliah mencukupi kebutuhan mahasiswa? Bagaimana proses mendapatkan bantuan ini? Beberapa mahasiswa berbagi cerita kepada BBC News Indonesia di tengah polemik dugaan gaya hidup mewah beberapa penerimanya.

Yuni, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu penerima bantuan KIP Kuliah. Kini dia tengah menempuh semester dua di salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah.

Yuni mendapatkan bantuan KIP Kuliah sekitar Rp6,6 juta per semester. Dari jumlah itu, Rp2,4 juta untuk bayar uang kuliah tunggal (UKT) per semester.

Sisanya sebesar Rp4,4 juta dialokasikan untuk uang saku. Uang ini dicairkan per tiga bulan, sebesar Rp2,1 juta, atau sekitar Rp700.000 per bulan.

Yuni mengaku bersyukur atas bantuan yang ia peroleh dari pemerintah, walau uang saku itu menurutnya tidak bisa menutupi biaya hidup sehari-hari.

Sebagian besar uang saku digunakan Yuni untuk membayar biaya kos. Dia pun harus mencari penghasilan lain untuk menutupi kekurangan.

“Hitungannya Rp700.000 per bulan kita dapatnya. Sedangkan belum lagi kalau kita bayar uang kos atau kebutuhan lainnya, itukan melebihi berjuta-juta toh aslinya,” kata Yuni kepada wartawan Kemal di Semarang yang melaporkan pada BBC News Indonesia, Kamis (02/05).

Ilustrasi mahasiswa yang mengenakan toga kelulusan.

Sementara itu, katanya, pendapatan orang tuanya sangat terbatas. “Bapak buruh harian lepas, Ibu sebagai IRT [ibu rumah tangga] saja. Penghasilan perbulan rata-rata Rp2 juta dan itu juga enggak tentu. Sebisa mungkin mengelola sih, ada juga kerja, kasih les [bimbingan] atau apa gitu,” tambahnya.

Dalam proses seleksi bantuan KIP Kuliah, Yuni mengatakan pemberkasan dan wawancara adalah tahapan tersulit baginya.

Dia melampirkan biodata diri, latar belakang keluarga, penghasilan orang tua, dan foto rumah secara detail dari berbagai sudut.

“Disuruh upload foto rumah tampak depan, belakang, dan samping, lalu foto dapur, kamar ruang tamu, ruang tengah, serta jumlah keluarga ada berapa. Jadi harus sesuai antara berkas dengan jawaban kita saat wawancara,” katanya.

Setelah wawancara, pihak kampus melakukan kunjungan untuk melakukan verifikasi data Yuni. “Ada beberapa aja yang dikunjungi. Aku kemarin kebagian didatangi.”

Berkas wajib lain yang harus dilengkapi Yuni adalah keterangan lolos pendaftaran KIP Kuliah yang dilakukan secara online oleh Kemendikbud, kartu KIP atau keterangan miskin dari kelurahan.

Terkait dengan dugaan adanya penerima KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran, Yuni mengatakan sejauh ini semua masih terlihat sama. “Dari kampus sendiri kalau ada laporan anak KIPK ternyata dia mampu itu ditindaklanjutin untuk investigasi.”

‘Tidak ada penilaian yang pasti’

Aksi demonstrasi oleh peserta didik yang memajang poster menuntut akses pendidikan yang lebih murah.

Kemudian adalah Mira, mahasiswi semester enam di salah satu kampus di Kota Semarang. Dia mengaku mendapat uang saku sebesar Rp950.000 per bulan dari bantuan KIP Kuliah.

“Untuk UKT langsung dari pihak KIP ke kampus, saya sudah tidak ikut campur. Seingat saya Rp5,5 juta UKT-nya. Kalau biaya hidup satu semester Rp5,7 juta [perbulannya Rp950.000],” kata Mira.

Mira adalah anak dari bapak yang bekerja jadi sopir dan ibu sebagai guru honorer swasta. Penghasilan orang tuanya per bulan sekitar Rp2 juta.

“Kalau enggak irit jelas tidak cukup, soalnya juga untuk disimpan bayar kos. Kos saya pertahun Rp5 juta, pengeluraran perbulan rata-rata Rp600.000 – Rp700.000 sehingga ya mepet banget. Bahkan kadang sampai habis atau kurang,” tuturnya.

Mira bercerita proses untuk mendapatkan bantuan pendidikan diawali oleh tes seleksi kampus dan mendaftar KIP Kuliah. Jika diterima di kampus, katanya, tahap selanjutnya adalah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu menunggu pengumuman.

“Kalau KIPK tidak ada yang susah mas, kan tidak ada penilaian yang pasti. Yang pasti harus lengkap berkas sama mungkin nanti ada survei rumah. Jadi harus lolos masuk kampus dulu intinya,” ujarnya.

Di kampusnya, Mira menduga ada mahasiswa yang sebenarnya tidak laik menjadi penerima KIP Kuliah. Pasalnya, mahasiswa itu kerap menggunakan barang dan pakaian yang mahal. “Saya baru ketemu satu kalau yang lain saya tidak tahu,” jawabnya.

