Apa Itu Family Office? Luhut Sebut Orang Superkaya Dunia Simpan Uang di Indonesia,Pengamat Khawatir

TRIBUNKALTIM.CO - Apa itu Family Office? Luhut sebut orang superkaya dunia simpan duit di Indonesia, pengamat khawatir jadi tempat pencucian uang.

Family Office menjadi trending di X, usai Presiden Joko Widodo mencetuskan untuk membentuk tim pengkajian.

Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Lantas bagaimana cara kerja Family Office di Indonesia? Apa manfaatnya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office ini, yakni dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia.

Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10 juta-30 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai konferensi pers terkait Ekspedisi bersama Indonesia-OceanX di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (15/5/2024).

Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10 juta-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu superkaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,34 persen selama periode 2023-2028.

Selain itu, peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Dengan memiliki Family Office, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyerahkan pembentukan tim pengkajian Family Office kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat membahas Family Office bersama Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Dalam rapat tersebut hadir Menko Luhut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

"Ini nanti tim yang akan dibentuk Pak Menko akan mengkaji regulasi dan dari segi kesiapan kita, sehingga bisa kita launching untuk mendapatkan banyak masuknya dana-dana yang dikelola perusahaan keluarga atau family office," kata Sandi, Senin.

Sandiaga menuturkan, keikutsertaan Family Office bersifat sukarela.

Kendati begitu, pemerintah menargetkan mampu menarik 500 miliar dollar AS dana kelolaan jika Family Office resmi dibentuk di Indonesia.

Adapun dana tersebut merupakan 5 persen dari total 11,7 triliun dollar AS dana kelolaan Family Office di seluruh dunia.

"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan. Ini kan peluang nanti akan dikaji lintas sektor dan ini merupakan peluang tambahan," tutur Sandiaga.

Menurut Sandi, pembentukan Family Office akan memberikan nilai tambah, salah satunya pengelolaan investasi aset orang superkaya akan berada di dalam negeri.

Sandi berharap, Indonesia bisa menawarkan pelayanan serupa kepada orang superkaya, merujuk pada negara yang telah menerapkan lebih dulu.

Pengamat Khawatir Indonesia Dijadikan Tempat Pencucian Uang

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait pembentukan "Family Office".

Bhima mengatakan, pemerintah harus memastikan family office tidak disalahgunakan untuk tempat pencucian uang.

"Membuka peluang masuknya family offices dan jadikan surga pajak perlu dipertimbangkan secara mendalam. Apakah indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang misalnya?," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Bhima mengatakan, ide menarik minat orang super kaya menyimpan dananya lewat family office ini bertolak belakang dari hasil survei Earth4All yang menunjukkan 86 persen masyarakat di Indonesia mendukung pemberlakuan pajak kekayaan /wealth tax.

Bahkan, kata dia, di antara negara G20 lain dukungan responden soal pajak kekayaan Indonesia tertinggi.

"Jika pemerintah justru mendorong family office yang bebas pajak maka ini bisa menyulitkan pemerintah dalam mengungkap, menyidik dan memajaki orang kaya," ujarnya.

Selain itu, Bhima khawatir investasi family offices tidak masuk ke sektor riil seperti pembangunan pabrik, melainkan hanya diputar di instrumen keuangan seperti pembelian saham dan surat utang.

"Jadi dampak ke perputaran ekonomi juga relatif terbatas," tuturnya.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan, berbagai studi menunjukkan bahwa negara yang menjadi tempat family office adalah negara yang mampu memberikan tarif pajak super rendah. Contohnya, Giblatar, Panama, dan Virgin Island.

Selain itu, kriteria lain family office adalah negara dengan kedalaman pasar keuangan dan infrastruktur keuangan yang lengkap seperti Singapura, London dan Hongkong.

"Dan sepertinya dua kriteria ini belum ada di Indonesia," ucap dia.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim