Bantah Intervensi Kasus E-KTP, Jokowi: Buktinya Pak Setya Novanto Divonis 15 Tahun
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Senin (4/11/2023).
JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo membantah adanya intervensi dalam penanganan kasus E-KTP yang melibatkan eks Ketua DPR RI, Setya Novanto pada 2017 lalu.
Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi langkah eks Ketua KPK Agus Rahardjo, yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia sempat mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus Setya Novanto pada 2017.
Presiden menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi bukti tidak adanya intervensi pemerintah dalam kasus itu.
“Yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada. Jelas berita itu ada semuanya,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (4/11/2023).
“Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setya Novanto sudah dihukum, divonis dihukum berat 15 tahun,” lanjutnya.
Saat ditanya lebih jauh apakah pertemuan dengan Agus di Istana itu memang benar-benar ada, Jokowi mengaku sudah meminta staf di Sekretariat Negara untuk mengeceknya dan tak ada pertemuan yang dimaksud.
Kepala Negara kemudian mempertanyakan mengapa kasus pada enam tahun lalu diungkapkan kembali.
Jokowi juga mempertanyakan ada kepentingan apa di balik pengungkapan itu.
“Terus untuk apa diramaikan itu, kepentingan apa diramaikan itu, untuk kepentingan apa,” katanya.
Sebelumnya dugaan intervensi dalam kasus e-KTP diungkapkan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo.
Agus mengaku pernah dipanggil Presiden Jokowi pada 2017 dan diminta untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setnov.
Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi.
“Saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak,” kata Agus dalam wawancara dengan Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/11/2023).
“Saya terus terang, waktu kasus e-KTP saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),” lanjut Agus.
Saat itu, Agus merasa heran karena biasanya presiden memanggil lima pimpinan KPK sekaligus.
Namun, kala itu dipanggil seorang diri. Ia juga diminta masuk ke Istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid.
Ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah. Ia pun heran dan tidak mengerti maksud Jokowi.
Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov disetop KPK.
Namun, Agus menolak perintah Jokowi. Sebab, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e KTP dengan dengan tersangka Setnov sudah terbit tiga minggu sebelumnya.