Kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang: Ketua RT dan tiga warga lain jadi tersangka
Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan ketua RT dan tiga warga lainnya sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah sejumlah mahasiswa beragama Katolik Universitas Pamulang (Unpam) yang berujung pada penyerangan, Minggu (05/05).
Keempat tersangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diketahui berinisial D, 53 tahun; I, 30 tahun; S, 36 tahun; dan A, 26 tahun. Turut diambil barang bukti berupa rekaman video, tiga bilah senjata tajam jenis pisau, kaos berwarna merah, dan kaos berwarna hitam.
Secara terpisah, Lurah Babakan. Teten Haryanto, secara terpisah mengonfirmasi “D” adalah Ketua RT setempat bernama Diding.
Kapolres Tangsel, AKBP Ibnu Bagus Santoso, menyatakan kejadian yang viral di media sosial itu terjadi di Jalan Ampera RT 007/002, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada Minggu (05/05) malam.
“Kegaduhan dan kekerasan tersebut terekam oleh salah satu penghuni kontrakan di TKP. [Saat itu] terdapat dua orang laki-laki terekam membawa senjata tajam jenis pisau,” tutur Ibnu seperti dilaporkan wartawan Muhammad Iqbal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Beberapa korban yang berhasil diwawancarai oleh BBC News Indonesia mengaku takut akibat intimidasi dan kekerasan yang dialami. Mereka mengaku diteriaki dengan kata-kata kasar selain ancaman kekerasan fisik.
Ilustrasi ibadah di gereja
Pada Minggu (05/05) malam itu, mahasiswa-mahasiswa yang beragama Katolik ini tengah menjalankan ibadah Doa Rosario.
Bagi penganut agama Katolik, bulan Mei dan Oktober adalah Bulan Bunda Maria. Mereka yang beragama Katolik biasanya berdoa setiap hari dan, umumnya, bagi yang tinggal dalam lingkungan gereja mengadakan doa bersama secara bergantian di rumah.
Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus yang menurut mereka “bisa saja terjadi terhadap semua agama minoritas”.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan stakeholder agar tindakan intoleransi dan arogansi di negara yang beragam ini bisa teratasi,” tutur Ketua Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI periode 2022-2024, Billy Claudio.
Sementara SETARA Institute mengatakan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sekaligus cerminan dari lemahnya ekosistem toleransi di tengah tata kebhinekaan Indonesia.
“Kasus ini mempertegas bahwa situasi pelanggaran KBB stagnan serta gangguan atas tempat ibadah dan peribadatan masih terus terjadi,” ujar Direktur Setara Institute, Halili Hasan.
Data SETARA Institute menunjukkan, dalam periode tahun 2007-2022 terdapat 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan peribadatan yang terjadi di Indonesia.
Bagaimana kronologi kejadian versi polisi dibandingkan dengan kesaksian korban?
Polres Tangsel menjelaskan insiden intimidasi dan kekerasan itu terjadi di Jalan Ampera RT 007/002, Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Setu, Kota Tangerang Selatan, pada Minggu (05/05) sekitar pukul 19.30 WIB.
Saat itu, menurut polisi, tengah dilaksanakan kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh beberapa orang di salah satu rumah. Menurut polisi, tiba-tiba saja datang seorang laki-laki dengan inisial D berupaya membubarkan kegiatan tersebut dengan cara berteriak.
Kemudian, menurut Kapolres Tangsel, AKBP Ibnu Bagus Santoso, datang beberapa orang yang mencari tahu apa yang terjadi. Akibat teriakan tersebut terjadi kegaduhan dan kesalahpahaman yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan menimbulkan korban.
“Kegaduhan dan kekerasan tersebut terekam oleh salah satu penghuni kontrakan di TKP, dimana terdapat dua orang laki-laki terekam membawa senjata tajam jenis pisau,” kata Ibnu.
Wartawan Muhammad Iqbal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia mewawancarai R dan A, dua mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) asal Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka termasuk di antara belasan korban intimidasi.
R dan A mengaku ada 15 orang mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) beragama Katolik mengadakan acara doa Rosario di salah satu rumah indekos di Jalan Ampera, Kelurahan Babakan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada Minggu (05/05) malam.
Acara ini, menurut R dan A, dilakukan hanya dilakukan oleh lingkar pertemanan mereka, yaitu mahasiswa Unpam yang indekos di kawasan tersebut yang rata-rata berasal dari NTT.
Sekitar pukul 20.00 WIB, saat R dan A dan rekan-rekannya hampir selesai beribadah, mereka kedatangan ketua RT berinisial D sambil berteriak-teriak.
“Kita lagi doa di kontrakan sini. Kejadian jam 20.00 WIB saat baru mau selesai, kemudian ada yang teriak-teriak,” ujar R.
