Sri Mulyani Minta Restu DPR Suntik 4 BUMN dan Bank Tanah Rp 6,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan dana sebesar Rp 6,1 triliun dari cadangan pembiayaan investasi dialokasikan untuk beberapa badan usaha milik negara (BUMN).

Usulan bendahara umum negara itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (1/7/2024).

Ia menjelaskan, dana Rp 6,1 triliun akan diberikan ke 4 BUMN dan Badan Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) tunai.

Keempat BUMN itu yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, PT Hutama Karya (Persero).

"Mengenai cadangan pembiayaan investasi, kami mengajukan penggunanya hanya sebesar Rp 6,1 triliun," ujar Sri Mulyani.

Dia menuturkan, total cadangan pembiayaan investasi dalam APBN 2024 sebesar Rp 13,67 triliun, yang tertuang dalam Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023.

Maka Sri Mulyani pun meminta restu Komisi XI DPR RI untuk menggunakan sebagian dana cadangan pembiayaan investasi guna menyuntik 5 BUMN.

"Jadi kami sampaikan di sini PMN yang kami mengharapkan untuk dapat dibahas dengan Komisi XI, didalami untuk kemudian bisa mendapatkan persetujuan," kata dia.

Secara rinci, KAI akan mendapat suntikan PMN sebesar Rp 2 triliun yang digunakan untuk belanja modal (capex) retrofit dan pengadaan rangkaian kereta (train set) KRL baru.

Kemudian INKA mendapat Rp 965 miliar untuk belanja modal fasilitas produksi kereta berpenggerak stainless steel di pabrik Banyuwangi. Lalu Pelni menerima Rp 500 miliar untuk tambahan belanja modal pembelian satu unit kapal baru guna peremajaan kapal.

Selanjutnya Hutama Karya menerima Rp 1 triliun untuk penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II, khususnya ruas Palembang-Betung, serta Badan Bank Tanah menerima Rp 1 triliun untuk pemenuhan modal sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) PP 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Sementara itu, sebesar Rp 635 miliar dialokasikan untuk kewajiban penjaminan.

"Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan, dan dalam hal ini kita menyediakan atau mencadangkan dana untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu ter-call. Ini Rp 635 miliar," tutupnya.