Media Asing Soroti Peretasan PDN, Sebut Budi Arie "Menteri Giveaway"

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Rapat tersebut membahas insiden peretasan Pusat Data Nasional dan progres penanganannya. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan sorotan media asing usai terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Indonesia sejak akhir Juni 2024.

Salah satu sorotan datang dari media Singapura Channel News Asia yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang bahkan disebut sebagai "menteri giveaway".

CNA juga menyoroti adanya petisi yang mendesak Menkominfo Budi Arie mengundurkan diri dari jabatannya karena gagal memenuhi target memulihkan ratusan data yang diretas hingga akhir Juni 2024. Hingga waktunya berlalu, baru ada lima institusi yang datanya pulih.

Budi Arie disebut "menteri giveaway"

Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway yang mendapat tekanan untuk mengundurkan diri oleh publik.

Hal itu dituliskan dalam berita berjudul "Indonesia’s ‘giveaway’ minister faces growing pressure to resign after worst cyberattack in years" yang tayang 1 Juli 2024.

Budi dinilai yang paling bertanggung jawab atas gangguan keamanan siber berupa ransomware yang menyerang PDNS. Serangan ini memengaruhi 239 lembaga di Indonesia, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah.

Terkait kejadian tersebut, SAFEnet membuat petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 18.000 orang dalam kurun waktu seminggu sejak dibuat.

CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang menduga Budi menjadi menteri karena mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 dan 2019.

"Jangan sampai ada 'giveaway' seperti ini terus... (Jabatan) ini posisi yang sangat strategis apalagi kita tidak bisa lepas dari dunia digital," kata Nenden.

Budi diketahui pernah menjadi Ketua Projo, kelompok relawan yang didirikan pada 2013 yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Budi lalu diangkat Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2019 dan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Juni 2023.

Budi menolak mengomentari petisi yang memintanya mundur tersebut.

Namun, Projo justru menuduh petisi itu dibuat fraksi yang menentang Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Sebab Prabowo yang menang Pilpres 2024 kerap dianggap mendapat dukungan Jokowi.

Nenden membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, petisi itu dibuat karena kinerja Budi berdampak langsung untuk kepentingan publik.

Budi tunjukkan petisi dukungan untuknya

Selain CNA, Reuters juga menyoroti petisi yang menyerukan Budi mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, Budi dinilai kurang bertanggung jawab atas serangan siber yang berulang.

Meski begitu, Reuters menuliskan, Budi justru mengirim petisi terpisah kepada media asal Inggris tersebut.

Petisi ini berisi permintaan agar dirinya tetap menjabat sebagai Menkominfo. Tindakan tersebut dilakukan Budi ketika dimintai komentar mengenai seruan agar dirinya mengundurkan diri.

Budi pernah mengatakan kepada parlemen, ada "aktor non-negara" yang mencari uang di balik serangan itu. Dia berjanji layanan pemerintah pulih sepenuhnya Agustus mendatang.

Di sisi lain, Budi mengaku Kemenkominfo memiliki kapasitas cadangan data di PDNS yang diretas. Namun, penggunaan layanan tersebut bersifat opsional bagi lembaga pemerintah.

Menurutnya, banyak lembaga pemerintah tidak mencadangkan data karena keterbatasan anggaran. Setelah ada peretasan, dia akan segera mewajibkannya.

Terpisah, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengakui 98 persen data pemerintah yang disimpan di pusat data yang dibobol belum dicadangkan.

"Secara umum kami melihat masalah utamanya adalah tata kelola dan tidak ada dukungan," ujarnya.

Namun, anggota parlemen menolak penjelasan tersebut dan menyebut kondisi ini sebagai kebodohan.

"Jika tidak ada penanggulangan, itu bukan berarti tata kelola tidak baik. Itu kebodohan," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Pejabat tidak transparan dan gagal

Media keamanan siber The Record from Recorded Future News menyoroti petisi SAFEnet yang berisi kritikan terhadap pejabat Indonesia.

Pasalnya, pejabat dinilai membiarkan layanan penting terganggu dan tidak mengomunikasikan situasi dengan benar kepada publik.

“Pemerintah sebagian besar diam dan tidak transparan tentang apa yang terjadi,” tulis petisi itu.

Kemenkominfo dan Budi juga disebut gagal mencapai target memulihkan setidaknya 18 basis data lembaga pada akhir Juni 2024. Hanya lima lembaga yang layanannya dipulihkan hingga Minggu (30/6/2024).

Hingga kini, penyelidikan atas insiden tersebut masih berlangsung. Serangan ini disebut-sebut sebagai yang terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Para pejabat juga belum mengungkapkan informasi apa saja data publik yang bocor atau kemungkinan pemulihan data.

Adapun informasi yang bocor dapat mencakup data populasi seperti nama, alamat, dan nomor identitas pribadi, serta informasi khusus tentang program kesehatan nasional dan kurikulum pendidikan.