“Enggak tahu mereka berapa orang, [yang jelas ketua] RT sama yang bawa sajam [senjata tajam] itu,” ujar A.
R dan A menyebut keributan terjadi saat ada salah satu mahasiswi yang tengah melakukan doa diintimidasi secara verbal oleh beberapa pelaku.
“Ada yang bentak perempuan, kemudian teman-teman [mahasiswa yang tengah berdoa] enggak terima. Kemudian [pelaku] datang beramai-ramai [semakin mengintimidas],” ungkap R.
Secara terpisah, Neldys Efrin, 21 tahun, mahasiswi Sastra Inggris Unpam yang juga turut beribadah pada Minggu (05/05) malam, menyebut bahwa sebelum penyerangan, Ketua RT berinisial D sempat dua kali lewat di depan indekos seraya memperhatikan kamar tempat orang beribadah.
“Pak RT [kemudian] datang dengan marah-marah membubarkan Doa Rosario dan berkata akan memanggil warga. Tidak lama kemudian Pak RT kembali datang bersama warga. Kemudian kericuhan pun dimulai dan beberapa oknum dari warga menyerang menggunakan senjata tajam, dan menyebabkan dua korban terluka,” ujar Neldys kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Neldys, yang asal Flores, Manggarai, NTT, mengatakan Ketua RT tahun lalu sempat menegur mahasiswa dan mengatakan bahwa di lingkungannya tidak boleh ada ibadah umat non-Islam.
“Tahun lalu kami memilih untuk mengalah dan tidak melaporkan ke manapun. Kami memilih fokus pada perkuliahan apalagi keadaannya kami ngekos di sini,” ujar Neldys.
“Kebetulan di sini anak anak yang kos banyak dari daerah [Indonesia] Timur. Kami beribadah bukan setiap hari atau setiap bulan. Kemarin juga doa di dalam kosnya ketika momentum libur kuliah.”
Kata-kata makian
Neldys mengaku ada perasaan takut dan sedih karena ada teman mereka terluka. Selain itu, dia mengaku mendengar kata-kata makin dari oknum warga yang sekarang sudah jadi tersangka itu.
Neldys mengaku tidak mengerti alasan di balik intimidasi dan serangan tersebut. Dia juga menyebut hanya ada kurang lebih tiga orang warga yang membela mereka, termasuk bapak pemilik kos dan anaknya, serta seorang warga yang mereka tidak kenal.
Sementara R dan A mengaku, enggan berbicara panjang lebar terkait kasus ini. Bagi mereka, kejadian ini sudah selesai dan mereka tidak ingin memperpanjang masalah dengan masyarakat setempat.
Adapun E, mahasiswi Unpam yang juga menjadi korban dalam kejadian tersebut, mengaku takut untuk kembali ke kosnya. E mengaku khawatir penetapan tersangka terhadap warga setempat dapat berujung kepada dendam terhadap komunitas mereka.
“Kalau dengan tetangga sendiri pasti sindiran terhadap kita itu ada. [Mereka] dendam sama kita sama anak anak Timur,” ujar E, yang mengaku ada rencana pindah kos.
Salah satu korban penyerangan ini adalah Farhan Rizky Rhomadon, mahasiswa Teknik Informatika Unpam. Farhan yang saat itu sedang mengunjungi temannya yang juga tetangga kos para mahasiswa Katolik menjadi korban pembacokan ketika melerai keributan antara warga dengan penghuni kos yang sedang berdoa Rosario.
“Saya keluar kosan lihat-lihat doang [kegaduhan di luar], tiba-tiba terjadi pengeroyokan. Saya cuma misahin (melerai) saya enggak kenal siapa-siapa,” kata Farhan.
Farhan mengaku, dirinya merasa tak tega ketika melihat salah satu korban dikeroyok di depan matanya.
“Saya datang meluk dia [korban untuk] misahin,” ujar Farhan, yang mengaku menderita luka di kepala akibat terkena bacokan senjata tajam.
Korban lainnya, Aurelia Cheryl, diwakili oleh pengacara Muhammad Firdaus Oiwobo.
Lurah Babakan sebut tidak ada intimidasi
Lurah Babakan, Teten Haryanto, mengonfirmasi bahwa “D” yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangsel adalah Ketua RT yang bernama Diding.
Meski begitu, Teten mengeklaim tidak pernah mendapat laporan intimidasi terhadap para mahasiswa yang menjalankan ibadah di kos mereka. Menurut Teten, para warga di sekitar lokasi kejadian perkara terbuka dan bertoleransi terhadap setiap mahasiswa luar daerah yang indekos di wilayah tersebut.
“Soal ada intimidasi dan lain-lain yang namanya soal ketertiban umum di wilayah manapun di kampung manapun pasti ada aturan,” kata Teten.