Ilustrasi seorang perempuan yang menabung untuk dapat kuliah.

Robert, 22 tahun, bukan nama sebenarnya, salah satu mahasiswa yang dinyatakan tidak lolos untuk mendapatkan KIP Kuliah pada tahun 2021 di Sumatra Barat (Sumbar).

“Awal mendaftarnya itu online. Saya membuat akun terlebih dahulu dan harus melengkapi persyaratan,” katanya kepada wartawan Halbert Chaniago yang melaporkan dari Padang, Sumbar.

Selanjutnya, dalam persyaratan tersebut, seorang calon penerima harus mengunggah foto bersama keluarga dan foto rumah yang ditempati. Namun, saat pengumuman ia dinyatakan tidak lolos.

Berkat bantuan dari saudaranya yang patungan membayar biaya kuliah, Robert tetap dapat melanjutkan pendidikannya. “Padahal kalau dari segi ekonomi, orang tua saya kesulitan dengan biaya kuliah,” katanya.

Sekarang dia memasuki semester keempat di salah satu universitas swasta di Padang. Dalam menjalankan aktivitas perkuliahan, Robert menggunakan angkutan umum dari rumah kakaknya menuju kampus setiap harinya.

Untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya, dia mengalami kesulitan karena harus meminjam laptop milik teman. “Kalau ada tugas kan bisa pinjam laptop teman juga,” katanya.

Robert merasa sedih mendengar dugaan ada penerima KIP Kuliah yang memamerkan kekayaan di media sosial. Menurutnya masih banyak calon mahasiswa yang pantas menerima beasiswa tersebut.

“Saya sangat sedih dengan hal tersebut. Karena masih sangat banyak yang pantas menerimanya seperti saya dan teman-teman lainnya,” tuturnya.

Dia berharap bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah karena kampusnya terdaftar sebagai penerima bantuan dan juga akan sangat membantu kehidupan perkuliahannya.

Pro dan kontra penerima bantuan KIP Kuliah di sosial media

Sorotan terhadap bantuan KIP Kuliah bermula dari unggahan akun X @undipmenfess yang kecewa kepada seorang mahasiswi Undip berinisial CMJ yang disebut bergaya hidup mewah padahal menerima bantuan KIP Kuliah.

“-dips! jujur ganyangka bgt aku dikasih tau ternyata dia juga penerima kipk, kecewa bgt pdhl bisa mengundurkan diri ya😢,” cuit @undipmenfess.

Unggahan ini sontak mendapatkan respon pro dan kontra di kalangan warganet, apakah pemberian KIP Kuliah tepat sasaran atau tidak, bahkan memunculkan beberapa penerima bantuan lainnya yang disebut kerap bergaya mewah.

“Bukan iri sama yang dapet kipk, tapi gak terima kalo salah sasaran. Banyak diluar sana yang bener” gak mampu dan pengen kuliah gabisa,“ tulis @anyboutkiky.

“Bahkan sampai pinj0l buat bayar ukt di ui! makanya jangan heran kenapa banyak yang sakit hati kalo liat anak KIPK buang-buang uang negara buat beli boba, sepatu, tas, dll🤕,“ ungkap @uibaseNG.

“Gw anak KIPK lama, kalo mau ngafe harus pikir” lagi. Ngafe juga bisa diitung jari (gk sampe 10 kali). Lebih suka ndekem di kosan, hemat 😅. Hp gw juga baru ganti taun lalu karna hp lama mati total 🤣 itupun andro 3jt,“ tulis @lemories201.

“Selamat hari pendidikan nasional. Semoga kita selalu sadar bahwa dalam sistem pendidikan kita masih terjadi ketimpangan. Oleh karenanya, selalu mawas diri untuk tidak mengambil hak orang lain seperti fasilitas beasiswa KIPK, padahal dirimu mampu tanpa itu. Ingat, mawas diri.” @TheLawlessX.

Terdapat juga unggahan lain yang memiliki pandangan berbeda.

“Mindset mahasiswa yg busuk Penerima KIPK itu harus miskin dari awal kuliah sampai lulus Ga boleh sukses, atau merasakan enaknya hasil kerja keras mereka. Balik lagi, biasanya yg IRI ini adalah kelas menengah yg mereka ga bs dapet Beasiswa, mrk ga suka org lain bahagia,” dikutip dari @vanh_loew

Terlepas dari pro dan kontra itu, CMJ mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah memalsukan data beasiswa tentang kondisi keluarganya.

Dia juga telah meminta maaf dan mengundurkan diri dari bantuan KIP Kuliah.

“Selamat sore. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya mengenai beasiswa KIP Kuliah. Terima kasih atas teguran yang diberikan, saya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” tulis CMJ dalam sosial medianya.

Mengapa bantuan berpotensi tidak tepat sasaran?

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan dugaan pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh proses pengelolaan bantuan yang tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga penetapan.

Selain itu, Ubaid melihat, tidak ada juga pelibatan pihak luar kampus dalam rangkaian proses seleksi itu.

