Belum Ada Kesepakatan Bersama Terkait Keanggotaan Palestina di PBB

Warga Palestina memeriksa kerusakan di rumah sakit Al-Shifa di Gaza setelah militer Israel keluar dari kompleks perumahan rumah sakit tersebut pada 1 April 2024, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas.

GAZA, KOMPAS.com – Para anggota Dewan Keamanan PBB pada Kamis (11/4/2024) kemarin gagal mencapai konsensus (kesepakatan bersama) mengenai upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Dengan begitu, upaya yang akan dilakukan berikutnya ialah dengan melakukan pemungutan suara dewan yang lebih formal.

Sebelumnya, pada 2012 Palestina yang berstatus pengamat di PBB telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh.

Atau itu berarti pengakuan terhadap negara Palestina.

Hanya saja, setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melewati Dewan Keamanan.

Tetapi, sekutu Israel, Amerika Serikat, memiliki hak veto dan kemudian disetujui oleh Majelis Umum.

Mengingat serangan Israel di Gaza, pekan lalu Palestina menghidupkan kembali permohonan keanggotaan PBB sejak 2011. Sehingga mendorong Dewan Keamanan untuk meluncurkan proses peninjauan formal.

Ini termasuk komite ad hoc yang gagal mencapai konsensus pada hari Kamis dan terdiri dari negara-negara anggota dewan.

Dikutip dari AFP pada Jumat (12/4/2024), dalam pertemuan tertutupnya, Duta Besar Malta Vanessa Frazier, yang memegang jabatan presiden bergilir dewan tersebut untuk bulan April mengatakan tidak ada konsensus.

“Namun, dua pertiga anggota mendukung keanggotaan penuh,” katanya, tanpa menyebutkan negara mana saja.

Meskipun komite ad hoc hanya dapat bergerak maju melalui konsensus, secara sederhana, ketika semua orang sepakat maka setiap anggota Dewan Keamanan kini dapat mengajukan resolusi melalui pemungutan suara mengenai masalah tersebut.

Menurut sumber-sumber diplomatik, pemungutan suara dapat diadakan pada 18 April, yang diajukan oleh Aljazair yang mewakili negara-negara Arab di Dewan.

Bahkan jika isu tersebut mendapatkan sembilan dari 15 suara yang diperlukan, para pengamat memperkirakan akan ada veto dari Amerika Serikat.

Washington bersikukuh bahwa PBB bukanlah tempat untuk mempermasalahkan status negara Palestina.

Tetapi yang mereka tekankan harus merupakan hasil kesepakatan antara Israel dan Palestina.

“Yang kami minta hanyalah mengambil tempat yang selayaknya kami di tengah komunitas bangsa-bangsa,” ujar utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada wartawan awal pekan ini.