“Kalau misalnya ada kosan atau kontrakan yang ngekos atau mengontrak satu orang, [kemudian] yang [bertamu] satu dua tiga orang, tamunya lebih dari itu artinya harus saling menghargailah.”
Teten mengaku mengetahui bahwa para mahasiswa yang mengadakan ibadah tersebut kerap kali mendapat teguran.
“Soal teguran sebelum hari kejadian kemarin, sebelumnya ada teguran ya wajar saja kepala wilayah Ketua RT/RW melakukan teguran. Karena mungkin Ketua RT/RW juga ditegur masyarakat. ‘Pak itu kenapa kok ramai sekali? Apakah ada kegiatan apa, atau ada acara apa’
Teten memastikan teguran ketua RT, merupakan bagian dari tugas RT sebagai kepala lingkungan.
“Sebelumnya Pak RT pernah cerita sebelumnya pernah ada ibadah yang mungkin lewat jamnya. Waktu istirahat mungkin lewat jam 9 atau jam 10 malam, mungkin ada laporan dari masyarakat yang terganggu,” kata Teten.
Teten menyebut, ketua RT setempat pun sudah memberikan imbauan agar menaati aturan ketertiban umum seperti beribadah tidak mengganggu jam istirahat para warga.
“Pak RT juga sudah memasang tulisan tertulis himbauan terhadap ketertiban umum di lingkungan dia,” ungkap Teten.
Namun secara terpisah, Muhamad Firdaus Oiwobo, selaku pengacara korban penganiayaan atas nama Aurelia Cheryl, menegaskan bahwa para mahasiswa Katolik memiliki hak untuk melakukan kegiatan di rumah kos tersebut.
“Kalaupun dia melanggar karena mengganggu ketertiban umum, harusnya cara menegurnya bukan pakai golok. Kan begitu? Dan masyarakat itu kalau melapor kepada Pak RT, harus melakukan pelaporan secara profesional,” tegas Firdaus kepada BBC News Indonesia.
Firdaus menegaskan para mahasiswa Katolik itu sudah mendapat intimidasi selama satu tahun belakangan dan pihak RT setempat harus membuktikan klaim-klaim yang dibuatnya.
Setara Institute: Peristiwa di Pamulang adalah pelanggaran atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)
Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus yang menurut mereka “bisa saja terjadi terhadap semua agama minoritas”,
“Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan stakeholder agar tindakan intoleransi dan arogansi di negara yang beragam ini bisa teratasi,” tutur Ketua Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI periode 2022-2024, Billy Claudio.
Billy menyebut kejadian tak terpuji berujung penganiayaan terhadap mahasiswa Katolik yang sedang melaksanakan Doa Rosario adalah bagian dari kompleksitas persoalan kebangsaan yang seharusnya menjadi perhatian semua anak bangsa yang masih menjunjung tinggi wawasan kebangsaan.
“Ini bukan persoalan salah satu agama maupun suku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Billy menyampaikan bahwa bukan hanya sekali praktik intoleransi ini terjadi di negara Indonesia tetapi sudah banyak kasus yang serupa.
“Negara harus hadir dan memberikan perlindungan hukum bagi korban dugaan penganiayaan serta menjamin kebebasan beragama untuk segenap warga Indonesia,” tegasnya.
Diwawancarai terpisah, SETARA Institute mengatakan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sekaligus cerminan dari lemahnya ekosistem toleransi di tengah tata kebhinekaan Indonesia.
“Kasus ini mempertegas bahwa situasi pelanggaran KBB stagnan serta gangguan atas tempat ibadah dan peribadatan masih terus terjadi,” ujar Direktur Setara Institute, Halili Hasan.
Data SETARA Institute menunjukkan, dalam periode tahun 2007-2022 terdapat 573 kasus gangguan terhadap tempat ibadah dan peribadatan yang terjadi di Indonesia.
Lebih lanjut, Halili menyebut kasus pembubaran ibadah Doa Rosario menunjukkan bahwa intoleransi dan kebencian terus menjadi ancaman terhadap hak atas KBB yang secara konstitusional harus dijamin oleh negara dan pemerintah.
“Ada dua faktor utama yang mendorong pembubaran, yaitu intoleransi di kalangan masyarakat dan kegagalan elemen negara, dalam konteks ini RT/RW sebagai unsur negara di tingkat terkecil, di ranah masyarakat, untuk menjamin hak seluruh warga atas KBB,” ujarnya.
Dalam pemantauan SETARA Institute selama ini, lemahnya penegakan hukum sering terjadi berkenaan dengan pelanggaran KBB dan secara umum menjadikan kelompok minoritas sebagai korban.
“SETARA Institute mendorong seluruh pihak untuk menahan diri. Narasi-narasi lanjutan terkait peristiwa yang mereproduksi kebencian dan menaikkan tensi konfliktual mesti dihentikan,” pungkasnya.