Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen anggota Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) Speakers? Consultation ke-10 kali ini digelar di Meksiko.
KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen anggota Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) Speakers’ Consultation ke-10 digelar di Meksiko.
Pada kesempatan itu, Puan menyuarakan dukungannya terhadap kesetaraan gender. Seperti diketahui, dia kerap vokal dalam isu-isu perempuan, termasuk di forum-forum internasional.
“Partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik adalah kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara termasuk dalam demokrasi,” tegasnya.
Hal itu disampaikan Puan pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation bertema “Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen” di Hotel Hilton Mexico City Reforma, Senin (6/5/2024).
Puan menyoroti kondisi perempuan yang masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3 persen sejak lima tahun lalu.
“Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada 2063,” ujarnya dalam siaran pers.
Oleh karenanya, dia mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan berbagai institusi publik, agar dijadikan agenda prioritas global.
Puan menilai, hal tersebut penting karena pada 2024 lebih dari 70 negara melaksanakan pemilihan umum. Itu berarti, 50 persen penduduk dunia menggunakan hak pilihnya.
“Tahun 2024 dapat menjadi momentum bagi akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik. Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi,” katanya.
Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu mengingatkan, demokrasi tidak akan berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan.
Menurutnya, kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.
“Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” ujarnya.
Perempuan dalam dunia politik
Di hadapan delegasi parlemen MIKTA, Puan menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai kerangka kebijakan
Salah satunya adalah kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30 persen kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai pada pemilihan umum (pemilu).
“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan (candidate pool),” katanya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) itu menyebutkan, partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan.
Tak hanya itu, dukungan kesetaraan gender juga ditunjukkan dengan pembentukan Kaukus Perempuan di Parlemen sejak 2001.
DPR RI bahkan bekerja sama dengan berbagai forum internasional untuk peningkatan kapasitas anggota parlemen, seperti dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Forum Parlemen Dunia.
“Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024 telah menjadi peta jalan untuk memajukan kesetaraan gender di berbagai sektor di Indonesia, termasuk politik,” jelasnya.
Melalui forum itu pula, Puan mengajak parlemen negara-negara MIKTA mewujudkan parlemen yang responsif gender (gender-responsive parliament) serta mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, dan kesetaraan.
“Parlemen juga harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, baik dalam struktur, metode, maupun produk legislatif,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, parlemen negara anggota MIKTA perlu memprioritaskan adanya gender-sensitive lawmaking.
“Kita harus terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyusunan undang-undang (UU) yang inklusif,” urainya.
Dia juga menyebutkan, parlemen MIKTA perlu melakukan gender-responsive budgeting dengan perlu mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Selain itu, parlemen MIKTA perlu membangun dimensi gender-sensitive oversight,” pintanya.
Puan pun mendorong parlemen menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif atau pemerintah.
“Saya mengajak kita semua bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” katanya.
Perdamaian global
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya negara anggota MIKTA dalam menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
Sebab, menurutnya, MIKTA merupakan simbol negara-negara middle power (kekuatan menengah).
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker,” katanya.
Dia mengatakan itu dalam sesi 1 MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 yang membahas soal perdamaian global.
Puan menyebutkan, MIKTA perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order).
Oleh karena itu, dia berharap, MIKTA mendukung penguatan dan reformasi tata kelola global, terutama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group), kata Puan, MIKTA harus menjadi pendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan masing-masing (regional order).
“Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tuturnya.
Cucu Bung Karno itu menegaskan, parlemen berperan krusial dalam menciptakan perdamaian global.
Dia menyebutkan, melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antarbangsa.
“Saya mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global,” ujarnya.
Puan juga mengajak negara MIKTA menciptakan dunia yang lebih damai dan dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang diwakili.
Berdiskusi tentang perempuan
Usai kedua sesi tersebut, Puan turut membahas isu perempuan saat melakukan pertemuan Courtesy Call dengan Presiden Kamar Deputi Meksiko, Marcela Guerra Castillo.
Ia mengaku senang karena bisa bertemu kembali secara khusus dengan Marcela sebagai sesama ketua parlemen perempuan.
“Buenos dias. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan ibu Ketua,” ujarnya.
Kepada Marcela, Puan berbincang mengenai berbagai isu perempuan, termasuk pentingnya isu perempuan selalu dibahas pada forum parlemen MIKTA.
“Sesama ketua parlemen yang dapat menjadi inspirasi, kami sadari menjadi politisi perempuan tidaklah mudah. Maka, penting sekali kita bisa suarakan kesetaraan gender di MIKTA,” ujarnya.
Lesislator daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) V itu mengatakan, suara perempuan harus didengar di dunia dan MIKTA perlu mendukung hal tersebut.
Puan juga mengapresiasi Meksiko yang sejak 2012 berhasil memiliki anggota parlemen perempuan di atas rata-rata global, yakni lebih dari 50 persen.
Ia lantas mengajak parlemen Indonesia dan Meksiko terus berkolaborasi untuk memiliki agenda kuat terhadap pemberdayaan perempuan.
“Saya yakin, pertemuan kita hari ini akan dapat mempromosikan dialog antarparlemen negara MIKTA, serta semakin mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Meksiko,” ucap Puan.
Pada kesempatan itu, Puan bersama delegasi DPR RI pun mendapat sambutan hangat dari Marcela.
Marcela juga berterima kasih atas dukungan Puan terhadap kepemimpinan Meksiko di MIKTA Speakers’ Consultation ke-10.
“Kita harus memperkuat hubungan bilateral, politik, ekonomi, diplomatik kedua negara. Semoga MIKTA dapat berperan untuk meningkatkan hubungan antara negara anggota nya,” katanya.