Perintahkan KKB Papua Seluruh Kodap Tak Ganggu Pemilu 2024, Panglima TPNPB OPM Amos Sorondanya Ogah Bertanggung Jawab Jika Ini Terjadi

Penglima TPNPB OPM, Amos Sorondanya menyerukan kepada seluruh pimpinan KKB Papua untuk tidak mengganggu Pemilihan Umum atau Pemilu 2024

GridHot.ID – Pemilu 2024 bakal dilaksanakan pada Rabu (14/2/2024) mendatang.

Terkait pelaksanaan pemilu, Panglima TPNPB OPM, Amos Sorondanya, beri perintah khusus pada anak buahnya.

Amos Sorondanya meminta agar semua Kodap tidak mengganggu jalannya pemilu.

Dilansir dari pos-kupang.com, Panglima TPNPB OPM, Amos Sorondanya, memerintahkan seluruh Kodap untuk tidak mengganggu jalannya Pemilu 2024 pada Rabu (14/2/2024) mendatang.

Penglima TPNPB OPM, Amos Sorondanya menyerukan kepada seluruh pimpinan KKB Papua untuk tidak mengganggu Pemilihan Umum atau Pemilu 2024

Tapi jika ada yang langgar, maka pelanggaran itu bukan merupakan perintahnya.

Seruan tentang menjaga keamanan selama Pemilu 2024 itu disampaikan sendiri oleh Panglima TPNPB OPM, Amos Sorondanya, Jumat (9/2/2024).

Ia bahkan meminta seluruh TPNPB-OPM untuk mengindahkan perintahnya tersebut.

Apa yang disampaikannya tersebut yakni berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak pada tanggal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.

Dikatakannya pula, jika seruan itu dilanggar, maka itu bukan perintah langsungnya.

“Kalau ada Kodap yang melakukan aksi untuk menggagalkan Pemilu, maka itu bukanlah perintah langsung dari markas besar TPNPB,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini TPNPB – OPM tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk mengagalkan Pemilu di tanah Papua.

“Kalau ada aksi, maka sudah jelas ada oknum di balik itu yang mempergunakan TPNPB,” tegasnya.

Menurut Amos, seruan itu dikeluarkannya, supaya dalam Pileg dan Pilpres nanti, rakyat Papua bisa memilih pemimpin yang dinilai bisa membawa perubahan.

“Kita tidak bisa memaksakan rakyat Papua untuk tidak memilih, karena bangsa rakyat Papua punya hak untuk mengikuti pesta demokrasi itu,” tegasnya.

Ia juga menandaskan, jika ada aksi maka bukan perintahnya.

Oleh karena itu, ia juga menolak bila markas besar TPNPB OPM dinyatakan bertanggungjawab apabila ada aksi yang dilakukan para pimpinan di wilayah.

“Sekali lagi, kalau militer Indonesia baik TNI atau Polri bertindak maka bukan itu tanggungjawab kami,” tegas Amos.

Sementara itu, melansir antaranews.com, Kepala Kepolisian Resor Paniai Ajun Komisaris Besar Polisi Abdus Syukur mengatakan bahwa dua orang korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua di Bayu Biru sudah dievakuasi ke Nabire, Papua Tengah, dan dirawat di rumah sakit umum daerah setempat.

“Memang benar, dua korban penembakan KKB sudah berada di Nabire untuk mendapatkan penanganan medis,” kata Kapolres dihubungi dari Jayapura, Papua, Selasa.

Dua orang korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu adalah Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Manurung dan Benyamin Banua (53).

Dari laporan yang diterima, jelas Kapolres, insiden penembakan itu terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di ujung lapangan terbang Baya Biru sesaat sebelum mendaratnya pesawat milik Smart Air.

Dua orang yang mengalami luka tembak kondisinya stabil dan keduanya telah dievakuasi ke Nabire menggunakan pesawat Smart Air yang tiba di Baya Biru.

“Situasi di Baya Biru saat ini relatif kondusif dan anggota masih bersiaga,” tambah Abdus Syukur.

Baya Biru yang masuk wilayah Kabupaten Paniai merupakan lokasi penambangan emas yang dikelola penambang lokal.

Untuk mencapai lokasi tersebut harus menggunakan pesawat atau helikopter dari Nabire .

Kabupaten Paniai merupakan satu dari delapan kabupaten yang masuk wilayah Provinsi Papua Tengah yang beribu kota Nabire.(*)