KPK Dicecar DPR: soal Nasib Firli Bahuri hingga Perburuan Harun Masiku

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama jajarannya mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Pimpinan KPK hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Banyak hal yang didalami anggota Komisi III termasuk soal integritas dan kinerja KPK dalam hal penindakan.

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP Johan Budi mempertanyakan apa penyebab kinerja KPK terus menurun saat rapat kerja dengan Ketua KPK, Senin (1/7).

“Mungkin perlu disampaikan secara terbuka Pak, ada kendala apa, yang sedang terjadi di KPK dalam melaksanakan fungsinya?” tanya Johan Budi dalam rapat kerja.

Dalam pemaparan sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango sempat menyinggung bahwa KPK mengalami kendala hubungan kerja dengan instansi lain.

“Permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri dan kejaksaan,” kata Pomolango dalam paparannya.

Permasalahan ini yang kemudian disoroti oleh Johan Budi. Ia menduga permasalahan ini menjadi imbas kinerja KPK yang tidak maksimal. Johan pun menuntut penjelasan lebih lanjut.

“Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial baik itu penanganan perkara baik itu fungsi supervisi bagaimana hubungan KPK dengan Polri dengan kejaksaan Agung KPK dengan pihak-pihak yang lain,” kata Johan Budi.

Johan Budi: Ada Insan KPK tapi Tidak Berperilaku Anti-Korupsi

Mantan Jubir KPK dan Jubir Istana yang menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menyentil kinerja anggota KPK saat rapat kerja bersama KPK.

Awalnya, Johan mengatakan ia menerima laporan masyarakat berupa video pernyataan terkait penolakan sosialisasi anti-korupsi yang dinilai tidak ada gunanya.

“Saya mendapat video masyarakat yang kemudian berani dengan lantang menyampaikan kepada KPK, enggak ada gunanya sekarang KPK, sosialisasi KPK kemudian melakukan pendidikan antikorupsi sementara ada insan-insan KPK yang berperilaku tidak menunjukkan apa yang di sosialisasikan itu kepada masyarakat,” kata Johan Budi.

Politikus PDIP ini menyinggung hasil survei Litbang Kompas Juni 2024 terkait kepercayaan publik kepada 8 lembaga penegak hukum. Hasilnya, KPK menempati posisi paling bontot di bawah DPR, Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi.

Eks Jubir KPK ini menuntut penjelasan para pimpinan KPK yang hadir terkait penurunan kinerja ini.

“Mungkin perlu disampaikan secara terbuka pak, apa kendala apa, yang sedang terjadi di KPK dalam melaksanakan fungsinya?” kata Johan.

Ketua KPK Jawab Komisi III soal Firli Bahuri yang 'Menghilang'

Benny K Harman. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan bagaimana posisi Firli Bahuri saat ini. Firli sudah tak menjadi Ketua KPK dan menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Terkait ini, Ketua KPK Nawawi Pomolango punya jawaban.

"Itu pertanyaannya, bagaimana langkah selanjutnya terhadap ketua yang lama itu ya," kata Nawawi usai rapat dengan Komisi iII DPR, Senin (1/7).

Ia menambahkan, KPK tak bisa berbuat soal Firli. Sebab, saat ini kasusnya tengah ditangani.

"Bukan tanya ke KPK-nya tapi tanyakan kepada pejabat yang menangani urusan yang bersangkutan bukan tanya kita ke KPK pertanyaan itu," ujarnya.

Komisi III: Warga Tak Harapkan Sensasi OTT, yang Penting Aset Negara Selamat

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa (11/4/2023). Foto: Dok. Istimewa

Anggota Komisi III DPR dari Gerindra Wihadi Wiyanto bicara soal KPK tak melulu menggembar-gemborkan OTT. Katanya, rakyat tak perlu itu.

"Bagaimana kita melihat bahwa KPK selama ini sudah memberikan sesuatu tugas yang cukup baik dalam artian OTT, tapi kita melihat ada berbagai macam case building yang kita lihat di sini memang sudah bisa," kata Wihadi dalam rapat Komisi III dengan pimpinan KPK, Senin (1/7).

"Saya kira bukan sesuatu hal yang masyarakat harapkan sesuatu yang sensasional untuk pemberantasan korupsi. Tetapi pemberantasan korupsi lebih bagaimana kita menyelamatkan keuangan negara, dan dalam penyelamatan keuangan negara," imbuh dia.

