Kritik Pemprov, Fraksi Demokrat Sebut Ada Kekeliruan di MXGP Samota

MATARAM-Kejuaraan balap motor cross grand Prix (MXGP) Samota di Sumbawa usai digelar. Namun Fraksi Demokrat DPRD NTB melihat ada kekeliruan selama pelaksanaannya oleh Pemprov NTB.

Dibandingkan dengan gelaran MotoGP Mandalika yang melibatkan government to bussiness, untuk MXGP Samota yang seharusnya bersifat bussiness to bussiness justru dituding memperlihatkan keterlibatan Pemprov NTB yang sangat besar.

“Dari awal dijelaskan MXGP ini b to b, kami melihat ada peran pemerintah terlalu besar, dan masuk terlalu dalam,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB H A Rahman H Abidin saat konferensi pers di Pers Room DPRD NTB, Selasa (28/06/2022).

Dia mengakui setiap gelaran event nasional dan internasional yang hadir di Bumi Gora sudah sepatutnya didukung semua pihak termasuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Namun sekali lagi semua dukungan ada tempat dan porsinya.

“Porsinya misal membangun infrastruktur perbaikan jalan. Contoh, ketika pemerintah minta anggaran untuk perbaikan runway bandara kami (DPRD NTB, red) setuju. Begitu pun pemkab/pemkot mengedukasi masyarakat untuk mendukung event, sebagai bentuk jaminan keamanan pada penyelenggara event, hingga kemudahan perizinan, ” tambahnya.

Sementara yang dilihat Fraksi Demokrat, sambung Rahman, peran pemerintah dalam MXGP terlalu masuk ke dalam. Sehingga timbul pertanyaan gelaran MXGP apakah goverment to bussiness atau bussiness to bussiness.

“Apalagi sampai mengarahkan ASN untuk ikut menonton. Hingga keterlibatan BUMN, BUMD. Kami khawatir ada konflik kepentingan di dalamnya, ” ucap mantan Wali Kota Bima ini.

Ia menjelaskan, kritik ini sebagai bagian tanggung jawab moral, konstitusional dan publik bagi partainya kepada masyarakat. Bagaimanapun Demokrat termasuk partai yang mengusung dan memenangkan pasangan Zul-Rohmi.

“Ada tanggung jawab kami (Demokrat, red) untuk menjaga Zul-Rohmi ini sukses dan tetap berada pada jalur yang benar hingga akhir masa jabatan tahun 2023. Lepas tahun 2023 (Demokrat tidak bertanggung jawab), sudah,” terang anggota Komisi IV DPRD NTB ini.

Demokrat juga menyoroti keterlibatan Kepala Dinas PUPR NTB H Ridwan Syah sebagai komandan lapangan MXGP Samota. Statusnya sebagai ASN dianggap terlalu berlebihan dalam melibatkan diri pada proyek swasta.

Tak itu saja, lanjut Aji Man akrab disapa, ketika kritik ini disampaikan kepada yang bersangkutan, Ridwansyah justru menilai dewan Udayana (DPRD NTB) baper (bawa perasaan). Padahal menurutnya apa yang dilakukan dewan sebagai wakil rakyat untuk mengkritisi pemerintah jika ada hal-hal yang di luar aturan wajar dilakukan.

“Secara konstitusional saya ini dibayar untuk bersuara dan mengkritik, dalam rangka meluruskan perjalanan pemerintahan Zul-Rohmi, ” tegasnya.

Didampingi oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Aji Man menyatakan, Demokrat pada dasarnya tidak menentang pelaksanaan event dunia seperti MotoGP, MXGP, atau event-event lainnya yang digelar di NTB.

“Asalkan dilakukan sesuai rel dan prosedur yang semestinya. Apalagi kami yakin setiap event dunia yang dilaksanakan di NTB ini pasti pengaruhnya sangat besar, pasti ada geliat ekonomi, UMKM hidup, peredaran uang banyak, ada promosi dunia disitu, bahkan perhatian pemerintah pusat besar ke daerah kita dengan mengucurkan dana untuk membangun infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan event,” jelasnya.

“Waktu pelaksanaan MotoGP, Fraksi Demokrat mengacungi jempol. Kami puji Gubernur NTB, pak Doktor Zul, tidak ada suara Demokrat pada saat itu yang mengkritisi,” ungkap Aji Man mengakhiri.

Terpisah, Komandan Lapangan MXGP Samota H Ridwan Syah yang dikonfirmasi wartawan membantah jika dirinya pernah mengatakan kata baper kepada lembaga legislatif. Termasuk kabar yang menyebut dewan meminta dirinya untuk meminta maaf karena telah menyebut kata baper.

“Saya tidak pernah berkata DPRD baper, siapa yang minta maaf, tidak ada yang meminta saya,” tegas Ridwan Syah.

Ia menjelaskan, pernyataan kata baper yang dianggap melecehkan lembaga dewan diakui pernah dia lontarkan, tapi secara spesifik tidak tertuju ke puhak manapun. Saat itu, dirinya sedang menerima panggilan telepon dari sejumlah media pasca gelaran MXGP Samota usai digelar.

“Saya saat itu sedang lelah sekali, ditanya macam-macam soal MXGP. Saya bilang sudahlah MXGP ini sukses, sekalipun ada kritik maka semua pihak diminta tidak baper. Tidak ada saya spesifik katakan baper ke lembaga dewan,” jelasnya.

Meski demikian, jika ada pihak-pihak yang merasa kurang atau tidak nyaman atas pemberitaan, secara pribadi dirinya meminta maaf.

“Jadi kalau ada pihak yang tidak nyaman dengan judul berita itu, saya minta maaf. Semua sudah selesai, saya sudah bertemu dengan DPRD NTB,” tandas Dae Iwan akrab disapa.

Menyoal dirinya yang ASN, hingga menjadi komandan lapangan MXGP Samota, Ridwan menilai tak jauh berbeda keterlibatannya saat MotoGP Mandalika.

“Dan saya ditugaskan Gubernur, bukan menawarkan diri (sebagai komandan lapangan, red). Dan bukan hanya saya, semua OPD (terlibat) karena tugas pemerintah adalah memfasilitasi,” ucapnya.

Ia mencontohkan, ketika dalam gelaran ada macet kendaraan maka yang menjadi tugas atau tanggung jawab adalah Dinas Perhubungan. Begitu pun dengan kondisi infrastruktur jalan jadi kewenangan Dinas PUPR.

“Tapi kami tidak ikut di dalam penyelenggaraan atau pembiayaan, kami hanya memfasilitasi. Saya tegaskan tidak ada satu rupiah pun APBD untuk MXGP Samota, ” tutup Dae Iwan. (ewi/r10)