“Tidak pernah dishare satu lembaga pendidikan itu kuotanya berapa? Lalu cara daftarnya bagaimana? Proses verifikasinya bagaimana? Semua dilakukan diam-diam, tiba-tiba ada pengumuman. Jadi didata sendiri, diumumkan sendiri. Kan jeruk makan jeruk, tidak ada kontrol sosial,“ katanya.

Ketertutupan ini kata Ubaid memunculkan potensi terjadinya penyelewengan. ”Yang paling fatal adalah proses verifikasi. Ini tidak dilakukan dan diduga banyak terjadi ‘peserta titipan’,” tudingnya.

Dampaknya, kata Ubaid, banyak mahasiswa yang tidak laik malah mendapat bantuan, dan sebaliknya, mereka yang pantas malah tidak terpilih.

“Dan kejadian ini pasti terjadi secara nasional, tidak hanya di Undip,“ ujarnya.

Senada, pemerhati pendidikan dan juga dosen di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni menyoroti tidak adanya data yang terintegrasi untuk mengukur kemampuan ekonomi keluarga calon mahasiswa.

“Masalah KIP itu yang mengurus banyak, data campur aduk, harusnya satu data. Sehingga tidak dimain-mainkan data itu, data kita tidak terintegrasi,” katanya.

Doni mencontohkan, di dekat rumahnya, terdapat satu keluarga yang dia sebut mampu membiayai kuliah anaknya namun mendapatkan KIP Kuliah.

“Dia bisa meminta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, saya tidak tahu bagaimana prosesnya, kemudian mengajukan KIP Kuliah untuk anaknya dan berhasil,“ katanya.

Sebaliknya, katanya, anak dari seorang ibu tunggal yang memiliki tiga anak dan berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta tidak mendapat bantuan KIP Kuliah.

”Kasus-kasus ini banyak terjadi dimana-mana. Ini yang harus dibereskan oleh pemerintah. Karena ini ketidakadilan,” katnaya.

Selain itu, Doni melihat, permasalahan ini juga disebabkan oleh biaya kuliah yang semakin mahal, membuat orang tua akan memanfaatkan beragam kesempatan untuk meringankan beban mereka.

“Sekarang di kampus negeri saja, biaya UKT kuliah mencapai lebih dari Rp9 juta, tinggi sekali,” ujarnya.

Bagaimana respon Kemendikbud dan Undip?

Terkait viralnya seorang mahasiswi Undip yang diduga bergaya hidup mewah itu, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud Ristek Abdul Kahar menjelaskan bahwa awalnya CMJ memenuhi syarat menerima bantuan pendidikan.

Kemudian, katanya, mahasiswi itu mendapatkan penghasilan sebagai selebgram. Namun, salahnya, tambah Kahar, mahasiswi itu tidak mengundurkan diri dari penerima KIP Kuliah.

Kini kata Kahar, mahasiswi Undip itu telah mengundurkan diri dari KIP Kuliah.

Melihat polemik ini, Kahar mengatakan bahwa Kemendikbud Ristek telah meminta perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi bagi para penerima KIP Kuliah dan juga melakukan penyeleksian yang tepat sasaran sesuai kriteria.

“Jangan-jangan memang anak ini dari awal tidak layak menerima KIP Kuliah,” kata Kahar.

Sementara itu, Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati mengaku pihaknya telah menjalankan mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan penerima KIP Kuliah sesuai Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek tahun 2024.

Dalam rilis yang diterima, Utami juga mengaku Undip telah melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik ke penerima KIP Kuliah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Terkait tudingan yang menyebut bahwa proses verifikasi KIP Kuliah bermasalah dan pengelolaan yang tidak transparan, BBC News Indonesia telah menghubungi pihak dari Kemendikbud dan Undip, namun belum ada jawaban hingga berita ini diturunkan.

Apa itu beasiswa KIP Khusus?

Kemendikbud Ristek memberikan bantuan bagi mahasiswa baru di seluruh Indonesia untuk menjadi penerima KIP Kuliah untuk jenjang sarjana maupun diploma.

Kemendikbud telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun di tahun 2024 untuk membiayai Program KIP Kuliah Merdeka dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa.

KIP Kuliah Merdeka merupakan perkembangan terbaru dari KIP Kuliah yang mulai berlaku sejak tahun 2021. KIP Kuliah juga merupakan perkembangan dari program Bidikmisi yang sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 2011.

Program ini diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tapi mengalami keterbatasan ekonomi.

Apa syaratnya?

Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP Kuliah dibuktikan dengan:

1. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP);

2. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;

3. Masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE);

4. Atau, mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan;

5. Memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orangtua/wali paling banyak Rp4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp 750.000. Calon penerima pada kriteria ini wajib mengunggah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Bantuan apa saja yang diperoleh mahasiswa?

Pertama adalah pembebasan biaya pendidikan (UKT/ SPP) yang dibayarkan langsung ke kampus. Jumlahnya berkisar dari Rp2,4 juta hingga Rp12 juta.

Kedua adalah bantuan biaya hidup yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Jumlahnya dari Rp800.000 hingga Rp1,4 juta per bulan.