Wihadi mengatakan, kerja pimpinan KPK sudah jadi perhatian sejak mereka masih dalam tahap fit and proper test. OTT memang bisa jadi salah satu cara, tapi bagaimana sebuah kasus diselidiki sampai selesai jauh lebih baik.

"Yang kita harapkan dalam setiap kita melakukan fit and proper test bahwa KPK adalah melakukan case building tidak hanya semata-mata mengandalkan OTT. Dan ini saya kira KPK sudah menjadi bagian yang kita harapkan bahwa case building semakin banyak dilakukan oleh KPK," tutur dia.

"Kita katakan inilah yang kita harapkan bahwa penyelamatan aset negara oleh KPK," tutup dia.

KPK: Orang Tak Takut Korupsi, Risiko Ketahuan Kecil

Wakil Ketua KPK Alex Marwata (kanan) mengikuti profile assessment calon pimpinan KPK. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengatakan ada sejumlah faktor yang membuat pemberantasan korupsi cukup berat saat ini. Bahkan, kondisi sekarang orang tak takut lagi korupsi seperti sebelum reformasi.

"Jadi bahkan boleh saya sampaikan juga beberapa tahun terakhir ada yang menyampaikan kondisinya kembali lagi ke sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu," kata Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

"Orang menjadi tidak takut lagi melakukan korupsi dan risiko korupsi sangat rendah. Ketahuannya kecil sekali kemungkinannya," beber Alex Marwata.

Alex lalu menganalogikan bedanya korupsi dengan orang yang berinvestasi. Bila membandingkan dua kategori itu, jelas korupsi lebih mudah.

"Tidak seperti investasi high risk, high income. Korupsi itu kecil sekali risikonya, rendah, tapi untuk mendapatkan penghasilan tinggi itu gampang," tutur dia.

"Belum lagi saat ketahuan masih banyak cara untuk lolos," ujar dia.

Alex menilai, KPK saat ini seperti bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Sebab, lembaga lainnya tidak ikut berperan aktif dalam memberantas korupsi di tempat masing-masing.

"Upaya memberantas korupsi tidak diikuti oleh lembaga lain, ini yang kami potret. Tidak ada perubahan mindset kelembagaan maupun individual, terutama integritas lembaga maupun pribadi tidak banyak berubah," ucap dia.

Benny K Harman: Dulu bagi Kami KPK Itu Menakutkan seperti Teroris

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyinggung masa kejayaan KPK dulu. Dia menilai, sebagai anggota DPR, merasa KPK adalah lembaga yang menakutkan seperti teroris.

“Ini kita alami, ketua DPR ditangkap KPK, jangankan anggota, ketua saja ditangkap,” kata Benny dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (1/7).

“Makanya suatu ketika di masa lalu, saya pernah menegaskan bahwa bagi kami di DPR itu KPK itu seperti teroris, menakutkan,” ujar politikus Demokrat ini.

Lalu Benny menyoroti kerja lembaga antirasuah itu saat ini. Ia menanyakan secara rinci apa yang dikerjakan KPK saat ini yang tidak dipaparkan.

KPK: Supervisi dengan Polri dan Kejaksaan Tidak Baik, Ego Sektoral Masih Ada

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bicara sejumlah kendala penanganan korupsi di Indonesia. Salah satunya terlalu banyak lembaga yang terlibat sehingga menghambat koordinasi.

"Dari sisi kelembagaan tidak seperti negara lain yang berhasil dalam penanganan korupsi seperti Singapura dan Hong Kong, mereka hanya punya satu lembaga penangan korupsi," kata Alex dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (1/7).

Kata dia, yang terjadi di KPK berbeda. Ada unsur KPK, Polri, dan Kejaksaan.

"Sementara di KPK ada 3 lembaga, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Memang di UU yang baru memang ada fungsi koordinasi dan supervisi," kata

"Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada," lanjutnya.

Ketua KPK soal Wacana Penangkapan Harun Masiku: Yang Wacanakan Siapa? Enggak Ada

Pada Selasa, 11 Juni 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Harun Masiku akan ditangkap dalam waktu seminggu.

Hingga hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Harun belum juga ditangkap. Apa kata KPK?

"Yang wacanakan siapa? Perasaan enggak ada yang mewacanakan?" kata Ketua KPK Nawawi Pomolango saat ditemui wartawan di DPR.

Nawawi melanjutkan, "Satgas saya terus bekerja untuk melakukan pencarian. Itu saja barangkali kalau (terkait) Harun Masiku."