Rusia Bersumpah akan Hancurkan Senjata AS yang Dikirim ke Ukraina dari Israel

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Rusia bersumpah untuk menghancurkan senjata yang dikirim ke Ukraina di tengah laporan rencana Amerika Serikat (AS) untuk mentransfer sistem pertahanan udara Patriot dari Israel ke Ukraina. Ketika ditanya tentang laporan pembicaraan pemerintah AS dengan Israel dan Ukraina mengenai pengiriman Patriot yang sudah tua ke Ukraina, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan: "Kami melarang semua negara yang belum melakukan hal tersebut untuk menyediakan senjata untuk Ukraina."

"Nasib senjata-senjata yang pada akhirnya akan diekspor ke Ukraina dari mana saja sudah jelas. Senjata-senjata itu akan dimusnahkan seperti senjata lain yang dipasok oleh Barat dan AS ke Ukraina," tambahnya pada konferensi pers setelah Rusia mengambil alih kepresidenan Dewan Keamanan PBB selama satu bulan ke depan.

Ketika ditanya tentang pernyataan mantan presiden AS Donald Trump baru-baru ini tentang mengakhiri perang Ukraina dalam satu hari jika dia terpilih kembali, Nebenzia mengatakan mereka telah mendengar klaim tersebut sebelumnya.

"Krisis Ukraina tidak bisa diselesaikan dalam satu hari," lanjutnya.

Memperhatikan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyampaikan solusi pada 14 Juni, Nebenzia menyebutkan bahwa Putin mengatakan situasi di lapangan telah berubah dan hal tersebut perlu dipertimbangkan. Putin pada 14 Juni telah meminta Ukraina untuk menarik pasukannya dari wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia, serta menyetujui perolehan teritorial Rusia yang diperoleh dalam "operasi militer khusus" yang diluncurkan pada Februari 2022, dan menegaskan status netralnya.

Kepala negara Rusia itu juga menuntut pembatalan semua sanksi anti-Rusia yang dilakukan Barat. Mengenai perpecahan yang semakin mendalam antara Rusia, China, Korea Utara dengan negara-negara Eropa dan Barat, utusan Rusia mengatakan: "Orang-orang Eropa, Anda menyebut mereka sekutu, saya akan menyebut mereka antek."

Dia mengatakan bahwa negara-negara tersebut menolak mengakui munculnya pusat-pusat kekuatan baru dan bahwa "mereka berusaha mempertahankan dominasi yang mereka nikmati selama 500 tahun terakhir."

Mengatakan bahwa banyak negara yang ingin menjadi lebih menonjol dalam politik dunia, Nebenzia mengatakan hal tersebut tercermin dalam proses reformasi Dewan Keamanan. Pada awal konferensi pers, Nebenzia mengatakan situasi di Palestina "akan tetap menjadi sorotan" selama masa jabatan mereka sebagai presiden Dewan Keamanan.

Dia juga mengumumkan bahwa akan ada tiga "acara penting" yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Acara pertama adalah debat tingkat menteri mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, sedangkan yang kedua adalah sesi tingkat tinggi mengenai kerja sama antara PBB dan organisasi-organisasi regional, serta yang ketiga adalah debat terbuka mengenai Timur Tengah.

photo

Negara-negara yang bersekutu dengan Ukraina dan Rusia. - (Tim Infografis Republika.co.id)