Pemerintah Tarik Rp 7,18 T Lewat Lelang SBSN, Biaya Utang Lebih Mahal

Ilustrasi Rupiah Digital

Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp7,18 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (2/7). Adapun total penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp 17,99 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan,  ketujuh seri yang dilelang terdiri dari menawarkan dua seri tenor pendek Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPNS dan lima seri Project Based Sukuk atau PBS.

Berikut hasil lelang ketujuh Sukuk:

1. SPNS 20012025: Pemerintah menyerap Rp 300 miliar dari penawaran 2,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang 6,84333%
2. SPNS01042025: Pemerintah menyerap Rp 1,18 triliun dari penawaran 3,49 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang 6,92483%
3. PBS032: Pemerintah menyerap Rp 1,3 triliun dari penawaran 4,17 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang  6,99952%
4. PBS030: Tidak diserap, meski ada penawaran masuk Rp 1,15 triliun
5. PBSG001: Pemerintah menyerap Rp 100 miliar dari penawaran Rp 1,3 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang  6,83286%
6. PBS004: Pemerintah menyerap Rp 150 miliar dari penawaran Rp 359 miliar.  Imbal hasil rata-rata tertimbang 6,99054%
7. PBS038: Pemerintah menyerap Rp 4,15  triliun dari penawaran Rp 5,31 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang 7,18972%

Adapun SPNS 20012025 dan SPNS01042025 akan jatuh tempo masing-masing pada Januari 2025 dan April 2025. Sedangkan PBS032 jatuh tempo pada Juli 2026, PBS030 pada Juli 2028, PBSG001 pada September 2029, PBS004 pada Februari 2037, dan PBS038 pada Desember 2049.

Imbal Hasil Lebih Tinggi

Rata-rata imbal hasil yang dimenangkan lebih tinggi dibandingkan penerbitan SBSN yang dilakukan pemerintah sebelumnya pada 19 Juni 2024 maupun 4 Juni 2024. Sebagai contoh, imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan SBSN seri PBS038 yang juga dilelang saat itu adalah sebesar 7,17997% dan 7,10991%.

Ekonom Faisal Basri pernah mengingatkan bahwa, suku bunga atau imbal hasil utang yang lebih tingi akan membebani APBN di masa mendatang. Apalagi, menurut dia, beban pembayaran bunga utang Indonesia saat ini sudah mencapai 20% terhadap pengeluaran pemerintah pusat.

Faisal juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi jatuh tempo pembayaran utang mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan, tertinggi dalam sejarah.  "Tidak pernah kita menghadapi utang jatuh tempo sebesar itu. Memang dibayar dengan menerbitkan utang baru. Tapi bayangkan jika pasar obligasi sedang gonjang ganjing," ujar Faisal di podcast Reynald Kasali, bulan lalu.

naik 11,55% dari realisasi tahun 2023. Alokasi pembayaran bunga utang ini mencapai 17,3% dari total pagu belanja negara 2024.